Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau biasa disingkat menjadi BSKJI, adalah unit utama di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015
Susunan organisasi
Kepala Badan-
Situs web
http://www.kemenperin.go.id/

Sejarah

sunting

Badan ini memulai sejarahnya pada tahun 2010 dengan nama Badan Pengkajian Kebijakan, lklim, dan Mutu lndustri (BPKIMI).[1] Pada tahun 2015, nama dari badan ini diubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).[2] Pada tahun 2021, pasca penyatuan aktivitas penelitian dan pengembangan dari tiap kementerian/lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, nama dari badan ini pun diubah menjadi seperti sekarang.[3]

Unit pelaksana teknis

sunting

Selain memiliki Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) di Semarang, badan ini juga memiliki 23 unit Balai (Besar) Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (B/BSPJI) yang tersebar di seantero Indonesia, yakni:[4]

Nama Lokasi Wilayah kerja
BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan Jakarta Timur Seluruh Indonesia
BBSPJI Agro Bogor
BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bandung
BBSPJI Tekstil
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik
BBSPJI Selulosa
BBSPJI Logam dan Mesin
BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta
BBSPJI Kerajinan dan Batik
BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim Makassar
BSPJI Banda Aceh Aceh
BSPJI Medan Sumatera Utara
BSPJI Padang Sumatera Barat dan Jambi
BSPJI Pekanbaru Riau dan Kepulauan Riau
BSPJI Palembang Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung
BSPJI Bandar Lampung Lampung
BSPJI Jakarta Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
BSPJI Surabaya Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
BSPJI Pontianak Kalimantan Barat
BSPJI Banjarbaru Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
BSPJI Samarinda Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur
BSPJI Manado Sulawesi dan Maluku Utara
BSPJI Ambon Papua dan Maluku

Pranala luar

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ "Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 3 September 2024. 
  2. ^ setkab: Organisasi Baru Kementerian Perindustrian: Nama Berubah, Jumlah Ditjen Tetap 6
  3. ^ "Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 25 Agustus 2024. 
  4. ^ "Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 3 September 2024.