Daftar kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Aceh berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Gampong Lambang
Peta lokasi
1 11.05 Kabupaten Aceh Barat Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1] 14 November 1956 12 322
2 11.12 Kabupaten Aceh Barat Daya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002[2] 10 April 2002 9 152
3 11.06 Kabupaten Aceh Besar Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1] 14 November 1956 23 604
4 11.14 Kabupaten Aceh Jaya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 9 172
5 11.01 Kabupaten Aceh Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956 18 260
6 11.10 Kabupaten Aceh Singkil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999[3] 20 April 1999 11 116
7 11.16 Kabupaten Aceh Tamiang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 12 216
8 11.04 Kabupaten Aceh Tengah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1] 14 November 1956 14 295
9 11.02 Kabupaten Aceh Tenggara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974[4] 4 Juni 1974 16 385
10 11.03 Kabupaten Aceh Timur Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1] 14 November 1956 24 513
11 11.08 Kabupaten Aceh Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1] 14 November 1956 27 852
12 11.17 Kabupaten Bener Meriah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003[5] 18 Desember 2003 10 232
13 11.11 Kabupaten Bireuen Undang Undang Nomor 48 tahun 1999[6] 4 Oktober 1999 17 609
14 11.13 Kabupaten Gayo Lues Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 11 136
15 11.15 Kabupaten Nagan Raya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 10 222
16 11.07 Kabupaten Pidie Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1] 14 November 1956 23 730
17 11.18 Kabupaten Pidie Jaya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007[7] 2 Januari 2007 8 222
18 11.09 Kabupaten Simeulue Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999[8] 4 Oktober 1999 10 138
19 11.71 Kota Banda Aceh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956[9] 23 Maret 1956 9 90
20 11.74 Kota Langsa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001[10] 21 Juni 2001 5 66
21 11.73 Kota Lhokseumawe Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001[11] 21 Juni 2001 4 68
22 11.72 Kota Sabang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965[12] 14 Juni 1965 3 18
23 11.75 Kota Subulussalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007[13] 2 Januari 2007 5 82


Referensi sunting

  1. ^ a b c d e f "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-19. 
  2. ^ "UU No. 4 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  3. ^ "UU No. 14 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  4. ^ "UU No. 4 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  5. ^ "UU No. 41 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  6. ^ "UU No. 48 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  7. ^ "UU No. 7 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  8. ^ "UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-19. 
  9. ^ "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  10. ^ "UU No. 3 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  11. ^ "UU No. 2 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  12. ^ "UU No. 10 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  13. ^ "UU No. 8 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 

Pranala luar sunting