Departemen Urusan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa
Departemen Urusan Politik PBB adalah salah satu departemen di dalam Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menganalisis perkembangan politik global dan membarikan saran serta membantu Sekretaris Jenderal PBB dalam pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai di seluruh dunia. Departemen ini mengorganisasikan berbagai misi politik di lapangan yang berada di Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah, serta tengah berupaya meningkatkan kapasitas profesional dalam mediasi konflik dan diplomasi pencegahan. Departemen Urusan Politik PBB juga mengawasi bantuan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh PBB kepada negara-negara anggota.[butuh rujukan]
 Departemen Urusan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa  | ||||
|---|---|---|---|---|
 | ||||
| Tempat | ||||
| Sejarah | ||||
| Pembuatan | 1992 | |||
| Lain-lain | ||||
| Situs web | Laman resmi | |||
  | ||||
Didirikan pada tahun 1992, departemen ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan sekretariat kepada Dewan Keamanan PBB dan dua komisi di bawah Majelis Umum PBB yang bekerja pada masalah hak-hak masyarakat di Palestina dan dekolonialisasi. Departemen Urusan Politik PBB dipimpin oleh B. Lynn Pascoe yang merupakan seorang Wakil Sekretaris Jenderal PBB.[butuh rujukan]
Misi
suntingHingga tahun 2011, Departemen Urusan Politik PBB mengatur kantor-kantor misi politik dan pengusahaan perdamaian, yang bergerak untuk pencegahan konflik, perdamaian dan pengaturan pasca konflik di Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah sebagai berikut:[butuh rujukan]
mesir
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Burundi (BNUB)
- Kantor Pengusahaan Perdamaian Terintegrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah (BINUCA)
- Kantor Pengusahaan Perdamaian Terintegrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Guinea-Bissau (UNIOGBIS)
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika Barat (UNOWA)
- Kantor Pengusahaan Perdamaian Terintegrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sierra Leone (UNIPSIL)
- Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libia (UNSMIL)
- Kantor Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia (UNPOS)
Asia Tengah
- Pusat Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Diplomasi Pencegahan di Asia Tengah (UNRCCA)[butuh rujukan]
Timur Tengah
- Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak (UNAMI)[butuh rujukan]
- Kantor Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah (UNSCO)[butuh rujukan]
- Kantor Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lebanon (UNSCOL)[butuh rujukan]
Misi-misi di atas dikepalai oleh perwakilan senior dari Sekretaris Kenderal PBB dan menyediakan sarana untuk diplomasi pencegahan dan aktivitas lainnya, dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik atau membangun perdamaian jangka panjang di negara-negara yang baru keluar dari perang saudara. Kantor-kantor pengusahaan perdamaian di Burundi, Guinea Bissau, Republik Afrika Tengah dan Sierra Leone bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut membangun perdamaian melalui berbagai strategi bersama aktor-aktor nasional dan badan kemanusiaan dan badan pembangunan PBB setempat. Misi-misi politik ini merupakan bagian dari operasi perdamaian PBB yang bekerja di berbagai bagian siklus [butuh rujukan]konflik.
Misi Jasa-Jasa Baik Selain operasi di lapangan, Departemen Urusan Politik PBB juga menyediakan panduan dan dukungan kepada utusan-utusan dan penasihat khusus yang dikirim oleh Sekretaris-Jenderal membawa "jasa baik" sebagai upaya menyelesaikan konflik atau mengimplementasikan mandat PBB. Saat ini beberapa utusan dikirimkan ke Siprus, Sahara Barat ataupun konflik antara Macedonia dan Yunani.[butuh rujukan]
Misi Pencarian Fakta dan Mandat Investigasi Departemen Urusan Politik PBB juga ditugaskan dalam penyusunan dan penyediaan dukungan kepada berbagai badan investigasi dan pencarian fakta PBB. Misi ini termasuk Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala (CICIG), Komisi PBB untuk Pencarian Fakta atas Terbunuhnya Benazir Bhutto, Komisi PBB untuk Pencarian Fakta Kejadian 28 September 2009 di Guinea, dan Komisi PBB untuk Pencarian Fakta atas Terbunuhnya Rafik Hariri.[butuh rujukan]