Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat Dewan Kawasan PBPB Batam) adalah Lembaga Nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dewan Kawasan PBPB Batam
Gambaran umum
Singkatan	Dewan Kawasan PBPB Batam
Dasar hukum pendirian	Keppres Nomor 8 Tahun 2016
Struktur
Ketua merangkap Anggota	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota	Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Keuangan Menteri Perdagangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretaris Kabinet Gubernur Kepulauan Riau Ketua DPRD Kepulauan Riau Wali Kota Batam

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan PBPB Batam terdiri dari:

• Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Anggota:
  1. Menteri Dalam Negeri
  2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Menteri Keuangan
  4. Menteri Perdagangan
  5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia
  7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  8. Sekretaris Kabinet
  9. Gubernur Kepulauan Riau
  10. Ketua DPRD Kepulauan Riau
  11. Wali Kota Batam