Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (disingkat Kemenimipas) adalah salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mengurusi bidang imigrasi dan bidang pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk20 Oktober 2024; 2 bulan lalu (2024-10-20)
Dasar hukum pendirian
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan[1]
  • Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Bidang tugasImigrasi dan Pemasyarakatan
Nomenklatur sebelumnya
Susunan organisasi
MenteriJenderal Polisi (HOR) (Purn.) Agus Andrianto
Wakil MenteriSilmy Karim
Sekretaris JenderalAsep Kurnia (Plt.)
Inspektur JenderalIka Yusanti (Plt.)
Direktur Jenderal
ImigrasiSaffar Muhammad Godam (Plt.)
PemasyarakatanY. Ambeg Paramarta (Plt.)
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan-
Staf Ahli
Hubungan Antar Lembaga-
Pelayanan publik dan Reformasi Hukum-
Penguatan Reformasi Birokrasi-
Alamat
Kantor pusatJl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Kuningan Jakarta Selatan
Kantor pusat
PetaKoordinat: 6°13′15.76988″S 106°49′52.54367″E / 6.2210471889°S 106.8312621306°E / -6.2210471889; 106.8312621306
Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Kuningan Jakarta Selatan
Instagram: kemenimipas Modifica els identificadors a Wikidata

Sejarah

sunting

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya.[2] Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara,[3] sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru.[4] Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Prabowo Subianto.[5]

Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.[6] Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi

sunting

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
  2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
  6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
  7. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
  8. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

sunting

Susunan organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Permenimipas No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:[1]

Pimpinan

Sekretariat

  • Sekretariat Jenderal
    • Biro Perencanaan dan Keuangan
    • Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan
    • Biro Barang Milik Negara
    • Biro Hukum dan Kerja Sama
    • Biro Umum

Inspektorat

  • Inspektorat Jenderal
    • Sekretariat Inspektorat Jenderal
    • Inspektorat Wilayah I
    • Inspektorat Wilayah II
    • Inspektorat Wilayah III
    • Inspektorat Wilayah IV

Direktorat Jenderal

  • Direktorat Jenderal Imigrasi
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan
    • Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
    • Direktorat Intelijen Keimigrasian
    • Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
    • Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
    • Direktorat Kepatuhan Internal
    • Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian
  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
    • Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak
    • Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
    • Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
    • Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
    • Direktorat Pengamanan dan Intelijen
    • Direktorat Kepatuhan Internal
    • Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Badan

  • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
    • Sekretariat Badan
    • Pusat Pengembangan Penilaian dan Kompetensi
    • Pusat Pelatihan

Staf Ahli

  • Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
  • Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum
  • Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Pusat

  • Pusat Strategi Kebijakan
  • Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik

Referensi

sunting

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting