M. Soetopo

(Dialihkan dari Drs. M. Soetopo)

M. Soetopo (lahir di Desa Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 24 Juli 1898) adalah Menteri Kesehatan RI pada Januari 1950 sampai dengan 1 Juli 1958. Dia merupakan putra ke-6 dari R. Adiwidjaja, Wedono Bandulan Magelang, dan ibu Kustijah. Kariernya bermula ketika dia menggantikan Sutomo yang pada waktu itu wafat pada 1938.[1]

Pada saat itu, Mojokerto diduduki oleh Belanda, Sutopo dipanggil ke Yogyakarta oleh Kementerian Kesehatan untuk memimpin bagian pendidikan. Sebagai seorang dokter, ia banyak menulis karangan-karangan dalam beberapa majalah kesehatan. Di dalam dunia jurnalistik, Sutopo menjadi pemimpin majalah “Suluh Indonesia” dari Indonesische Studie Club di Surabaya dan juga turut menyumbang karangan-karangan yang hangat dalam harian “Suara Umum” di Surabaya.

Pendidikan

sunting

M. Soetopo memperoleh gelar dokter pada 24 Mei 1924 di Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS) yang berada di Surabaya. Lalu pada 1934, ia melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan ijazah pada Geneeskundige Hogeschool agar kedudukannya setara dengan dokter-dokter berbangsa Belanda.[1]

Karier

sunting

Perjalanan kariernya bermula pada Juni 1924, ia menjadi asisten pengajar di bagian penyakit kulit dan kelamin pada CBZ Surabaya. Lalu pada Juni 1927 hingga 1930, ia diangkat menjadi dokter umum di Pare, Jawa Timur. Pada 1932, Soetopo di tempatkan kembali pada CBZ Surabaya sebagai pemimpin kursus kebidanan dan perawatan serta menjadi kepala bagian urusan pegawai dan perawat. Pada Februari 1936, ia menjadi dosen di NIAS, kemudian pada 1945 menjadi pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat Simpang pertahanan Mojokerto. Pada Januari 1950, ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta hingga 15 Desember 1950 karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yogyakarta dibubarkan dan digabungkan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta.[1]

Referensi

sunting
  1. ^ a b c Gayatri, Sri Indra (1983). Prof. Dr. M. Soetopo: hasil karya dan pengabdiannya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.