Herman Monim
Drs. Herman Monim (lahir 1938 atau 1939)[1] adalah politikus Papua yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Irian Jaya dari tahun 1996 sampai dengan 1999, dan sebagai penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah dari tahun 1999 sampai dengan 2003. Sebelum diangkat sebagai Wakil Gubernur Irian Jaya Herman Monim bekerja di pemerintah provinsi sebagai Kepala Biro Bina Pemerintah Desa[2] dan sebagai Pembantu Gubernur Irian Jaya untuk wilayah pertama (Jayapura, Jayawijaya, Paniai, dan Merauke).[1]
Herman Monim | |
|---|---|
| Penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah | |
| Masa jabatan 12 Oktober 1999 – 16 Oktober 1999 | |
| Presiden | B. J. Habibie |
| Wakil Gubernur Irian Jaya | |
| Masa jabatan 7 Oktober 1996 – 12 Oktober 1999 Menjabat bersama Basyir Bachtiar (sampai 1998), John Djopari (sejak 1998), dan Abraham Octavianus Atururi | |
| Gubernur | Jacob Pattipi Freddy Numberi |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1938 atau 1939 |
| Meninggal | 9 Agustus 2014 (age 75 or 76) |
  | |
Monim dilantik menjadi Wakil Gubernur Irian Jaya pada 7 Oktober 1996. Monim bertugas membantu gubernur dalam urusan ekonomi dan pemerintahan wilayah kedua (Biak Numfor, Yapen-Waropen dan Paniai). Kantor Monim awalnya berlokasi di Jayapura, tetapi kemudian dipindahkan ke Timika, ibu kota de facto wilayah kedua.[3] Namun, karena kerusuhan yang terus menerus dan ketidakmampuannya menghadapi "orang gunung" (istilah orang Papua untuk penduduk desa), ia hanya tinggal di Timika selama sebulan dan kembali ke Jayapura.[4] Selama menjabat sebagai wakil gubernur, Herman menjabat sebagai penjabat Bupati Nabire dari tahun 1998 hingga 1999.[5]
Setelah jatuhnya Presiden Suharto, penggantinya, Presiden B.J. Habibie, mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 pada tanggal 4 Oktober 1999, yang secara efektif mengubah wilayah kedua menjadi provinsi Irian Jaya Tengah. Monim dilantik untuk jabatan delapan hari kemudian.[6] Namun pembentukan provinsi ditentang oleh sekelompok besar orang Papua dan oleh Freddy Numberi, Gubernur Irian Jaya.[7] Kerusuhan meningkat menjadi perang saudara lima hari antara pendukung dan penentang provinsi, menyebabkan lima orang tewas. Perang saudara berakhir pada 27 November 2003 ketika pemerintah mengumumkan pembubaran provinsi dan secara efektif menggulingkan Monim. Kesepakatan damai antara dua faksi ditandatangani pada hari berikutnya.[8]
Dalam wawancara pada 2019, Bupati Nabire, Isaias Douw, menyalahkan kegagalan Monim karena asal usulnya. Menurut Douw, Monim orang pesisir yang membuatnya tidak dapat memerintah pedesaan Irian Jaya Tengah.[9]
Referensi
sunting- ^ a b Disebut sebagai 57 tahun di Nicolash RMS, Korano (16 August 1996). "DPRD Usul Tiga Wagub Untuk Irja". Kompas. Diakses tanggal 8 January 2021.
- ^ 25 Tahun Trikora. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. 1988. hlm. 329.
- ^ NIC (9 October 1996). "Nama dan Peristiwa: Mendagri Yogie SM belakangan ini tidak mau sembarangan memberikan komentarnya kepada wartawan". Kompas.
- ^ Ilahi, Wahyu (2 November 2019). "Asosiasi Bupati Wilayah Mee Pago Dukung Papua Tengah | Timika eXpress". Timika Express. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-27. Diakses tanggal 2021-01-08.
- ^ "Drs. Herman Monim (Caretaker) – Website Resmi Pemerintah Kabupaten Nabire" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-01-08.
- ^ "Dilantik, Gubernur Irja dan Maluku Utara". Kompas. 13 October 1999.
- ^ Ama, Kornelis Kewa (4 May 2005). "Bergelut dengan Bayangan Sendiri". Kompas.
- ^ Administrator; Levi, Cunding (1 September 2003). "Pemekaran yang Menyulut Perang". Tempo.co.
- ^ Modes (27 June 2019). "Bupati Isaias Titip Pesan Pemekaran Papua Tengah dan Nabire Sebagai Kota Madya". Papua Pos Nabire.