Herminio da Costa

Herminio da Costa (lahir 1949) adalah tokoh pejuang integrasi Timor Timur. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Milisi pro-Indonesia di Timor Leste.

Herminio da Costa
Lahir	1949 Timor Portugis
Kebangsaan	Indonesia

Kepala Staf

Herminio da Costa, 50 tahun pada tahun 1999, adalah komandan ketiga dari kelompok PPI pro-integrasi bersenjata (di bawah Joao da Silva Tavares dan Eurico Guterres), dan salah satu juru bicara yang paling militan. Dalam berbagai kesempatan dia mengeluarkan ancaman kekerasan, dan para pejuang di bawah komandonya tidak ragu-ragu untuk melaksanakannya. Buku pegangan Angkatan Pertahanan Australia tentang Timor Timur juga mencatatnya sebagai komandan milisi Aitarak yang meneror Dili.

Ketika sentimen kemerdekaan di Timor Timur melonjak menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998, ia berada di garis depan deklarasi dukungan untuk Jakarta. Ia bekerja di Dili sebagai ketua koperasi pegawai negeri (Ketua Pusat KUD Timor Timur), dan sebelum itu memimpin otoritas listrik Baucau. Dalam bulan-bulan berikutnya ia menonjol di antara para pemimpin pro-integrasi, dan salah satu dari beberapa yang kemudian memimpin pasukan milisi.

Pada bulan Mei 1999, da Costa adalah kepala staf pasukan gabungan milisi PPI. Dia mengatakan kepada wartawan AS Allan Nairn bahwa milisi-milisinya pada Januari sebelumnya membuat perjanjian rahasia dengan Komandan Korem 164/Wiradharma, Kolonel Tono Suratman dan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Pol. Timbul Silaen. Ini memberi wewenang kepada orang-orangnya untuk 'menyerang rumah, menginterogasi dan membunuh anggota 'pro-kemerdekaan, CNRT dan Fretilin,' selama milisi menahan diri dari kejahatan biasa seperti 'pencurian mobil dan mencuri makanan.' Da Costa mengatakan perjanjian itu 'memberi izin untuk melakukan serangan di rumah-rumah tetapi bukan tanpa otorisasi dan pengetahuan [Suratman].' Hal yang sama diterapkan pada interogasi [pendukung kemerdekaan]. Dia menggambarkan bagaimana orang-orangnya telah mengeksekusi "musuh-musuh rakyat" yang tidak bersenjata, tetapi mengatakan bahwa pembunuhan ini telah dilakukan dengan izin sebelumnya dari militer. Dia memuji kedua komandan angkatan bersenjata Jenderal TNI Wiranto dan spesialis intelijen Markas Besar, Mayor Jenderal Zacky Makarim sebagai 'teman yang sangat baik'.

Dalam wawancara Nairn, da Costa mengatakan tentang pembunuhan Liquiçá pada 6 April 1999 bahwa mereka jatuh di bawah ketentuan perjanjian Januari. Dia mengklaim bahwa orang-orang lokal meminta kami untuk membunuh mereka [para korban]. Bagi kami itu bukan bencana. Bagi orang-orang Liquiçá itu adalah pembebasan. ' Dia menambahkan bahwa di Liquiçá milisi telah meminta TNI-ABRI untuk dicadangkan - dan mendapatkannya dari Brimob, unit kontrol massa polisi. Ketika Brimob melemparkan gas air mata dan tembakan, para parang milisi mengarungi. Da Costa berkata: 'Kami menyerang gereja dan pastoran sebagai pos komando Fretilin. Mereka yang meninggal bukanlah orang yang sederhana. Mereka adalah aktivis, anggota CNRT .... Jika kita membunuh mereka, mereka mengatakan mereka mati sebagai manusia. Tapi tidak, mereka mati sebagai Fretilin. '

Da Costa juga berbicara tentang serangan milisi terhadap rumah mantan anggota parlemen Manuel Viegas Carrascalao pada 17 April 1999, yang meninggalkan putra Carrascalao yang berusia 16 tahun Manuelito di antara yang tewas. Manuel Carrascalao, katanya, adalah 'musuh rakyat.' Ketika milisi tiba, mereka menemukan bahwa Manuel tidak ada di rumah. Eksekusi Manuelito adalah 'hukuman atas aktivisme ayahnya,' menurut da Costa.

Ketika pada bulan Juli 1999 milisi menyerang konvoi gereja dan organisasi kemanusiaan (LSM) yang membawa bantuan kepada ribuan pengungsi yang diusir dari rumah mereka oleh milisi, da Costa mengatakan LSM adalah boneka Fretilin yang bertindak tanpa izin polisi dan dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah dan TNI.

Segera sebelum pemungutan suara, ia menuduh UNAMET bias dan mengancam akan menolak hasilnya jika ia menentang sisi pro-integrasi. Setelah pemungutan suara, dan mengetahui hasil yang akan diumumkan akan bertentangan dengan pihaknya, ia mengancam akan 'membantai' semua pro kemerdekaan Timor: 'Jika Unamet mengumumkan bahwa pihak pro-kemerdekaan telah memenangkan pemungutan suara yang saya janjikan itu akan menjadi perang saudara lagi, .... pasukan pro-kemerdekaan tidak layak untuk hidup lagi, karena itu tidak adil .... Rencana saya adalah untuk membawa masalah ke PBB dan meminta mereka mengadakan pemungutan suara lagi, kali ini diselenggarakan oleh Indonesia. Jika mereka menolak, saya lebih baik pergi berperang untuk membantai semua orang pro-kemerdekaan, karena kami akan yakin bahwa mereka telah menipu. Dari markas barunya di Kupang, da Costa kemudian memperingatkan bahwa PPI akan membakar Timor Timur ke tanah. "Ini bukan perang antara Indonesia dan Timor Timur, tetapi perang antara otonomi dan kemerdekaan," katanya.

Beberapa hari kemudian, dengan sebagian besar Timor Timur terbakar dan penduduknya dideportasi, katanya, seolah untuk mengkonfirmasi bahwa mereka telah berperang, bahwa pasukannya telah mengumumkan gencatan senjata dan telah 'meninggalkan semua masalah keamanan kepada tentara Indonesia. pasukan'. Dia kemudian mulai menyarankan, mungkin, bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kehancuran Timor Timur karena komandannya telah "kehilangan kendali atas orang-orang sejak 4 September," pada hari hasilnya diumumkan.

Pada akhir 1999 dilaporkan da Costa mengendalikan milisi bernama Rusafuik yang mengelola kamp pengungsi Noelbaki di Timor Barat dekat Kupang.

Untuk sementara da Costa melobi pembagian wilayah Timor Timur menjadi sektor independen di timur dan sektor pro-Indonesia di barat. Meskipun protesnya tidak berdosa, nama da Costa disebutkan dalam laporan KPP HAM tentang kekejaman di Timor Timur - meskipun dalam tubuh dan bukan dalam daftar yang direkomendasikan untuk penuntutan.

Namun, pada Mei 2000 ia telah mengakui hasil pemungutan suara Timor Timur, dan membentuk partai politik (PPT) untuk mengikuti pemilihan yang akan datang di Timor Timur. Ia sekarang mengaitkan kegagalan memenangkan pemungutan suara 1999 bukan karena kesalahan di pihak UNAMET, tetapi korupsi di kalangan elit politik dan militer Timor Timur, serta pelanggaran berat hak asasi manusia mereka. Mengabaikan ancaman dari bekas rekannya Eurico Guterres, dia mencari kontak dengan UNTAET, dan meminta maaf atas kekerasan dan kehancuran yang dilakukan oleh anggota kelompoknya dan mengatakan dia siap untuk menghadapi persidangan. Ia kembali ke Dili untuk kunjungan singkat pada bulan Juni 2000.