Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Suksesi Istana, Era Buddhis 2467 (1924) (bahasa Thai: กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗; RTGS: Kot Monthian Ban Wa Duai Kan Suep Ratchasantatiwong Phra Phutthasakkarat Song Phan Si Roi Hok Sip Chet) menentukan suksesi untuk Tahta Kerajaan Thailand, di bawah pemerintahan Wangsa Chakri. Materi-materi suksesi sebelum akhir monarki absolut pada 1932 akan diteruskan, khususnya pada zaman Ayutthaya dari abad ke-14 sampai ke-18. Pada 1924, Raja Vajiravudh (Rama VI) berupaya untuk mengklarifikasi proses suksesi dengan mengawamkan Hukum Suksesi Istana. Hukum tersebut dikeluarkan dan diterapkan pada November 1924 sebagai bagian dari upaya mengeliminasi keraguan terakhir suksesi pada rezim monarki Thai dan secara sistematis menyelesaikan kontroversi-kontroversi sebelumnya. Pada 1932, setelah Siam menjadi monarki konstitusional, berbagai amendemen terkait suksesi dikeluarkan. Konstitusi Thailand 1997 menyatakan tentang hukum terkait suksesi, namun Konstitusi Sementasra 2006 tidak menyebutkan suksesi, meninggalkannya dari "praktik konstitusional". Konstitusi 2007 kembali menyinggung tentang Hukum Istana.

Suksesi Hukum Istana
Hukum Suksesi Istana, Era Buddhis 2467 (1924)
Diterapkan oleh	Vajiravudh (Rama VI)
Tanggal penerapan	10 November 1924
Tanggal penandatanganan	10 November 1924
Tanggal pengumuman	11 November 1924
Amendemen
Konstitusi Kerajaan Thailand, Era Buddhis 2550 (2007) (Bagian 14–23)
Penjelasan
Suksesi Tahta Raja Thailand

Referensi

• Aryan, Gothan (15 – 16 September 2004), Thai Monarchy Diarsipkan 2006-06-23 di Wayback Machine., International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Retrieved on 5 July 2006, presented in Kathmandu, Nepal
• Grossman, Nicholas (EDT) and Faulder, Dominic (2011) King Bhumibol Adulyadej: A Life's Work: Thailand's Monarchy in Perspective. Editions Didier Millet (Succession: p. 325–333).
• The Constitution of the Kingdom of Thailand (1997), Section 20 Diarsipkan 1997-05-21 di Wayback Machine.