Revisi per 7 Juli 2015 03.07 sunting Hanamanteo (bicara \| kontrib) 45.396 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 7 November 2015 17.14 sunting balikkan Kenrick95 (bicara \| kontrib) 30.963 suntingan k ←Suntingan Hanamanteo (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh JohnThorne Revisi selanjutnya →
Baris 1: ~~{{tidak memenuhi kriteria kelayakan\|d=7\|m=07\|y=2015\|i=14\|ket=\|kat=Y}}~~ '''Satuan Kerja Perangkat Daerah''' (biasa disingkat [[SKPD]]) adalah perangkat [[Pemerintah Daerah]] ([[Provinsi]] maupun [[Kabupaten]]/[[Kota]]) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah: Perbedaan antara revisi