Sejarah Republik Tiongkok: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>") |
Perubahan dalam melengkapi kosakata dan pencarian. Tag: kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler pranala ke halaman disambiguasi |
||
Baris 9:
Pada tahun 1928, Republik secara semu bersatu di bawah [[Kuomintang]] (KMT), Partai Nasionalis Tiongkok, setelah [[Ekspedisi Utara]] dan berada dalam tahap awal industrialisasi dan modernisasi ketika terperangkap dalam konflik antara pemerintah Kuomintang, [[Partai Komunis Tiongkok]] (berdiri 1921), yang diubah menjadi sebuah partai nasionalis; [[Era Panglima Perang|panglima perang]] lokal, dan [[Kekaisaran Jepang]]. Kebanyakan upaya pembangunan jati diri bangsa dihentikan selama [[Perang Tiongkok-Jepang Kedua|"Perang Tiongkok-Jepang Kedua"/ "Perang Perlawanan"]] berskala penuh melawan Jepang dari tahun 1937 sampai 1945, dan kemudian kesenjangan antara Kuomintang dan Partai Komunis membuat pemerintahan koalisi mustahil, menyebabkan [[Perang Saudara Tiongkok]] berlanjut kembali pada tahun 1946, tak lama setelah Jepang menyerah kepada Amerika dan [[Blok Sekutu|Sekutu]] pada bulan September 1945.
Serangkaian kesalahan politik, ekonomi, dan militer menyebabkan kekalahan KMT dan mundurnya ke [[Pulau Taiwan]] (sebelumnya "Formosa") pada tahun 1949, di mana KMT mendirikan sebuah [[negara satu-partai]] yang otoriter berlanjut di bawah [[Generalissimo]]/Presiden [[Chiang Kai-shek]].
Pada akhir [[Perang Tiongkok-Jepang]] Pertama pada tahun 1895, [[Dinasti Qing]] menyerahkan kedaulatan [[Pulau Taiwan|Taiwan]] kepada [[Jepang]] di bawah [[Perjanjian Shimonoseki|Perjanjian Shimonoseki.]] Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim kedaulatan [[Dinasti Qing]] atas [[Pulau Taiwan|Taiwan]] dilepaskan.
[[Pulau Taiwan|Taiwan]] tetap menjadi bagian dari [[Kekaisaran Jepang]] hingga akhir [[Perang Dunia kedua|Perang Dunia Kedua]] pada tahun 1945. Ketika Jepang dikalahkan, pasukan [[Kuomintang|Kuomintang (KMT)]] dari [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]] menduduki Taiwan.
Tetapi, Jepang mempertahankan kedaulatan atas [[Pulau Taiwan|Taiwan]] hingga 28 April 1952, ketika [[Perjanjian San Francisco|Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951]] mulai berlaku.
Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah [[Kekaisaran Jepang|Jepang]] akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|Taiwan]].
Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah hukum internasional adalah bahwa ketika [[Kekaisaran Jepang|Jepang]] melepaskan kedaulatan atas [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|Taiwan]] pada 28 April 1952, Jepang secara efektif memberikan [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|Taiwan]] kemerdekaannya. Pada saat itu, [[Pulau Taiwan|Taiwan]] sudah diduduki oleh Republik Tiongkok, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Taiwan menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional.
[[Pulau Taiwan|Taiwan]] tidak pernah menjadi bagian dari [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]
Klaim kedaulatan [[Tiongkok|China]] atas Taiwan berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh [[PKC]] untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa otoriter mereka. 'Hanya [[PKC]] yang dapat menyatukan kembali [[Satu Tiongkok]] dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri.
Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke [[Pulau Taiwan|Taiwan]]. [[Pulau Taiwan|Taiwan]] ditaklukkan oleh [[Dinasti Qing]] pada tahun 1683 ketika cucu [[Koxinga]] menyerah kepada pasukan [[Qing]]. Sebelum ini, ada bukti kunjungan Dinasti Cina ke [[Pulau Taiwan|Taiwan]] dan bahkan beberapa saran hubungan perdagangan, tetapi [[Pulau Taiwan|Taiwan]] selalu merupakan entitas [[independen]] dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Cina atau negara lain sebelum penjajah [[Belanda]] tiba pada awal abad ke-17.
Taiwan tetap menjadi bagian dari [[kekaisaran Qing]] selama 212 tahun sampai penandatanganan [[Perjanjian Shimonoseki]] melihat kedaulatan diserahkan ke [[Kekaisaran Jepang|Jepang]]. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, [[Kekaisaran Jepang|Jepang]] mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952.
[[Pulau Taiwan|Taiwan]] tidak pernah menjadi bagian dari [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, [[Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing|Taiwan]] hanya pernah menjadi bagian dari [[Dinasti Qing]] selama lebih dari 200 tahun.
Sebaliknya, [[Dinasti Qing]] menaklukkan [[Pulau Taiwan|Taiwan]] dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|menyerahkan kedaulatan]]. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan [[PKC]] tentang [[Pulau Taiwan|Taiwan]] menjadi bagian dari [[Tiongkok|China]] sama sekali tidak benar. Taiwan diduduki oleh Dinasti Qing untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari [[Tiongkok|Republik Rakyat Cina]].
Taiwan memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat.
Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya.
Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Taiwan tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. Batas geografisnya, terdiri dari pulau utama, [[pulau Penghu]], [[Kinmen]], [[Matsu]], dan beberapa pulau kecil lainnya. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara [[Swiss]] dan [[Belgia]].
Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah kediktatoran militer KMT, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Taiwan telah menjadi demokrasi yang berfungsi penuh dan berkembang pesat.
Taiwan juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki tujuh belas sekutu diplomatik formal dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari [[Tiongkok|Republik Rakyat China]].
Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika [[Tiongkok|China]] berhasil memburu semua sekutu Taiwan yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Taiwan masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.
Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Taiwan sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, [[Dolar Taiwan Baru]]. Ini memiliki bahasa sendiri, [[Mandarin Tradisional]]. Ia memiliki militernya sendiri dan ekonomi domestiknya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan paspornya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas visa dengan lebih dari 150 negara.
Yang terpenting, ia juga memiliki budaya unik dan identitas nasionalnya sendiri. Bahkan [[PKC]] menilai bahwa [[orang Taiwan]] mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tionghoa. Tetapi orang Taiwan mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai [[orang Taiwan]]. Meskipun ada banyak kesamaan antara budaya [[Tiongkok]] dan Taiwan, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Taiwan memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Taiwan lebih dikenal, dll di mata [[Internasional]].
== Catatan ==
| |||