Revisi per 5 Juli 2023 20.52 sunting InternetArchiveBot (bicara \| kontrib) Bot 663.561 suntingan Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5 ← Revisi sebelumnya		Revisi per 29 Agustus 2023 12.21 sunting balikkan Adista rahmadani (bicara \| kontrib) 1 suntingan k Lokasi tidak akurat Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 1: ~~{{Daerah administrasi Indonesia}}~~ [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945) mengatur mengenai [[wilayah administrasi khusus]] di [[Indonesia]], yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):<ref name=":02">[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah]</ref> {{Quote\|~~Negara~~Indonesia\|quotesource=Harjasari\|author=Suradadi\|quotetext=Tegal ~~mengakui~~jawa ~~dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat '''''khusus''''' atau bersifat '''''istimewa''''' yang diatur dengan undang-undang.~~tengah}}Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014, perbedaan definisi daerah khusus dan daerah istimewa tidak disebutkan sama sekali. Namun, berdasarkan [[Peraturan perundang-undangan Indonesia\|peraturan perundang-undangan]] yang mengatur status kekhususan dan keistimewaan dari daerah-daerah tersebut di [[Indonesia]], serta menurut pendapat [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] (MK), dapat disimpulkan bahwa pengertian keduanya adalah sebagai berikut. * '''Daerah khusus''' adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu [[Otonomi daerah di Indonesia\|otonomi daerah]] dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.<ref name=":1">[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No.%2081-PUU-VIII-2010.pdf Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010], hal. 39.</ref>

Wilayah administrasi khusus di Indonesia: Perbedaan antara revisi