Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) adalah suatu serikat buruh dibentuk pada masa Orde Baru pada tanggal 25 April 1992 sebagai serikat buruh independen satu-satunya selain serikat buruh yang disetujui oleh negara, yaitu SPSI. SBSI selama bertahun-tahun telah berkembang menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

Logo Resmi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
Singkatan	KSBSI
Tujuan	Sosial, Ketenagakerjaan, Welfarestate
Wilayah layanan	Indonesia
Pendiri	Muchtar Pakpahan
Ketua Umum	Johannes Dartha Pakpahan
Sekretaris Jendral	Hendrik Hutagalung
Situs web	http://www.sbsi.or.id

Pada Kongres SBSI ke-4, serikat buruh ini kemudian menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dengan Rekson Silaban sebagai Ketua Umum. Akibat apa yang dipandang oleh Muchtar Pakpahan sebagai KSBSI yang telah menjadi serikat buruh kuning yang dekat dengan perusahaan dan pemerintah, bukan dengan para pekerja itu sendiri, ia meninggalkan organisasi tersebut dan mendirikan kembali SBSI. Meskipun ada upaya oleh Ketua Umum KSBSI untuk melarang SBSI menggunakan nama dan logo SBSI asli, Muchtar Pakpahan berhasil memenangkan kasus tersebut dengan melaporkan Rekson Silaban atas registrasi aset-aset tersebut atas namanya, meskipun ia bukan pendiri sebenarnya, dan berhasil mendapatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengakui dirinya sebagai pencipta aset tersebut. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil, Pakpahan mengajukan gugatan royalti terhadap KSBSI dan memaksa mereka untuk membayar royalti.

Pada Kongres SBSI ke-6 pada bulan April 2018, SBSI sepakat berubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI, sementara KSBSI juga akhirnya mengganti namanya menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 15 November 2018.

Sejarah

Pada masa rezim orde baru, Presiden Soeharto hanya mengizinkan satu wadah saja bagi kelas buruh untuk berserikat yaitu SPSI. Seluruh serikat buruh independen yang dibentuk pada orde lama dipaksa unifikasi ke SPSI oleh Menteri Tenaga Kerja saat itu Sudomo. Unifikasi tersebut dilakukan pada tahun 1985. Sebelumnya pada tahun 1972, SPSI berbentuk Federasi dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) yang kemudian pada tahun 1985 diunitaris menjadi wadah tunggal SPSI. Sejak unifikasi paksa seluruh serikat buruh independen ke dalam SPSI, SPSI berubah total menjadi mesin politik orde baru. Banyak pensiunan militer masuk dan menjadi pengurus di SPSI tingkat daerah. Hal ini menjadi latar belakang kekecewaan buruh di Indonesia.

Pada tahun 1986, mulailah muncul banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diinisiasi aktivis buruh. LSM-LSM ini berinisiatif menjalankan tugas-tugas perlindungan dan advokasi terhadap buruh. Muchtar Pakpahan yang saat itu memimpin LSM Forum Adil Sejahtera (FAS) tercatat turut serta dan terbanyak melakukan advokasi perburuhan bahkan unjuk rasa.

Kemudian pada 25 April 1992 Muchtar Pakpahan, Abdurrahman Wahid, Rachmawati Soekarnoputri, Sabam Sirait, dan aktivis pergerakan lain yang berjumlah 107 orang menyelenggarakan pertemuan buruh nasional dalam rangka memperkenalkan wadah alternatif untuk perjuangan buruh dengan mendeklarasikan serikat buruh nasional independen pertama di Indonesia bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau disingkat SBSI.

Daftar Nama Pertemuan Buruh Nasional (25 April 1992)

1. Muchtar Pakpahan
2. Jakobus Kamarlo
3. Hendriko NK
4. Flora Christina Hutajulu
5. Hary Santoso
6. Amat Kalib bin Kalip
7. Irawady
8. Diah
9. Atun
10. Bariah
11. Susi
12. Kristina
13. Murniati
14. Dani
15. Yayuk
16. Iwan
17. Nani
18. Andy Sianipar
19. Aldentua Siringoringo
20. Amor Tampubolon
21. Nesri Junita Situmorang
22. Sabam Sirait
23. KH. Abdurahman Wahid
24. Henry D.T
25. Ahmad F.O
26. Sarimin
27. Ari Nuryanto
28. A. Taufiq
29. Titis Eddy Nuraini
30. Pelikson Silitonga
31. Bintara Manullang
32. Sunarjo
33. Aiip Raga Ismet
34. Subayono
35. T.Trenggono
36. Sunarty
37. Sofian Siregar
38. Irma Hattu
39. Helida Konstantia
40. Totok Mardikanto
41. Udin Suryawijaya
42. Iiah Sukaesih
43. Sri Trimurti
44. Solikin
45. Farida
46. Saodah
47. Pantas Nainggolan
48. Nakamsyah
49. Edy Rokhandi
50. Tohap Simanungkalit
51. Mitradidjaya Ch
52. Iksan Aswin
53. Usman Gumanti
54. M.P Boris Nasution
55. Ana
56. Icung
57. Miem
58. Utami
59. Santi
60. Senny Handayani
61. Acih
62. Komariah H
63. Yayuk
64. Puswanto
65. Agus G
66. David SG Vella
67. Pardomuan
68. Maruli Siregar
69. Vincent
70. Foster H.N Hulu
71. Suko Waluyo Mr
72. Jhony Simorangkir
73. Puspa Melati
74. Acam
75. Nurhasan
76. Kusharyanto
77. D. Pangaribuan
78. Sinur Sinurat
79. Wahyu Winarto
80. Pramoedja
81. Asmara Nababan
82. Jono Sukardi
83. K. Karnadi
84. Wahyudin
85. Anjar Purwoko
86. Sukariyah
87. Anik Yuliawati
88. Sarmada
89. Edi Ritonga
90. Olda Rosita
91. Siti Musdalifah
92. Khusnul Zaini
93. Marno
94. Arnild FWinowatan
95. Supriyadi
96. Venje Areros
97. Subrata
98. Reno Ranti
99. Rasmina Pakpahan
100. Samsir Alam
101. Ridwan Gultom
102. Dulkasan
103. Hotler Pakpahan
104. Eduard P. Marpaung
105. H. Tumimowor
106. Bernard Nainggolan
107. Rosintan Marpaung

Isu Dualisme

Dualisme dalam SBSI dimulai ketika Muchtar Pakpahan meninggalkan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada tanggal 2 Desember 2012, dan kemudian mendirikan kembali SBSI. Perbedaan ini muncul karena persepsi bahwa KSBSI yang ada saat itu telah menyimpang dari prinsip-prinsip awal KSBSI, berubah menjadi serikat yang berkompromi hanya melayani kepentingan dan keuntungan pribadi.

Sembilan hari kemudian, pada tanggal 11 Desember 2012, DEN KSBSI mengirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja, melarang Muchtar Pakpahan menggunakan logo dan simbol SBSI lama. Larangan ini datang setelah aset-aset ini terdaftar atas nama Rekson Silaban, meskipun dia bukan anggota pendiri.

Sebagai respons, Muchtar Pakpahan melaporkan Rekson Silaban atas penyediaan informasi palsu yang telah mengakibatkan pendaftaran aset-aset ini atas namanya. Kemudian, Muchtar Pakpahan diakui sebagai pencipta logo SBSI, dan pendaftaran hak cipta Rekson Silaban dianulir. Meskipun banding diajukan oleh Rekson Silaban dan Edward Marpaung, semuanya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam tengah proses hukum yang berlanjut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 1 Mei 2015. Kesepakatan ini memungkinkan penggunaan logo, simbol, anthem, dan Tri Dharma SBSI untuk keperluan administrasi terkait organisasi. Namun, pada tanggal 12 November 2015, Presiden KSBSI, Mudhofir, secara sepihak mengakhiri kesepakatan perdamaian tersebut.

Sadar akan sia-sia nya upaya perdamaian, Muchtar Pakpahan kemudian mengajukan gugatan royalti terhadap KSBSI. Gugatan tersebut menyatakan bahwa KSBSI harus membayar royalti sebesar IDR 13.714.966,86 per bulan, mulai dari Juli 2015 dan berlanjut sampai mereka menghentikan penggunaan aset SBSI. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Meskipun upaya perdamaian sebelumnya berakhir dengan kegagalan, SBSI terus menjajaki upaya perdamaian dengan KSBSI. Pada tanggal 19 November 2018, akhirnya tercapai kesepakatan. Kesepakatan ini menentukan bahwa KSBSI setuju untuk mengubah namanya dan menghentikan penggunaan aset SBSI pada Kongres KSBSI ke-8. Sebagai gantinya, SBSI juga mengubah namanya menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI.

Selama Kongres KSBSI ke-8 yang diselenggarakan pada Juni 2019, disepakati untuk mengubah nama organisasi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Meskipun terjadi perubahan, penggunaan singkatan KSBSI masih menimbulkan protes dari (K)SBSI.

Karena upaya perdamaian sekali lagi terbukti tidak berhasil, Muchtar Pakpahan memulai beberapa gugatan terhadap KSBSI. Gugatan-gugatan ini termasuk tindakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait penunjukan Rekson Silaban sebagai anggota Dewan Pengawas yang mewakili pekerja/KSBSI, gugatan di PTUN terkait penunjukan Carlos Rajagukguk dan Ary Joko sebagai anggota Badan Kerjasama Tripartit Nasional untuk masa jabatan tiga tahun mulai tanggal 18 Februari 2020, dan gugatan yang menantang sebuah dekrit yang menunjuk Sunardi sebagai anggota Dewan Pengupahan Nasional dan Dedi Herdianto sebagai inspektur ketenagakerjaan, keduanya mewakili KSBSI.

Daftar Pimpinan Nasional

Periode	Tahun	Ketua Umum	Sekretaris Jendral
Awal Dideklarasikan	1992	Muchtar Pakpahan
Deklarasi Kembali - Penyelematan Organisasi	2012 - 2014	Muchtar Pakpahan	Raswan Suryana
Kongres V	2014 - 2018	Muchtar Pakpahan	Andi Naja FP Paraga
Kongres VI	2018 - 2019	Muchtar Pakpahan	Bambang Hermanto
	2019 - 2021		Vindra Whindalis
	2021		Hendrik Hutagalung
Kongres VII	2021 - sekarang	Johannes Dartha Pakpahan	Hendrik Hutagalung

Federasi & Afiliasi KSBSI

Federasi KSBSI:

Dalam pengorganisasiannya, SBSI kini telah berkembang menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang terdiri dari sejumlah federasi, yaitu:

• Federasi Industri, Kimia, Energi, dan Pertambangan (FIKEP)
• Federasi Pertanian, Perkebunan, Perkayuan, dan Konstruksi (FPPPK)
• Federasi Transportasi, Nelayan, dan Pariwisata (FTNP)
• Federasi Pegawai dan Aparatur Sipil Negara (FPASN)
• Federasi Bank, Keuangan, dan Niaga (FBKN)
• Federasi Media, Informatika, dan Grafika (FMIG)

Afiliasi KSBSI:

Beberapa organisasi serikat buruh yang dibentuk secara mandiri yang menyatakan berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) adalah:

• Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Riau (FSBSI Riau)
• Federasi Serikat Buruh Lampung (FSBL)
• Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992)
• Federasi Makanan, Minuman, dan Industri (FM2I)
• Serikat Pekerja Prodia (SP Prodia)
• Serikat Pekerja BCA Bersatu (SP BCA Bersatu)
• Federasi Serikat Pekerja Makanan, Minuman, dan Industri (FSPM2i)

Lihat pula

• Marsinah