Kebijakan moneter dan fiskal Jepang
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang |
Kebijakan moneter berkaitan dengan regulasi, ketersediaan, dan biaya kredit, sedangkan kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, pajak, dan utang. Melalui pengelolaan wilayah ini, Kementerian Keuangan mengatur alokasi sumber daya dalam perekonomian, mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan di antara warga, menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Kementerian Keuangan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Jepang pascaperang. Ini menganjurkan pendekatan "pertumbuhan pertama", dengan proporsi pengeluaran pemerintah yang tinggi untuk akumulasi modal, dan pengeluaran pemerintah minimum secara keseluruhan, yang menjaga pajak dan pengeluaran defisit turun, membuat lebih banyak uang tersedia untuk investasi swasta. Kebanyakan orang Jepang memasukkan uang ke dalam rekening tabungan, kebanyakan tabungan pos.
Proses anggaran
suntingBiro Anggaran dari Kementerian Keuangan berada di jantung proses politik karena menyusun anggaran nasional setiap tahun. Tanggung jawab ini menjadikannya fokus utama kelompok kepentingan dan kementerian lain yang bersaing untuk mendapatkan dana yang terbatas. Proses penganggaran umumnya dimulai segera setelah dimulainya tahun fiskal baru pada tanggal 1 April. Kementerian dan lembaga pemerintah menyiapkan permintaan anggaran dengan berkonsultasi dengan Dewan Riset Kebijakan.
Pada musim gugur setiap tahun, pemeriksa Biro Anggaran meninjau permintaan ini dengan sangat rinci, sementara pejabat tinggi Kementerian Keuangan menyusun kontur umum anggaran baru dan distribusi pendapatan pajak. Selama musim dingin, setelah rilis draf anggaran kementerian, kampanye oleh masing-masing anggota Diet untuk konstituen mereka dan kementerian yang berbeda untuk revisi dan alokasi tambahan menjadi intens. Para pemimpin koalisi dan pejabat Kementerian Keuangan berkonsultasi tentang rancangan anggaran akhir, yang umumnya disahkan oleh Diet pada akhir musim dingin.
Secara garis besar, proses tersebut mengungkapkan karakteristik dasar dari dinamika politik Jepang: bahwa terlepas dari cita-cita yang sering dikemukakan tentang "harmoni" dan "konsensus", kepentingan, termasuk kepentingan birokrasi, berada dalam posisi yang kuat. Para pemimpin politik dan pejabat Biro Anggaran membutuhkan keterampilan yang tinggi untuk mencapai kompromi yang dapat diterima bersama. Citra "Japan Incorporated," di mana harmoni dan kebulatan suara hampir otomatis, memungkiri realitas persaingan yang intens. Sistem akhir abad kedua puluh berhasil sejauh keterampilan politik dan apresiasi kepentingan bersama meminimalkan antagonisme dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok. Namun, tidak jelas apakah sistem ini akan berlanjut karena Jepang menghadapi masalah seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan masyarakat yang menua.
Hutang negara
suntingPada tahun 2011 utang publik Jepang adalah sekitar 230 persen dari produk domestik bruto tahunannya, persentase terbesar dari negara mana pun di dunia.[1]
Untuk mengatasi kesenjangan anggaran Jepang dan meningkatnya utang nasional, pada bulan Juni 2012 Diet Jepang mengeluarkan undang-undang untuk menggandakan pajak konsumsi nasional menjadi 10%.[2] RUU baru meningkatkan pajak menjadi 8% pada April 2014 dan 10% pada Oktober 2015. Namun, itu ditunda hingga setidaknya Oktober 2019.[3]
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ Public debt, International Monetary Fund, April 2012 World Economic Outlook Databse.
- ^ Asahi Shimbun UPDATE: Lower House passes bills to double consumption tax Diarsipkan 2013-06-22 di Wayback Machine. Retrieved on July 4, 2012
- ^ Daily Yomiuri website Lower house OK's tax hike bills / 57 DPJ lawmakers rebel against vote; Ozawa 'studying various options' Retrieved on July 4, 2012
Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies. - Japan
