Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

	;
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • Kementerian Perhubungan; • Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia
Kementerian Koordinator; Bidang Kemaritiman dan Investasi; Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	27 Oktober 2014
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019
Dibubarkan	20 Oktober 2024; 52 hari lalu
Dasar hukum pembubaran	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
Nomenklatur pengganti
	Kementerian Koordinator Bidang; Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Republik Indonesia
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
	;
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • Kementerian Perhubungan; • Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
Alamat
Kantor pusat	Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Situs web	maritim.go.id
Kantor pusat
	Wikipedia \| Kode sumber \| Tata penggunaan Koordinat: 6°11′5.795″S 106°49′22.055″E / 6.18494306°S 106.82279306°E; Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Situs web
	maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian koordinator ini dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sejak 23 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024 dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Penamaan

Pada tahun 2015, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Menko saat itu Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia dan juga penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian.^[1]^[2] Pada Kabinet Indonesia Maju, nama kementerian ini berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:^[3]

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
pengelolaan dan penangangan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet;
penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan:

Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:^[3]^[4]

Sekretariat Kementerian Koordinator
1. Biro Perencanaan
2. Biro Hukum
3. Biro Komunikasi
4. Biro Umum
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
3. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
4. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan
5. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim
6. Asisten Deputi Energi
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
3. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya
5. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
6. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air
3. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah
4. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas
5. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur
6. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
4. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
5. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
6. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
3. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
4. Asisten Deputi Investasi Strategis
5. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
6. Asisten Deputi Pertambangan
Staf Ahli Bidang Hukum Laut
Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim
Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas
Inspektorat