Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (disingkat Kementerian PAN-RB atau KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Rini Widyantini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bendera Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Gambaran umum
Dibentuk	27 Juli 1959 (1959-07-27)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021
Bidang tugas	Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Susunan organisasi
Menteri	Rini Widyantini
Wakil Menteri	Purwadi Arianto
Sekretaris Kementerian	Rini Widyantini
Inspektorat	Aan Syaiful Ambia
Deputi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Erwan Agus Purwanto
Kelembagaan dan Tata Laksana	Nanik Murwati
Sumber Daya Manusia Aparatur	Alex Denni
Pelayanan Publik	Diah Natalisa
Staf Ahli
Bidang Politik dan Hukum	–
Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	–
Bidang Administrasi Negara	–
Bidang Budaya Kerja	–
LPNK yang dikoordinasikan
• Lembaga Administrasi Negara • Badan Kepegawaian Negara • Arsip Nasional Republik Indonesia
Alamat
Kantor pusat	Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.menpan.go.id

Tugas dan fungsi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 adalah:

Pimpinan

• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat

• Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
  • Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
  • Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
  • Biro Umum dan Keuangan

Inspektorat

Deputi

• Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
  • Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
  • Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
  • Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
  • Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
• Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
  • Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  • Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan Daerah
  • Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi
  • Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur
  • Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
  • Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur
  • Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur
  • Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
• Deputi Bidang Pelayanan Publik
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
  • Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
  • Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif
  • Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
  • Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
• Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
• Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
• Staf Ahli Bidang Budaya Kerja

Galeri

• 
  Logo Kemenpan RB (2011–2021)
• 
  Logo Kemenpan RB (2021–sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia