Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok
Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok adalah hukum tertinggi di Republik Rakyat Tiongkok yang diadopsi dari hasil Kongres Rakyat Nasional ke-5 pada 4 Desember 1982, dengan revisi lebih lanjut setiap lima tahun. Konstitusi ini merupakan yang keempat dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok, menggantikan konstitusi 1954, konstitusi 1975 dan konstitusi 1978.
Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok | |
---|---|
Ikhtisar | |
Judul asli | 中华人民共和国宪法 |
Yurisdiksi | Republik Rakyat Tiongkok (termasuk Hong Kong dan Makau) |
Ratifikasi | 4 Desember 1982 |
Tanggal berlaku | 4 Desember 1982 |
Sistem | Negara kesatuan Marxisme–Leninisme satu partai sosialis republik |
Struktur pemerintahan | |
Cabang | Enam (Legislatif, Eksekutif, Militer, Pengawas, Yudisial, Kejaksaan) |
Kepala negara | Presiden |
Lembaga legislatif | Unikameral (Kongres Rakyat Nasional) Karena jumlah anggota legislatif yang terlalu banyak dan jarang diadakan pertemuan secara nasional, maka secara de facto legislatif adalah Komite Tetap |
Lembaga eksekutif | Perdana Menteri dipimpin oleh Dewan Negara |
Lembaga kehakiman | Mahkamah Agung Rakyat Kejaksaan |
Federalisme | Kesatuan dengan daerah administrasi khusus |
Kolese elektoral | Ya - Kongres Rakyat Nasional, yang memilih semua otoritas negara melalui dua tahapan pemilihan tidak langsung: Kongres Rakyat County dan Daerah administrasi kota praja memilih anggota Kongres Rakyat Provinsi yang nantinya akan memilih wakil-wakil Legislatif. |
Sejarah | |
Pembentukan badan legislatif | 21 September 1949 (Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok) 27 September 1954 (Kongres Rakyat Nasional) |
Pembentukan badan eksekutif | 27 September 1954 (Ketua) 1 Oktober 1949 (Perdana Menteri) |
Pembentukan badan peradilan | 22 Oktober 1949 |
Amendemen | 5 |
Amendemen terakhir | 11 Maret 2018 |
Lokasi dokumen | Beijing |
Penetap | Komite Sentral Partai Komunis ke-11 |
Menggantikan | Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok 1978 |
Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi tradisional: | 中華人民共和國憲法 | ||||||
Hanzi sederhana: | 中华人民共和国宪法 | ||||||
|
Secara teknis konstitusi ini sebagai "otoritas hukum tertinggi" dan "hukum dasar negara", akan tetapi banyak putusan Partai Komunis Tiongkok yang memiliki sejarah melanggar ketentuan konstitusi dan menyensor seruan agar partai lebih mematuhi konstitusi.[1][2][3] Selain itu, klaim pelanggaran hak konstitusional tidak dapat digunakan dalam pengadilan di Tiongkok. Komite Konstitusi dan Hukum Kongres Rakyat Nasional sebagai komite khusus legislatif yang bertanggung jawab untuk meninjau konstitusi, tidak pernah memutuskan undang-undang atau peraturan yang tidak konstitusional.[4][5]
Sejarah
suntingKonstitusi pertama Republik Rakyat Tiongkok diumumkan pada 1954. Setelah dua versi konstitusi diberlakukan pada 1975 dan 1978, konstitusi saat ini diumumkan pada 1982. Ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing versi tersebut dan konstitusi 1982 direvisi setiap lima kali tahun sekali. Selain itu, konvensi konstitusional yang berkembang telah menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Tiongkok tanpa adanya perubahan dalam teks konstitusi.
Referensi
sunting- ^ "Constitution of the People's Republic of China" (PDF). Purdue University. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal May 23, 2018. Diakses tanggal 14 November 2019.
- ^ Estes, Adam Clark (3 February 2013). "China's Still Having a Hard Time Obeying Its Own Constitution". The Atlantic. Diakses tanggal 14 November 2019.
- ^ Allen-Ebrahimian, Bethany (5 December 2014). "On First Annual Constitution Day, China's Most Censored Word Was 'Constitution'". Foreign Policy. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 17, 2018. Diakses tanggal 14 November 2019.
- ^ Matthieu, Burnay (November 2018). Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives. Cambridge University Press. hlm. 225–244. ISBN 9781108264877.
- ^ Keith J., Hand (2006). "Using Law for a Righteous Purpose: The Sun Zhigang Incident and Evolving Forms of Citizen Action in the People's Republic of China". Columbia Journal of Transnational Law. 45.