Lex Licinia Sextia

Lex Licinia Sextia adalah sejumlah undang-undang yang diusulkan oleh Lucius Sextius Lateranus dan Gaius Licinius Stolo yang merupakan pemegang jabatan tribunus plebis. Undang-undang ini menetapkan batas bunga pinjaman dan juga membatasi kepemilikan tanah oleh individu. Hukum ketiga (yang menyediakan salah satu dari dua jabatan konsul untuk seseorang dari kelompok plebs) tidak diterima.

Dua undang-undang ini ditetapkan pada tahun 368 SM setelah dua pendukungnya terpilih sebagai tribunus. Mereka menjabat selama sembilan tahun berturut-turut dan juga mampu mencegah pemilihan magistrat dari kelompok patrikian selama lima tahun (375-370 SM). Pada tahun 367 SM, undang-undang ini ditetapkan. Pada tahun yang sama mereka juga mengusulkan undang-undang keempat mengenai pemuka agama yang berwenang menjaga dan menafsirkan Kitab-Kitab Sibilin yang suci.

Upaya panjang untuk memberlakukan undang-undang ini merupakan bagian dari konflik antara kelompok elit patrikian dengan rakyat jelata plebs selama dua ratus tahun. Konflik ini juga sangat berpengaruh terhadap politik Republik Romawi.

Isi undang-undang

Lex de aere alieno. Undang-undang ini mengatur bahwa bunga yang sudah dibayarkan untuk utang sebaiknya diambil dari nilai utamanya dan pembayaran sisa nilai utamanya sebaiknya dilakukan dalam bentuk tiga cicilan tahunan.

Lex de modo agrorum. Undang-undang ini menyatakan bahwa kepemilikan individu atas tanah publik tidak boleh melebihi 500 iugeras (300 are) dan jumlah hewan ternak yang merumput di tanah publik tidak boleh lebih dari 100 ekor.

Lex de consule altero ex plebe (et de praetore ex patribus creando?). Undang-undang ini menghentikan tribunus militer dengan kekuatan konsul dan kembali ke jabatan konsul seperti semula yang akan dipegang oleh anggota kelompok plebs. Undang-undang ini mungkin juga mendirikan jabatan baru, praetor, dan plebs sepakat bahwa patrikian sebaiknya menjadi praetor. Praetor adalah hakim ketua yang memimpin pengadilan pidana dan dapat mengangkat hakim untuk kasus-kasus perdata. Undang-undang ini gagal disahkan.

Lex de Decemviri Sacris Faciundis. Undang-undang ini menghapuskan dua laki-laki (duumviri) Sacris Faciundis, yang merupakan dua pemuka agama patrikian yang menjaga Kitab-Kitab Sibilin yang suci dan dapat menafsirkannya saat sedang terjadi kesulitan. Sebagai penggantinya didirikan badan yang terdiri dari sepuluh pemuka agama (decemviri). Lima di antaranya berasal dari kelompok patrikian dan lima lainnya dari kelompok plebs.