Dewan Undangan Negeri Kedah

Majelis Legislatif Negara Bagian Kedah (bahasa Melayu: Dewan Undangan Negeri Kedah) adalah badan legislatif di negara bagian Kedah, Malaysia. Badan legislatif ini bersifat unikameral terdiri dari 36 Anggota Dewan Undangan Negeri yang dipilih untuk mewakili setiap daerah pemilihan negara bagian Kedah.

Majelis Legislatif Negara Bagian Kedah Dewan Undangan Negeri Kedah ديوان اوندڠن نڬري قدح
DUN Kedah Ke - 14
Jenis
Jenis	Unikameral
Sejarah
Didirikan	1959
Didahului oleh	Dewan Negara Kedah (3 Agustus 1905–31 Maret 1959)
Pimpinan
Sultan	Sultan Salehuddin sejak 12 September 2017
Ketua Dewan	Juhari Bulat, PN-BERSATU sejak 25 Agustus 2020
Wakil Ketua	Ahmad Fadzli Hashim, PN-PAS sejak 25 Agustus 2020
Menteri Besar	Muhammad Sanusi Md Nor, PN-PAS sejak 17 Mei 2020
Ketua Oposisi	Jabatan Lowong, PH sejak 18 December 2022
Sekretaris	Mohamad Azlee Ahmad
Komposisi
Anggota	36 Quorum: 12 Mayoritas: 19 Dua pertiga mayoritas: 24
Partai & kursi	(Hingga 18 Desember 2022) Pemerintah (21)   PN (21)   PAS (15)   BERSATU (6) Oposisi (14)   PH (10)   PKR (4)   AMANAH (3)   DAP (2)   GTA (2)   PEJUANG (2)   BN (2)   UMNO (2)   IND (1) Kosong (1) Ketua Dewan (1)   ADUN dari Ayer Hangat
Komisi	5 Komite Pemilihan Komite Keuangan Publik Komite Dewan Komite Hak Istimewa Komite Tata Tertib
Pemilihan
Sistem pemilihan	Pluralitas: First-past-the-post (36 single-member constituencies)
Pemilihan terakhir	9 Mei 2018
Pemilihan berikutnya	4 September 2023
Tempat bersidang
Wisma Darul Aman, Alor Setar, Kedah
Situs web
mmk.kedah.gov.my
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Anggota dari Majelis Legislatif Negara Bagian Kedah disebut dengan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN).

Fungsi dan Wewenang

Fungsi utama Majelis Legislatif Negara Bagian Kedah adalah untuk memberlakukan peraturan daerah yang akan digunakan dalam Negara Bagian Kedah. Sedangkan wewenang dari Majelis Legislatif Negara Bagian Kedah adalah sebagai berikut :

• Memastikan bahwa semua dokumen, makalah dewan dan tagihan yang akan disampaikan dalam rapat dewan dapat diterima oleh Anggota yang terhormat dalam waktu yang ditentukan.
• Pastikan bahwa RUU tersebut dapat dikukuhkan dalam waktu yang ditentukan sehingga RUU tersebut dapat digunakan oleh departemen terkait sesegera mungkin.
• Pastikan bahwa pernyataan resmi dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan dikirimkan kepada anggota dewan yang terhormat dan badan legislatif negara bagian di seluruh Malaysia.
• Pastikan bahwa komite anggaran (PAC) memainkan peran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Negara.
• Pastikan tempat perekaman audio dan tempat duduk pengamat dalam keadaan baik dan alat perekam dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan.