Muhammad Mudakir
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Mudakir (17 Mei 1947 – 16 Oktober 2013) merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi angkatan darat dan birokrat dari Indonesia. Mudakir menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI dari tahun 1996 hingga 1998 dan Direktur Jenderal Imigrasi dari tahun 1999 hingga 2001.
Muhammad Mudakir | |
|---|---|
 | |
| Direktur Jenderal Imigrasi | |
| Masa jabatan 4 Februari 1999 – 4 Juli 2001 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 17 Mei 1947 Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia |
| Meninggal | 16 Oktober 2013 (umur 66) Jakarta, Indonesia |
| Karier militer | |
| Pihak |  Indonesia |
| Dinas/cabang |  TNI Angkatan Darat |
| Masa dinas | 1968—1999 |
| Pangkat |  Mayor Jenderal TNI |
| Satuan | Kavaleri |
  | |
Masa kecil dan pendidikan
sunting
Mudakir dilahirkan pada tanggal 17 Mei 1947 di Wonosobo. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1965, Mudakir mendaftarkan diri ke Akademi Militer Nasional dan lulus pada tahun 1968.[1]
Selama berkarier di militer, Mudakir sempat mengenyam pendidikan tinggi. Pada tahun 1992, Mudakir mulai menempuh pendidikan ekonomi di sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ia lulus dan memperoleh gelar sarjana ekonomi beberapa tahun kemudian.[1]
Karier militer
suntingMudakir menjalani kursus infanteri gaya baru (Sus Ifgaba) dan kursus para setelah lulus dari Akademi Militer Nasional. Setelah menyelesaikan kursus, Mudakir ditempatkan sebagai komandan peleton di Batalyon Kavaleri 4. Mudakir kemudian menjalani sejumlah kursus lanjutan, seperti kursus dasar kecabangan kavaleri pada tahun 1969 dan kursus intel tempur pada tahun 1972. Kariernya terus menanjak hingga ia diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon Kavaleri 2 di Jawa Tengah.[1]
Usai bertugas sebagai wakil komandan, Mudakir kembali menjalani sejumlah kursus militer, diantaranya kursus Bahasa Inggris di kemiliteran dan kursus lanjutan perwira kavaleri pada tahun 1975. Ia kemudian diperintahkan untuk mengikuti pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan lulus pada tahun 1980. Setelahnya, Mudakir diangkat menjadi Kepala Departemen Taktik di Pusat Pendidikan Kavaleri. Pada tahun 1982, Mudakir ditunjuk menjadi Komandan Batalyon Kavaleri 8 di Jawa Timur. Ia memegang jabatan tersebut hingga tahun 1986.[1]
Setelah memegang jabatan sebagai komandan batalyon, Mudakir dipromosikan menjadi Komandan Pusat Pendidikan Kavaleri. Mudakir kemudian dipindahkan ke Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) sebagai Direktur Pembinaan, Pendidikan, dan Latihan. Dari Pussenkav, Mudakir menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Sesko ABRI) pada tahun 1992 dan Kursus Staf Senior pada tahun 1993. Ia kemudian dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Mabes ABRI) dan berturut-turut menjabat sebagai perwira pembantu bidang pendidikan dan perwira pembantu bidang perawatan personil pada Staf Personil ABRI.[1]
Pada bulan Februari 1996, Mudakir diangkat menjadi Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.[2] Mudakir kemudian memperoleh kenaikan pangkat menjadi brigadir jenderal beberapa saat setelah dilantik. Mudakir mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1998[3] dan kembali memperoleh kenaikan pangkat menjadi mayor jenderal sebelum pensiun dari militer pada tahun 1999.[4]
Direktur Jenderal Imigrasi dan masa pensiun
suntingMenjelang tahun 1999, Direktur Jenderal Imigrasi Pranowo akan memasuki masa pensiun. Sekretaris Militer Presiden Habibie, Jasril Jakub, dicalonkan sebagai pengganti Pranowo oleh Habibie sendiri melalui rekomendasi dari seorang pejabat di Sekretariat Negara. Menteri Kehakiman menyetujui usulan tersebut, dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan pada tanggal 8 Januari. Namun, penunjukan Jasril sebagai direktur jenderal dihambat oleh demonstrasi. Pemerintah kemudian mengumumkan pembatalan pencalonan Jasril sebagai direktur jenderal. Kelompok yang menentang Jasril kemudian mengusulkan Roesdi Roesli sebagai calon direktur jenderal imigrasi, namun ditolak oleh Panglima ABRI Wiranto. Wiranto kemudian mengusulkan Mudakir sebagai direktur jenderal dan usulannya kemudian disetujui oleh seluruh pihak.[5] Mudakir dilantik menjadi direktur jenderal pada tanggal 4 Februari 1999,[6] beberapa jam setelah pencalonannya disetujui.[5]
Pada hari yang sama saat Mudakir dilantik, Kejaksaan Agung memerintahkan Ditjen Imigrasi untuk mencegah sejumlah pengusaha yang terkena kasus hukum untuk pergi ke luar negeri.[6] Di akhir masa jabatannya, pada bulan Desember 2000 Mudakir mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan warga negara Tionghoa untuk memasuki Indonesia melalui bandara dan pelabuhan apapun. Selain itu, pemberian visa bagi warga negara Tionghoa juga dilakukan seperti pemberian visa bagi warga negara lainnya Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, pemberian visa bagi warga negara Tionghoa harus diteliti oleh Badan Koordinasi Intelijen dan warga negara Tionghoa hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara dan pelabuhan yang telah ditentukan oleh pemerintah.[7][8]
Mudakir dipecat dari jabatannya pada tanggal 4 Juli 2001.[4][9] Menurut Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Baharuddin Lopa, pemecatan Mudakir merupakan bagian dari upaya penertiban dan penegakan hukum di lingkungan departemennya.[10] Mudakir kemudian bertugas di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai staf khusus dari menteri ESDM saat itu, Purnomo Yusgiantoro.[11] Beberapa tahun kemudian, Purnomo memberinya jabatan baru sebagai Ketua Gugus Tugas Pengamanan Objek Vital Nasional ESDM.[12][13] Mudakir wafat pada tanggal 16 Oktober 2013 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra.[14]
Tanda jasa
suntingSebagai seorang perwira angkatan darat, Mudakir memperoleh sejumlah satyalancana dan bintang atas jasa dan pengabdiannya. Berikut ini adalah daftar satyalancana dan bintang yang diperolehnya:[15]
.png){kind=small}
_Satyalencana_Seroja.png){kind=small}
_Satyalancana_Dwidya_Sistha_-_Ulangan_I.png){kind=small}
Referensi
sunting- ^ a b c d e Buku kenangan KRA XXVIII Lemhannas: Kursus Reguler Angkatan XXVIII. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional. 1995. hlm. 122. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-24. Diakses tanggal 2023-02-03.
- ^ "Peran Sospol ABRI Kini Makin Penting: 99 Pati ABRI Dimutasikan". Kompas. 9 Februari 1996. hlm. 1. Diakses tanggal 3 Februari 2023. (Perlu mendaftar (help)).
- ^ ""Profil Pusjarah TNI"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-25. Diakses tanggal 2016-05-18.
- ^ a b Mastura, Chadijah; Purwanto, Eko (3 April 2001). "Pergantian Mudakir Karena Faktor Usia". Liputan 6. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ a b "Kejutan di Imigrasi". Panji Masyarakat. 1999. hlm. 73. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ a b "Mengapa Arifin Masuk, Mengapa Bambang Lolos?". Tempo. 8 Februari 1999. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ Wirastuti, Ika (September 2000). "Warga RRC Bebas Masuki Wilayah Indonesia". Tempo. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ "Dirjen Imigrasi Bebaskan Kedatangan WN RRC". Hukum Online. 26 Januari 2001. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ "Di Belakang Pergantian Dirjen". Tempo. 8 Juli 2001. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ "Lopa Akan Memecat Dirjen Imigrasi". Liputan 6. 3 April 2001. Diakses tanggal 4 Februari 2023.
- ^ "PT Freeport Indonesia Menuju Sistem Pengamanan Internal". Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 16 Juni 2006. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ "H+2 Pelaksanaan WOC Suplai Listrik dan BBM Aman Serta Tidak Terjadi Pemadaman". ESDM (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-02-03.
- ^ "Menjelang Pelaksanaan WOC Suplai Listrik dan BBM Aman". ESDM (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-02-03.
- ^ "PENGHORMATAN KEPADA PARA PENDAHULU BANGSA, KEMENKUMHAM JABAR LAKSANAKAN UPACARA TABUR BUNGA JELANG HDKD KE 77". Kantor Wilayah Jawa Barat Kemenkumham. 12 Agustus 2022. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ "Direktur Jenderal Imigrasi dari Masa ke Masa". Direktorat Jenderal Imigrasi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-07. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
- ^ "13 Pati TNI-AD Menerima Bintang Kartika Eka Paksi Nerarya [sic]". Mimbar Kekaryaan (311/312). Desember 1996. hlm. 128. Diakses tanggal 3 Februari 2023.