Negara kepulauan

Negara Kepulauan (bahasa Inggris: archipelagic state) adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain.^[1] Mengabadikan semua masalah ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani seperti Bahama, Fiji, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini merupakan lima wilayah yang mewakili sistem hukum, ekonomi, spektrum pembangunan sosial dan politik, 150 negara awal yang mendapatkan persetujuan dari PBB sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982.^[1] Pada saat pengadopsian konversi mewujudkan dalam satu instrumen dan tradisional untuk penggunaan lautan dan pada saat yang sama memperkenalkan konsep hukum baru serta menangani masalah baru, konsep hukum baru mulai berlaku sesuai dengan pasal 308 pada tanghal 16 November 1994, 12 bulan setelah tanggal Instrumen ratifikasi dan aksi keenam puluh^[1].

Dalam Bab IV dari konvensi ini juga ditentukan bahwa kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau yang termasuk perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut, dan wujud fisik lain-lain, yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan demikian untuk menentukan wilayah sebuah negara kepulauan, dapat ditarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang-karang kering terluar kepulauan ini ^[2]

Persetujuan PBB terhadap kelima negara kepulauan di atas juga menghormati kesepakatan yang sudah ada sebelumnya dengan negara-negara lain dan mengakui hak perikanan tradisional serta kegiatan sah lainnya dari negara-negara tetangga di beberapa daerah yang masuk ke dalam perairan negara kepulauan tersebut.^[3] Syarat-syarat dari berjalannya hak dan kegiatan tersebut termasuk sifat, jangkauan, dan daerah yang berlaku, akan diatur oleh kesepakatan bilateral antara kedua negara yang bersangkutan. Kesepakatan yang dihasilkan tidak akan bisa dipindahkan atau dibagi dengan negara-negara ketiga atau penduduknya.^[4]

Sejak Konvensi PBB tentang Hukum Laut III, terdapat 22 negara yang mengklaim status negara kepulauan.^[5]

Daftar sunting

Berikut adalah daftar 22 negara yang mengklaim status negara kepulauan. Lima negara awal ditandai dengan huruf tebal.^[6]

Negara	Benua/Wilayah	Kawasan	Keterangan
Bahama	Amerika Utara	Atlantik Utara	Satu kepulauan
Fiji	Oseania	Melanesia	Satu kepulauan dengan dua pulau utama
Filipina	Asia	Asia Tenggara	Satu kepulauan
Indonesia	Asia	Asia Tenggara	Satu kepulauan dengan tiga pulau berbagi dengan negara lain
Papua Nugini	Oseania	Melanesia	Satu kepulauan dengan pulau utama berbagi dengan negara lain
Antigua dan Barbuda	Amerika	Karibia	Satu kepulauan dengan dua pulau utama
Tanjung Verde	Afrika	Makaronesia	Satu kepulauan
Komoro	Afrika	Komoro	Satu kepulauan dengan tiga pulau utama
Republik Dominika	Amerika	Karibia	Satu kepulauan dengan pulau utama berbagi dengan negara lain
Grenada	Amerika	Karibia	Satu kepulauan dengan dua pulau utama
Jamaika	Amerika	Karibia	Satu kepulauan dengan satu pulau utama
Kiribati	Oseania	Mikronesia	Dua kepulauan
Maladewa	Asia	Asia Selatan	Satu kepulauan
Kepulauan Marshall	Oseania	Mikronesia	Dua kepulauan
Mauritius	Afrika	Afrika Timur	Dua kepulauan dengan dua pulau utama
Saint Vincent dan Grenadine	Amerika	Karibia	Satu kepulauan dengan satu pulau utama
Sao Tome dan Principe	Afrika	Afrika Tengah	Satu kepulauan dengan dua pulau utama
Seychelles	Afrika	Afrika Timur	Empat kepulauan
Kepulauan Solomon	Oseania	Melanesia	Lima kepulauan
Trinidad dan Tobago	Amerika	Karibia	Satu kepulauan dengan dua pulau utama
Tuvalu	Oseania	Polinesia	Satu kepulauan
Vanuatu	Oseania	Melanesia	Satu kepulauan