Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Masalah-masalah terkait Negara Palestina dan aspek-aspek konflik Israel-Palestina berulang kali menimbulkan debat, resolusi dan penyarian tahunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak didirikan pada 1948, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi 79 resolusi yang berkaitan langsung dengan konflik Arab-Israel pada Januari 2010.[2]
  | |
| Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa | |
|---|---|
| Diwakili oleh | |
| Keanggotaan | Negara Pengamat Non-Anggota |
| Sejak | 2012 |
| Perwakilan Permanen | Riyad H. Mansour |
Adopsi pada 29 November 1947 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dari sebuah rekomendasi adopsi dan implementasi sebuah rencana pemisahan Palestina adalah salah satu tindakan terawal dari PBB. Ini menyusul laporan Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa di Palestina.[3] Sejak itu, PBB memainkan peran penting di kawasan tersebut, khususnya dengan menyediakan dukungan bagi para pengungsi Palestina melalui Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan dengan menyediakan wadah untuk klaim politik Palestina melalui Komite Pelaksana Hak-hak Yang Tidak Dapat Diabaikan dari Rakyat Palestina, Divisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-hak Palestina, Komite Khusus untuk Penyelidikan Praktik-praktik Israel yang Berdampak pada Hak Asasi Manusia Rakyat Palestina, Sistem Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pertanyaan Palestina (UNISPAL) dan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina. PBB telah mensponsori beberapa negosiasi damai antar negara-negara anggota, yang terbaru adalah peta jalan damai tahun 2002.
Catatan
suntingReferensi
sunting- ^ Gharib, Ali (2012-12-20). "U.N. Adds New Name: "State of Palestine"". The Daily Beast. Diakses tanggal 2013-01-10.
- ^ Hammond, Jeremy (2010-01-27). "Rogue State: Israeli Violations of U.N. Security Council Resolutions". Foreign Policy Journal. Diakses tanggal 2012-05-19.
- ^ P. J. I. M. de Waart, Dynamics of Self-determination in Palestine, Brill, 1994, p.121
Bacaan tambahan
sunting- Khouri, Fred (1985). The Arab-Israeli Dilemma (3rd edition). Syracuse University Press. ISBN 0-8156-2340-2.
- Lall, Arthur S. (1970). The UN and the Middle East Crisis, 1967. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-08635-0.
- Alfred E. Kellermann (1998). Israel among the Nations. The Hague, Netherlands: Kluwer Law International. ISBN 90-411-1142-5.
- Dore Gold (2004). Tower of Babble. New York: Three Rivers Press. ISBN 1-4000-5494-X.
- Kim, Soo Yeon and Bruce Russett, "The New Politics of Voting Alignments in the United Nations General Assembly", International Organization Vol. 50, No. 4 (Autumn, 1996), pp. 629–652 [1]
- Gerald Steinberg; Anne Herzberg (2011). The Goldstone Report 'Reconsidered': A Critical Analysis. ISBN 9659179308.
Pranala luar
sunting- Special Rapporteur on the situation of human rights on Palestinian territories occupied since 1967 (position currently held by Richard A. Falk), part of Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- Permanent Observer Mission of Palestine to the UN
- UNISPAL, the UN Information System on the Question of Palestine
- UN Division for Palestinian Rights
- UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People
- International Day of Solidarity with the Palestinian People.
- The Question of Palestine & the United Nations, a booklet produced by the UN Department of Public Information.