Paradiplomasi merupakan singkatan dari paralel diplomasi, dan istilah ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1980 oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos pada suatu debat akademis untuk menanggapi argumen presiden Amerika Serikat kala itu, Richard Nixon soal model federalisme baru. Amerika Serikat pada saat itu sedang merencanakan untuk mengembalikan kendali dari beberapa program federasi kepada negara dan pemerintahan lokal.[1]

Paradiplomasi merupakan keterlibatan dari wilayah atau daerah dari suatu negara dalam hubungan internasional. Pemerintah daerah terlibat dalam suatu kerjasama internasional dengan berbagai cara seperti : menjalankan misi budaya dan melakukan perdagangan terbuka, lalu mengadakan perjanjian serta kesepakatan dengan pemerintahan luar negeri dan aktor non negara, mereka berpartisipasi dalam suatu jaringan internasional dan biasanya mereka melibatkan pemerintah pusat seperti Kementerian Luar Negeri.[2]

Adanya globalisasi menyebabkan praktik paradiplomasi semakin meluas. Peraturan mengenai paradiplomasi sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.[3]

Bentuk paradiplomasi sunting

Paradiplomasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sister city. Contoh Sister City yang ada antara kota DIY Yogyakarta dan kota Tokyo pada tahun 2015-2018, Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan masing-masing daerah. Kedua otoritas juga menyepakati pertukaran pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko bencana untuk mengembangkan ekowisata (pariwisata yang berwawasan lingkungan) di kedua daerah tersebut.[4]

Referensi sunting

  1. ^ Tavarez, Rodrigo (2016). Paradiplomacy. New York: Oxford University Press. hlm. 7–8. ISBN 9780190462123. 
  2. ^ Kuznetsov, Alexander (2015). Theory and Practice of Paradiplomacy. London and New York: Routledge. hlm. 2–3. ISBN 978-1-315-81708-8. 
  3. ^ Hutapea, Purba (2018). Pengelolaan Sister City/Province dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 1–2. ISBN 978-602-462-056-1. 
  4. ^ Rachman, Ayu Anastasya (2023-08-18). "Paradiplomasi: bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai aktor diplomasi internasional". The Conversation (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-27.