Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu
Kabupaten Pasangkayu
Kabupaten
	Dermaga Pasangkayu
	Lambang
	Kabupaten Pasangkayu Peta Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu (Indonesia)
	Koordinat: 1°19′05″S 119°22′30″E / 1.3181°S 119.3751°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Barat
Dasar hukum	UU No. 7 Tahun 2004
Hari jadi	18 April 2004
Ibu kota	Pasangkayu
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 12; Kelurahan: 4; Desa: 63;
Pemerintahan
• Bupati	Yaumil Ambo Djiwa
• Wakil Bupati	Herny Agus
• Sekretaris Daerah	Moh Zain Machmoed
Luas
• Total	3.043,75 km2 (1,175,20 sq mi)
Populasi (30 Juni 2024)
• Total	184.905
• Kepadatan	61/km2 (160/sq mi)
Demografi
• Agama	86,42% Islam; 9,11% Kristen 7,06% Protestan; 2,05% Katolik; ; ; 4,43% Hindu; 0,02% Kepercayaan; 0,01% Buddha;
• IPM	70,42 (2023); tinggi
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	7605
Kode area telepon	0424
Pelat kendaraan	DC
Kode Kemendagri	76.01
DAU	Rp 512.980.658.000,00- (2020)
Situs web	www.pasangkayukab.go.id

Kabupaten Pasangkayu (sebelumnya bernama Kabupaten Mamuju Utara) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia.^[3] Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Pasangkayu. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km ke sebelah utara dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

Pada akhir 2020, jumlah penduduk Pasangkayu sebanyak 193.098 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 184.905 jiwa.^[1]^[4]

Sejarah

Kabupaten Pasangkayu dengan ibu kota Pasangkayu, termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Kota ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.

Pada tanggal 27 Januari 2004, terbitlah Keputusan DPR RI yang menyetujui Mamuju Utara sebagai kabupaten baru. Saat itulah perhatian masyarakat tertuju kepada Pemerintahan baru Mamuju Utara. Dimana sekitar 100.000 jiwa penduduk Mamuju Utara mencurahkan perhatiannya demi mambangun kabupaten baru ini. Desa Sarudu Kecamatan Sarudu adalah merupakan salah satu tempat sejarah dimulainya pembentukan Mamuju Utara. Pada tanggal 18 Juni 2001, pertemuan awal yang dilakukan oleh Komite aksi pembentukan Mamuju Utara. Dari sinilah terlahir sederetan tokoh pembentukan Kabupaten Mamuju Utara seperti YAUMIL RM, AGUS AMBO DJIWA dan sederetan tokoh lainnya yang tergabung dalam Komite.

Hanya dalam tempo 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemerintah menyatakan Kabupaten Mamuju Utara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Peresmian Kabupaten Mamuju Utara ini adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan 4 (empat) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) Desa dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Dusun. Pada Tahun 2017, dengan perjuangan para tokoh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara melalui sejumlah pertemuan di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dengan perubahan nama tersebut tercapailah hasrat para tokoh penggagas terbentuknya kabupaten ini yang menginginkan nama kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu.^{[butuh rujukan]}

Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001, Sekarang jumlah Kecamatan bertambah menjadi 12, yaitu dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing 2 kecamatan, Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi Kecamatan Pedongga dan Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu ditambah Kecamatan Dapurang dan Duripoku, Kecamatan Baras bertambah dengan Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Lariang, Kecamatan Bambalamotu ditambah dengan Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Sarjo. Jarak Pasangkayu yang juga ibu kota kabupaten dengan ibukota provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamuju sekitar 276 km. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 5-6 jam.^{[butuh rujukan]}

Geografi

Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 Km2. Secara geografis, Kabupaten Pasangkayu terletak pada titik koordinat antara 3°39' sampai 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' sampai 120°27' Bujur Timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Jarak Pasangkayu, yang juga ibu kota kabupaten dengan mantan induknya sekitar 276 kilometer. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 8-9 jam.

Pemerintahan

Bupati

No	Bupati		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Bupati
-		Yaumil Ambo Djiwa	26 Februari 2021	Petahana		Herny Agus

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik	2014–2019	2019–2024
Hanura	3	6
Gerindra	3	3
PKS	1	1
PAN	3	2
PKB	1	1
Golkar	5	5
PPP	2	1
PDI-P	5	3
Demokrat	5	2
NasDem	(baru) 2	3
Perindo		(baru) 3
Jumlah Anggota	30	30
Jumlah Partai	10	11

Kecamatan

Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 12 kecamatan, 4 kelurahan, dan 59 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 208.325 jiwa dengan luas wilayah 3.043,75 km² dan sebaran penduduk 65 jiwa/km².^[5]^[6]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasangkayu, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
76.01.10	Bambaira		4	Desa	Bambaira Kaluku Nangka Kasoloang Tampaure
76.01.01	Bambalamotu	1	5	Desa	Kalola Pangiang Polewali Randomayang Wulai
76.01.01	Bambalamotu	1	5	Kelurahan	Bambalamotu
76.01.03	Baras	1	5	Desa	Balanti Bulu Parigi Kasano Motu Towoni
76.01.03	Baras	1	5	Kelurahan	Baras
76.01.07	Bulu Taba		7	Desa	Bukit Harapan Karave Kastabuana Lelejae Lilimori Ompi Sumber Sari
76.01.05	Dapurang		5	Desa	Benggaulu Bulu Bonggu Dapurang Sarasa Tirtabuana
76.01.06	Duripoku		4	Desa	Saptanajaya Sipakainga Tammarunang Taranggi
76.01.12	Lariang		7	Desa	Bajawali Bambakoro Batu Matoru Kenangan Kulu Parabu Singgani
76.01.02	Pasangkayu	2	4	Desa	Ako Gunung Sari Karya Bersama Pakava
76.01.02	Pasangkayu	2	4	Kelurahan	Martajaya Pasangkayu
76.01.09	Pedongga		4	Desa	Batu Oge Malei Martasari Pedanda
76.01.11	Sarjo		4	Desa	Letawa Maponu Sarjo Sarude
76.01.04	Sarudu		5	Desa	Bulu Mario Doda Kumasari Patika Sarudu
76.01.08	Tikke Raya		5	Desa	Jengeng Raya Lariang Makmur Jaya Pajalele Tikke
	TOTAL	4	59

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi Pasangkayu bergantung pada sektor pertanian. Konstribusi pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Pasangkayu tahun 2002 tercatat Rp 238,67 miliar. Nilai ini setara dengan 78,32 persen total kegiatan ekonomi Rp 304,72 miliar. Dalam sektor pertanian, perkebunan menjadi roda penggerak utama. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan menghasilkan tidak kurang dari 195,62 miliar.^{[butuh rujukan]}

Pasangkayu memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan rakyat kelapa dalam. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari 4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa dalam. Daerah pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa dalam dikirim ke ibu kota Provinsi Jawa Timur itu melalui pelabuhan rakyat Sarudu. Luas lahan seluruhnya 36.818 hektar dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton.

Selain cocok tanaman perkebunan, tanah Pasangkayu juga cocok untuk jeruk. Tanaman itu tumbuh baik di kecamatan Pasangkayu, Sarudu, dan Baras. Luas lahannya 1.026.250 hektar, dengan lahan terluas di Sarudu. Dari luas lahan itu terdapat sekitar satu juta pohon yang menghasilkan 94.942 ton jeruk. Samarinda, Surabaya dan Manado menjadi pasar utama jeruk Pasangkayu. Jeruk yang dihasilkan selanjutnya dikapalkan memalui Pelabuhan Belang-Belang di Kabupaten Mamuju.^{[butuh rujukan]}

Referensi

^ ^a ^b ^c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.
^ "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) - Metode Baru 2021-2023". www.sulbar.bps.go.id. Diakses tanggal 9 Januari 2024.
^ Banne, Joni. "Mamuju Utara Resmi Berganti Nama Jadi Kabupaten Pasangkayu". Okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-24. Diakses tanggal 2018-07-24.
^ "Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka 2022". www.mamujuutarakab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-10. Diakses tanggal 18 Maret 2022.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

Pranala luar

(Indonesia)pkk mamuju utara
(Indonesia)Situs resmi Provinsi Sulawesi Barat Diarsipkan 2016-03-04 di Wayback Machine.
(Indonesia)Situs Kabupaten Mamuju Utara Kemendagri Diarsipkan 2016-11-07 di Wayback Machine. diakses 24-04-2016

[DUKCAPIL-1] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

[IPM-2] "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) - Metode Baru 2021-2023". www.sulbar.bps.go.id. Diakses tanggal 9 Januari 2024.

[3] Banne, Joni. "Mamuju Utara Resmi Berganti Nama Jadi Kabupaten Pasangkayu". Okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-24. Diakses tanggal 2018-07-24.

[PASANGKAYU2022-4] "Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka 2022". www.mamujuutarakab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-10. Diakses tanggal 18 Maret 2022.

[Permendagri-137-2017-5] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-6] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[3]

[1]

[2]

[4]

[5]

[6]