Wikipedia

Pemakzulan Yoon Suk Yeol

Pada tanggal 14 Desember 2024, Presiden Korea Selatan ke-13 Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatannya akibat pengumuman darurat militer yang kontroversial pada tanggal 3 Desember 2024.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Woo Won-shik, Ketua Majelis Nasional menandatangani mosi pemakzulan yang disetujui di depan media setelah pemungutan suara pemakzulan kedua yang dilakukan pada 14 Desember 2024.
TermohonYoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan ke-13
Tanggal4 Desember 2024
TuduhanPengkhianatan terhadap negara[1]
PemicuDarurat militer Korea Selatan 2024
Pemungutan suara pemakzulan pertama oleh
Majelis Nasional (7 Desember 2024)
HasilSuara tidak dihitung karena tidak tercapainya kuorum di tengah aksi boikot PPP; pemakzulan tidak berhasil
Pemungutan suara pemakzulan kedua oleh
Majelis Nasional (14 Desember 2024)
Suara mendukung
204 / 300
Suara menolak
85 / 300
HasilYoon dimakzulkan dan diskors dari jabatan presiden selama masa persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi; Han Duck-soo menjadi Presiden sementara
Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Di Majelis Nasional Korea Selatan, 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan dan menangguhkan sementara kekuasaan dan tugas kepresidenan Yoon, melampaui ambang batas dua pertiga yang disyaratkan. Upaya ini menyusul mosi pemakzulan pertama pada 7 Desember, di mana mayoritas anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memboikot pemungutan suara pemakzulan, sehingga tidak memenuhi kuorum dua pertiga yang dibutuhkan agar mosi tersebut dapat disahkan. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menjadi penjabat presiden sementara (Pjs) selama Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengadakan sidang pemakzulan untuk memutuskan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya.

Pemakzulan tersebut merupakan pemakzulan ketiga terhadap Presiden Korea Selatan. Sebelumnya Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Park Geun-hye dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2016 dan dicopot dari jabatannya oleh MK pada tahun 2017.

Latar belakang

sunting
 
Yoon Suk Yeol pada tahun 2022

Tata cara pemakzulan

sunting

Tata cara pemakzulan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan ke-10 tahun 1987. Pasal 65 ayat 1 menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat memakzulkan Presiden, Perdana Menteri, atau para pejabat negara lainnya jika mereka melanggar Konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi.

Agar mosi pemakzulan dapat diloloskan, mayoritas dua pertiga Majelis Nasional—200 dari 300 anggota—harus memberikan suara mendukung.[2] Setelah disahkan, orang tersebut langsung diberhentikan dari tugasnya sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik, tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan melalui proses ini.

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak diterimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum.[3] Enam dari sembilan hakim Konstitusi harus menyetujui pemakzulan presiden; karena ada kekosongan tiga hakim Konstitusi, keenam hakim Konstitusi harus memberikan suara bulat untuk memberhentikannya, meskipun tidak jelas apakah mahkamah akan menyidangkan perkara tersebut jika ada kekosongan hakim Konstitusi.[2]

Hanya satu presiden, Park Geun-hye, yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan, pada tahun 2017. Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga dirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.[4][5][6]

Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari tugasnya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden awal akan diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.[2]

Pengumuman darurat militer

sunting
Artikel utama: Darurat militer Korea Selatan 2024

Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, dengan menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan Korea Selatan dari kekuatan antinegara. Pasukan militer dan polisi berusaha mencegah anggota parlemen memasuki Ruang Sidang Majelis Nasional Korea, yang menyebabkan bentrokan antara polisi dan militer, pengunjuk rasa, dan ajudan kongres. Seluruh 190 anggota kongres yang hadir di ruang sidang dengan suara bulat memilih untuk mencabut darurat militer, yang menyebabkan Yoon mencabut darurat militer pada 4 Desember pukul 04.30 dini hari WSK (02.30 WIB).[5]

Desakan pemakzulan sebelumnya

sunting

Pada bulan Juli 2024, sebuah petisi daring dirilis di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol dan mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, dimana semua petisi dengan lebih dari 50.000 tanda tangan diwajibkan secara hukum untuk ditinjau oleh komite parlemen. Situs tersebut mengalami mogok, dimana sekitar 22.000 orang menunggu secara bersamaan untuk mengakses situs web dengan perkiraan waktu tunggu 30 menit.[7][8] Pada bulan November 2024, lebih dari 3.000 profesor dan peneliti di berbagai universitas menandatangani surat yang meminta Yoon mengundurkan diri.[9][10] Seorang pewawancara berspekulasi bahwa surat tersebut telah menerima jumlah tanda tangan tertinggi dari akademisi sejak aksi unjuk rasa selama pemerintahan Park Geun-hye.[9] Pada tanggal 28 November, 1.466 pendeta Katolik Korea Selatan juga menyerukan agar Yoon Suk Yeol dimakzulkan, dengan mengeluarkan pernyataan berjudul Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti ini (어째서 사람이 이 모양인가), dan mengaku dirinya adalah "boneka" dan "wayang orang" yang mementingkan diri sendiri, tidak tahu apa yang diperbuatnya dan siapa dirinya, serta menyerahkan kekuasaan yang diamanahkan rakyat kepada istrinya.[11]

Mosi Pemakzulan terkait

sunting

Selain Yoon, beberapa pejabat juga menjadi sasaran usulan dan mosi pemakzulan atas keterlibatan mereka dalam deklarasi darurat militer. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun,[12] who resigned on 5 December,[13] dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, yang mosi pemakzulannya diajukan oleh DPK pada 7 Desember.[14] Lee resigned the next day on 8 December.[15][16] Pada tanggal 12 Desember, Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Menteri Hukum Park Sung-jae dan Kepala Kepolisian Korea Selatan Cho Ji-ho.[17]

Pemakzulan

sunting

Upaya pemakzulan pertama

sunting
Mosi pertama pemakzulan Yoon
Pilihan Suara
 Y Ya Tidak dihitung
 N Tidak
Abstensi
Suara tidak sah
Tidak memilih
105 / 300
Pemakzulan gagal
 
Wikisource Korea memiliki teks asli yang berkaitan dengan artikel ini:
 
Wikinews bahasa Inggris memberitakan: Impeachment of South Korean president Yoon Suk Yeol fails

Keenam partai oposisi, yang terdiri dari Partai Demokrat Korea, Partai Membangun Kembali Korea, Partai Reformasi Baru, Partai Progresif, Partai Pemasukan Dasar, dan Partai Sosial Demokrat, menyerahkan mosi untuk memakzulkan Yoon selama sidang paripurna Majelis Nasional pada tanggal 4 Desember.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, awalnya mengumumkan penolakan secara bulat partai terhadap upaya pemakzulan Presiden,[18][19] dimana partai tersebut justru meminta Presiden Yoon untuk keluar dari Partai dimana Yoon merupakan anggotanya.[20] Namun, pada tanggal 6 Desember, Han mengungkapkan bahwa PPP menerima bukti yang menunjukkan bahwa Yoon memerintahkan Yeo In-hyung, komandan kontraintelijen pertahanan, untuk menangkap para politisi utama, termasuk Han sendiri,[21] atas "tuduhan anti-negara" selama darurat militer dan menahan mereka di Gwacheon. Hal ini mendorong Han untuk meminta Yoon untuk "segera menangguhkan tugasnya" dan memperingatkan bahwa warga negara bisa berada dalam "bahaya besar" jika Yoon tetap menjabat.[22][23][24]

Dengan asumsi semua partai oposisi memberikan suara mendukung usulan tersebut, hanya delapan anggota PPP lagi yang diperlukan untuk mencapai ambang batas yang diperlukan untuk memulai persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang lebih sedikit dari jumlah yang telah memberikan suara untuk mencabut deklarasi darurat militer. Sebelum pimpinan PPP secara terbuka mengumumkan penentangannya terhadap kelanjutan jabatan presiden Yoon, semua 18 perwakilan yang berpihak pada PPP yang dapat menghadiri sidang Majelis Nasional memberikan suara menentang penerapan darurat militer oleh Yoon.[25]

Beberapa jam sebelum Majelis Nasional bersidang pada 7 Desember, Yoon meminta maaf karena mengumumkan darurat militer, menggambarkannya sebagai "keputusan putus asa yang dibuat oleh saya, presiden, sebagai otoritas terakhir yang bertanggung jawab atas urusan negara" dan berjanji tidak akan ada pengumuman darurat militer kedua.[26] Dia juga berjanji untuk menyerahkan kekuasaan politiknya kepada PPP.[27] Ketua DPK Lee Jae-myung menyebut permintaan maaf itu "mengecewakan" dan bersikeras agar Yoon mengundurkan diri atau dimakzulkan.[28] Ia juga mengkritik pengaturan pembagian kekuasaan Yoon dengan PPP sebagai "menghancurkan tatanan konstitusional",[29] sementara ketua Fraksi DPK Park Chan-dae menyebut aturan ini sebagai "kudeta kedua".[30] Sebelum pemungutan suara pemakzulan, sebuah mosi dibahas mengenai apakah akan meluncurkan penyelidikan penasihat khusus terhadap istri Yoon Kim Keon-hee tetapi akhirnya gagal karena ditentang oleh PPP.[31]

 
 
Ahn Cheol-soo (kiri) adalah satu-satunya anggota Majelis Nasional PPP yang tidak meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara; Kim Ye-ji [ko] (kanan) adalah salah satu dari dua orang yang meninggalkan ruang sidang tetapi kemudian kembali.

Sebelum pemungutan suara dimulai, semua anggota parlemen PPP kecuali satu orang, Ahn Cheol-soo, meninggalkan ruang pemungutan suara, yang berarti mosi pemakzulan tersebut tidak mungkin disahkan.[32] Hal ini terjadi di tengah kemungkinan anggota parlemen PPP menyimpang dari posisi partai melalui proses pemungutan suara rahasia.[33] Kim Ye-ji keluar namun kembali ke ruang sidang;[34][35] Kim Sang-wook [ko] kembali ke ruang sidang untuk memberikan suara tetapi mengatakan dia memberikan suara menolak pemakzulan.[36] Demonstran berupaya menghalangi pintu keluar Aula Sidang Majelis Nasional saat anggota DPR PPP meninggalkan gedung, dengan menjuluki anggota DPR tersebut sebagai "pengecut" dan mendorong mereka untuk memilih.[37] Anggota Partai Membangun Kembali Korea Kim Joon-hyung mengatakan bahwa ia memperkirakan pemungutan suara akan berlangsung paling lambat hingga 8 Desember pukul 00.00 WSK (7 Desember pukul 22.00 WIB);[38] Batas waktu pemungutan suara adalah pukul 00.48 WSK (7 Desember pukul 22.48 WIB), tiga hari setelah mosi diajukan.[39]

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menutup pemungutan suara lebih awal pada pukul 21.20 WSK (19.20 WIB) dan awalnya mengumumkan dimulainya penghitungan suara segera setelahnya, tetapi kemudian mengumumkan bahwa suara tidak akan dihitung karena gagal mencapai kuorum, dimana hanya 195 anggota yang hadir dari 200 anggota yang dibutuhkan.[40][41]

Saat sidang sedang berlangsung, massa di luar Gedung Majelis Nasional yang menuntut pemecatan Yoon dan mendesak anggota parlemen PPP untuk ikut serta dalam pemungutan suara pemakzulan diperkirakan berjumlah ratusan ribu orang.[42] beberapa diantaranya mencoba memanjat tembok dan barikade polisi.[43] Pada tanggal 5 Desember, nomor telepon anggota parlemen PPP dirilis secara daring, yang menyebabkan gelombang pesan teks dari masyarakat yang mendesak mereka untuk mendukung pemakzulan Yoon, yang terus berlanjut setelah mosi pemakzulan gagal. Seorang anggota parlemen, Shin Sung-bum, mengatakan bahwa ia telah menerima 10.501 pesan hingga tanggal 9 Desember.[44]

Upaya pemakzulan kedua

sunting
Mosi kedua pemakzulan Yoon
Diperlukan mayoritas dua pertiga (200/300) anggota
Pilihan Suara
 Y Ya
204 / 300
 N Tidak
85 / 300
Abstensi
3 / 300
Suara tidak sah
8 / 300
Tidak memilih
0 / 300
Pemakzulan berhasil

Pada tanggal 12 Desember, Yoon mengeluarkan pernyataan yang berisi tekadnya untuk "berjuang sampai akhir", menolak desakan agar ia mengundurkan diri.[45] Menyusul pernyataan Yoon, Han Dong-hoon menyerukan pemakzulan Yoon dan membentuk komite etik untuk membahas pengusiran Yoon dari PPP.[46] Kemudian pada hari itu, DPK mengajukan mosi kedua untuk memakzulkan Yoon, dengan agenda pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Desember 2024.[47]

Sebelum pemungutan suara, tujuh anggota Majelis Nasional dari PPP menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi,[48] seperti Ahn Cheol-soo, Kim Ye-ji, dan Kim Sang-wook, yang berpartisipasi dalam pemungutan suara sebelumnya, serta Bae Hyun-jin, yang belum menyatakan keinginannya dalam pemungutan suara berikutnya. Pada tanggal 10 Desember, Kim Sang-wook, yang memberikan suara menentang mosi pemakzulan, mengumumkan bahwa ia akan mendukung pemakzulan dan meminta maaf atas keputusannya sebelumnya.[49][50]

Sebelum pemungutan suara dimulai pada tanggal 14 Desember, Han Dong-hoon mengumumkan bahwa meskipun partainya menentang pemakzulan, partainya akan terlibat dalam pemungutan suara, dengan mendorong para anggota parlemen untuk memberikan suara "sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka daripada mengikuti kepentingan partisan".[51] Tak lama setelah pukul 16.00 WSK (14.00 WIB), dengan kehadiran enam anggota PPP, ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengumumkan dimulainya pemungutan suara, dengan mengatakan "Saya harap setiap dari Anda akan berpartisipasi dalam pemungutan suara".[52][53] BBC News menggambarkan pemungutan suara kedua memiliki "perbedaan yang mencolok dari pemungutan suara pertama Sabtu pekan lalu", dengan alasan tidak adanya boikot PPP.[54] Media lokal mengatakan bahwa hasilnya kemungkinan akan dihitung pada pukul 17.30 WSK (15.30 WIB).[55]

Sekitar pukul 16.50 KST (14.50 WIB) pada tanggal 14 Desember, Woo mengumumkan bahwa seluruh 300 anggota telah memberikan suara dan penghitungan suara dimulai.[56] Saat suara dihitung, para pengunjuk rasa menyanyikan lagu "March for the Beloved", sebuah lagu untuk mengenang mereka yang terbunuh selama Pergerakan Demokratisasi Gwangju, dan lagu "Into the New World" oleh Girls' Generation, yang juga digunakan selama Pemakzulan Park Geun-hye.[57] Majelis Nasional memilih untuk memakzulkan Yoon, dengan 204 dari 300 anggota parlemen menyetujui mosi pemakzulan kedua.[58]

Akibat

sunting

Akibat upaya pemakzulan pertama

sunting

Usai pemungutan suara, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP akan terus "mendorong presiden untuk mundur secara tertib guna meminimalkan kekacauan",[59] sementara Ketua fraksi PPP di Majelis Nasional Choo Kyung-ho mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas "pemungutan suara pemakzulan presiden ketiga dalam sejarah konstitusional Korea Selatan]".[60] Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dia akan "melakukan upaya habis-habisan untuk segera menstabilkan situasi saat ini".[61] DPK mengatakan pihaknya akan terus mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon setiap minggu.[62]

Pada tanggal 8 Desember, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa penuntut atas dugaan melakukan pemberontakan dengan menyarankan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk merebut gedung legislatif.[63][64] Pada hari yang sama, Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP "secara efektif memperoleh janji (Yoon) untuk mengundurkan diri" sebagai imbalan bagi partai yang memblokir pemakzulannya.[65] Satuan tugas khusus PPP mengusulkan agar Yoon meninggalkan jabatannya pada bulan Februari atau Maret 2025 dan menyerukan pemilihan presiden cepat yang akan diadakan pada bulan April atau Mei.[66]

Pada tanggal 10 Desember, Majelis Nasional meloloskan RUU yang membentuk tim investigasi khusus permanen untuk menyelidiki Yoon atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara terkait dengan deklarasi darurat militernya. Usulan tersebut disetujui oleh 210 anggota Majelis Nasional, termasuk 23 anggota PPP, setelah partai tersebut mengizinkan anggotanya untuk memberikan suara sesuai dengan keputusan masing-masing.[67]

Setelah usulan pemakzulan pertama gagal, sejumlah kantor anggota parlemen PPP dirusak, sementara yang lain menerima karangan bunga pemakaman bertuliskan pesan-pesan seperti "kaki tangan pemberontakan".[68] Pemotong kotak juga ditemukan di kediaman anggota parlemen Kim Jae-sub. Sebuah petisi yang diajukan di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pembubaran PPP mengumpulkan lebih dari 171.000 tanda tangan,[69] melebihi 50.000 tanda tangan yang dibutuhkan untuk menyerahkan proposal kepada komite tetap yang relevan.[70]

Analisis

sunting

The Korea Times membandingkan antara pemakzulan Yoon dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan keberhasilan Yoon dalam upaya pemakzulan pertama dengan ketakutan PPP bahwa mereka akan mengalami kekalahan telak dalam pemilihan presiden sela, serupa dengan apa yang terjadi pada Partai Saenuri setelah Park dicopot dari kursi kepresidenan.[71]

Jajak pendapat

sunting
Informasi lebih lanjut: Jajak Pendapat Pemerintahan Yoon Suk Yeol
Dukungan terhadap pemakzulan atau pengunduran diri Yoon berdasarkan ideologi politik hingga 12 Desember 2024[72]
Ideologi Pemakzulan
/Pengunduran diri
segera 		Pengunduran diri
secara tertib 		Jumlah
Progresif 92% 6,9% 98,9%
"Moderat" 83% 11,6% 94,6%
Konservatif 43% 33,3% 76,3%
Jumlah 74,8% 16,2% 91%

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Realmeter pada tanggal 4 Desember 2024 menunjukkan bahwa 73,6% responden mendukung pemakzulan Yoon sementara 24% menentangnya. Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa 70% percaya bahwa tindakan Yoon tergolong sebagai tindakan makar sementara 25% percaya sebaliknya.[73] Jajak pendapat Realmeter lainnya yang dirilis pada 12 Desember menemukan bahwa 74,8% responden mendukung pengunduran diri Yoon dengan segera atau pemakzulan, sementara 16,2% mendukung usulan PPP agar Yoon mengundurkan diri secara tertib.[72]

Sebuah jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 13 Desember menemukan bahwa pemakzulan Yoon didukung oleh 75% responden dan ditentang oleh 21% responden. Jajak pendapat tersebut juga menemukan bahwa 27% pendukung PPP mendukung pemakzulan, dibandingkan dengan 66% pendukung PPP yang menentang. Di antara pendukung DPK, 97% responsen mendukung pemakzulan, sementara 3% responden menentang pemakzulan.[74]

Referensi

sunting
  1. ^ Smith, Sheila; Kim, Duyeon (9 Desember 2024). "President Yoon's Impeachment? The View From Seoul | Council on Foreign Relations". Council on Foreign Relations (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  2. ^ a b c Rashid, Raphael (5 Desember 2024). "How South Korea's impeachment process works after Yoon Suk Yeol's martial law bid". The Guardian (dalam bahasa Inggris). ISSN 0261-3077. Diakses tanggal 6 Desember 2024. 
  3. ^ Butts, Dylan (4 Desember 2024). "South Korean President Yoon faces impeachment: How did we get here?". CNBC. Diakses tanggal 5 Desember 2024. 
  4. ^ Jin, Hyunjoo; Lee, Joyce (4 Desember 2024). "South Korean president faces impeachment calls after martial law debacle". Reuters. 
  5. ^ a b "How a presidential impeachment works in South Korea as Yoon faces backlash". Reuters. 4 Desember 2024. 
  6. ^ "South Korea's opposition parties move to impeach president over sudden declaration of martial law". Associated Press. 4 Desember 2024. Diakses tanggal 4 Desember 2024. 
  7. ^ "'Public anger': Hundreds of thousands sign online petition demanding impeachment of President Yoon". ABC News (dalam bahasa Inggris). 2 Juli 2024. Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  8. ^ "[Minute to Read] Over 1 m citizens demand President Yoon's impeachment in online petition". The Chosun Daily (dalam bahasa Inggris). 3 Juli 2024. Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  9. ^ a b Lee, Hae-rin (23 November 2024). "Over 3,000 university professors demand President Yoon Suk Yeol's resignation". The Korea Times (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 November 2024. 
  10. ^ 김, 휘란 (14 November 2024). ""권력 사유화 윤석열 퇴진" 고려대·국민대 교수들도 시국선언" ["Privatisasi Kekuasaan, Yoon Seok-yeol, Mundur" Profesor dari Universitas Korea dan Universitas Kookmin Juga Menyatakan Situasi Terkini]. JTBC (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 28 November 2024. 
  11. ^ ""윤석열, 사람이 어째서 그 모양인가"..천주교 사제 1466명 시국선언" ["Yoon Seok-yeol, kenapa dia seperti itu?" 1.466 pendeta Katolik nyatakan sikap mereka terhadap situasi saat ini]. MBC (dalam bahasa Korea). 28 November 2024. Diakses tanggal 28 November 2024. 
  12. ^ "Defense minister faces treason charges for proposing declaration of martial law". The Korea Times. 4 Desember 2024. Diakses tanggal 4 Desember 2024. 
  13. ^ Kim, Eun-jung (5 Desember 2024). "(LEAD) Yoon accepts defense minister's resignation amid martial law chaos". Yonhap News Agency (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 5 Desember 2024. 
  14. ^ Ahn, Sung-mi (7 Desember 2024). "Main opposition files impeachment motion against Interior Minister Lee Sang-min". The Korea Herald (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 7 Desember 2024. 
  15. ^ "Interior Minister Lee Sang-min steps down amid martial law turmoil". The Korea Times (dalam bahasa Inggris). 8 Desember 2024. Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  16. ^ Park, Jin-seong; Park, Su-hyeon (8 Desember 2024). "Interior minister linked to martial law allegations resigns; Yoon approves". The Chosun Ilbo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  17. ^ "Ruling party chief supports impeaching president". The Korea Times. 12 Desember 2024. Diakses tanggal 12 Desember 2024. 
  18. ^ "South Korea's ruling party to fight Yoon impeachment as president clings to power". France 24 (dalam bahasa Inggris). 5 Desember 2024. Diakses tanggal 6 Desember 2024. 
  19. ^ "South Korean ruling party to oppose Yoon impeachment after martial law debacle". Reuters. 4 Desember 2024. 
  20. ^ "S. Korea's Ruling People Power Party Chief Asks President To Leave Party". Barron's. Agence France-Presse. 4 Desember 2024. 
  21. ^ "South Korea: President Yoon's arrest list included own party leader". BBC News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 7 Desember 2024. 
  22. ^ Sang-Hun, Choe (5 Desember 2024). "Head of South Korean President's Party Calls for His Impeachment". The New York Times. Diakses tanggal 7 Desember 2024. 
  23. ^ Jeong-Won, Lim (6 Desember 2024). "PPP leader calls for Yoon's 'immediate suspension from duty'". Korea JoongAng Daily (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 6 Desember 2024. 
  24. ^ Ng, Kelly; Bicker, Laura; Marsh, Nick (6 Desember 2024). "South Korea's leading parties hold meetings to decide Yoon's fate". BBC News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 7 Desember 2024. 
  25. ^ Kim, Hyung Jin; Kim, Tong Hyung (4 December 2024). "South Korea's opposition parties move to impeach president over sudden declaration of martial law". Associated Press (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 6 December 2024. Menurut pejabat Majelis Nasional, suara 190-0 yang menolak darurat militer mencakup suara 18 anggota parlemen dari PPP. 
  26. ^ Lee, Juhyun; Gallo, William (7 Desember 2024). "Ahead of impeachment vote, Yoon apologizes for anxiety over martial law decree". Voice of America. 
  27. ^ Son, Ji-hyoung (7 December 2024). "Uncertainty looms over Yoon's plans to delegate power to party". The Korea Herald (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 7 Desember 2024. 
  28. ^ Chang, Dong-woo (7 Desember 2024). "(LEAD) Main opposition says Yoon's apology 'disappointing,' no option remains other than resignation or impeachment". Yonhap. 
  29. ^ Kim, Seung-yeon (8 Desember 2024). "(3rd LD) DP leader accuses ruling party, PM of 'destroying constitutional order'". Yonhap. 
  30. ^ "South Korea's opposition accuse ruling party of staging 'second coup' by refusing to impeach Yoon". France 24. 9 December 2024. 
  31. ^ Kim, Arin (7 Desember 2024). "[From the Scene] How Yoon Suk Yeol's impeachment bill failed". The Korea Herald. 
  32. ^ "Impeachment vote can proceed – but there's little point". BBC News. 7 Desember 2024. 
  33. ^ Kim, Rahn (7 December 2024). "Ruling party faces harsher criticism for boycotting impeachment vote". The Korea Times. 
  34. ^ "One ruling party MP returns to chamber". BBC News. 7 December 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  35. ^ "Two more ruling party MPs come back". BBC News. 7 December 2024. Diakses tanggal 14 December 2024. 
  36. ^ "Ruling party MP says he returned to vote against impeachment". BBC News. 7 Desember 2024. 
  37. ^ Mackenzie, Jean (7 Desember 2024). "Enormous anger outside voting chamber as ruling party MPs leave". BBC News. 
  38. ^ "'Listen to the people,' opposition MP tells ruling party". BBC News. 7 Desember 2024. Diakses tanggal 14 December 2024. 
  39. ^ Thomas, Natalie (7 Desember 2024). "A path is being cleared to the chamber". BBC News. 
  40. ^ "Vote to impeach South Korea's President Yoon Suk Yeol fails after boycott by ruling party MPs". BBC News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 7 December 2024. 
  41. ^ "Presiden Korsel Lolos dari Mosi Pemakzulan". Kompas. 7 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  42. ^ Kim, Eun-jung (7 Desember 2024). "(News Focus) Yoon survives impeachment vote, but political future remains uncertain". Yonhap. 
  43. ^ Kim, Boram (7 Desember 2024). "(LEAD) Rally participants rage over failure of Yoon impeachment motion". Yonhap. 
  44. ^ Lee, Jaeeun (9 Desember 2024). "K-democracy? Lawmakers flooded with protest texts after impeachment boycott". The Korea Herald (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  45. ^ "Presiden Korea Selatan Bertekad "Berjuang Sampai Akhir"". Voice of America (Bahasa Indonesia). 11 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  46. ^ Chae, Yun-hwan (12 Desember 2024). "Ruling party chief throws support for Yoon impeachment". Yonhap. 
  47. ^ Lee, Haye-ah (12 Desember 2024). "(LEAD) Main opposition files new motion to impeach Yoon over martial law declaration". Yonhap. 
  48. ^ Yi, Wonju (12 Desember 2024). "Main opposition files new motion to impeach Yoon over martial law declaration". Yonhap. 
  49. ^ "Ruling party's Bae Hyun-jin to join impeachment vote this week, signaling crack in party unity". The Korea Times (dalam bahasa Inggris). 10 Desember 2024. Diakses tanggal 10 Desember 2024. 
  50. ^ "Net closing in on South Korea's president as MPs get death threats over impeachment vote". BBC News. 
  51. ^ "PPP says it will participate in the impeachment vote". BBC News. 14 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  52. ^ "Opposition MPs seated in the chamber". BBC News. 14 December 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  53. ^ "Impeachment vote session begins". BBC News. 14 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  54. ^ "Lawmakers begin voting on impeachment". BBC News. 14 December 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  55. ^ "Result expected within the hour – local media". BBC News. 14 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  56. ^ "Vote count begins". BBC News. 14 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  57. ^ "Protesters sing traditional pro-democracy anthem as votes get counted". BBC News. 14 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  58. ^ Soo-hyang, Choi (14 Desember 2024). "Pemakzulan Presiden Korsel: 204 dari 300 Anggota Parlemen Setuju". Bloomberg Technoz. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  59. ^ Kim, Eun-jung (7 December 2024). "PPP leader vows 'orderly retreat' of Yoon after impeachment motion scrapped". Yonhap. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  60. ^ "PPP floor leader resigns amid impeachment vote fallout". The Chosun Daily. 7 December 2024. 
  61. ^ "PM vows all-out efforts to promptly stabilize situation as Yoon impeachment motion scrapped". The Korea Times. 7 Desember 2024. 
  62. ^ Kim, Boram (7 Desember 2024). "Main opposition vows to push for Yoon impeachment every week". Yonhap. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  63. ^ "Prosecution arrests ex-defense minister over treason charges". The Korea Times (dalam bahasa Inggris). 8 December 2024. Diakses tanggal 7 Desember 2024. 
  64. ^ Ji-hyoung, Son (8 Desember 2024). "[Breaking] Ex-Defense Minister arrested for insurrection, abuse of authority". The Korea Herald (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 8 Desember 2024. 
  65. ^ "South Korea president to resign despite surviving impeachment vote, party says". France 24 (dalam bahasa Inggris). 8 December 2024. Diakses tanggal 8 Desember 2024. 
  66. ^ "South Korean police blocked from raid on president's office". France 24 (dalam bahasa Inggris). 11 Desember 2024. Diakses tanggal 11 Desember 2024. 
  67. ^ "National Assembly passes permanent special counsel probe bill into Yoon's treason charges". The Korea Times (dalam bahasa Inggris). 10 Desember 2024. Diakses tanggal 10 Desember 2024. 
  68. ^ "South Korea slaps travel bans on more top officials". France 24. 9 Desember 2024. Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  69. ^ Shin, Ji-hye (11 Desember 2024). "Angry voters want lawmakers to heed their call. But how, with election years away?". The Korea Herald. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  70. ^ Lee, Hae-rin (10 Desember 2024). "Ruling party lawmakers face backlash for boycotting impeachment motion". The Korea Times. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  71. ^ Kim, Rahn (7 Desember 2024). "Why Park Geun-hye was impeached, but Yoon Suk Yeol isn't". The Korea Times. Diakses tanggal 14 Desember 2024. 
  72. ^ a b "[리얼미터] 尹 대통령 '비상계엄' 선포 사태 ① '즉시 탄핵' 74.8%, ② 계엄 트라우마 '경험 있다' 66.2%" [[Realmeter] Pernyataan Presiden Yoon tentang 'darurat militer' ① 'Pemakzulan segera' 74,8%, ② Trauma darurat militer yang 'dialami' 66,2%]. Realmeter (dalam bahasa Korea). 12 Desember 2024. Diakses tanggal 12 Desember 2024. 
  73. ^ Kim, Eun-jung (5 Desember 2024). "Seven out of 10 support Yoon's impeachment over martial law declaration: poll". Yonhap. Diakses tanggal 5 Desember 2024. 
  74. ^ "Yoon's approval rating sinks to all-time low of 11%: poll". The Korea Times (dalam bahasa Inggris). 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Pemakzulan_Yoon_Suk_Yeol&oldid=26644081"