Pemilihan umum Wali Kota Gorontalo 2018
Pemilihan umum Wali Kota Gorontalo 2018 (selanjutnya disebut Pilkada Gorontalo 2018 atau Pilwali Gorontalo 2018) adalah pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Pilkada Gorontalo 2018 diadakan dalam rangka memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo periode 2018-2023.[1] Pemilihan ini diikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan Marten Taha dan Ryan Kono unggul dalam pemilihan ini.
Pemilihan Umum Wali Kota Gorontalo 2018 | |||
|---|---|---|---|
 27 Juni 2018 | |||
Kandidat | |||
|
| |||
Peta persebaran suara
 Lokasi Kota Gorontalo di Gorontalo | |||
| |||
Kandidat
suntingResmi
suntingTerdapat 3 pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada Kota Gorontalo 2018.
| No. Urut | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota | Partai pengusung |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhan Dambea | Hardi Hemeto | Hanura PAN Gerindra[2] |
| 2 | Marten Taha | Ryan Kono | Golkar Demokrat PBB |
| 3 | Rum Pagau | Ruslianto Monoarfa | PDI-P PPP[3] |
Status peserta Marthen Taha dan Ryan Kono sempat dibatalkan oleh Panwaslu Kota Gorontalo. Hal ini dipicu oleh karena persoalan legalisasi ijazah.[4] Hal ini kemudian dibawa oleh pasangan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa membuahkan hasil. Namun kemudian, pasangan ini dapat kembali mengikuti pemilihan setelah Mahkamah Agung menetapkan hal sebaliknya.[5]
Hasil pemilihan
suntingPasangan Marthen-Ryan mengungguli kedua pasangan calon lainnya.[6]
| No. Urut | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota | Jumlah suara | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhan Dambea | Hardi Hemeto | 37.032 | 36,05% |
| 2 | Marten Taha | Ryan Kono | 42.398 | 41,28% |
| 3 | Rum Pagau | Ruslianto Monoarfa | 23.281 | 22,67% |
Penetapan ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Adhan-Hardi. Namun demikian, Mahkamah kemudian memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena selisih suara berada di atas ketentuan.[7]
Referensi
sunting- ^ Pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, da Wali Kota Menjadi Undang-Undang JDIH MK RI. Diakses pada 09-07-2019.
- ^ "Hingga Hari Ketiga 3 Bakal Paslon Walikota dan Wakil Walikota Yang mendaftar ke KPU Kota Gorontalo - KPU Kota Gorontalo". web.archive.org. 23 Januari 2018. Archived from the original on 2018-01-23. Diakses tanggal 18 September 2021.
- ^ "2 Bakal Paslon Walikota dan Wakil Walikota Resmi mendaftar di KPU Kota Gorontalo - KPU Kota Gorontalo". web.archive.org. 23 Januari 2018. Archived from the original on 2018-01-23. Diakses tanggal 18 September 2021.
- ^ Paat, Hence. "Ini Pertimbangan Hukum Panwaslu Atas Pembatalan Marthen-Ryan". ANTARA News. Diakses tanggal 18 September 2021.
- ^ TV, Kompas. "Gugatan Dikabulkan MA, Marten - Ryan Ikut Pilkada". Tribunnews.com. Diakses tanggal 18 September 2021.
- ^ "Pilwako Gorontalo 2018, Inilah Hasil Pleno KPU Kota Gorontalo". 4 Juli 2018. Diakses tanggal 18 September 2021.
- ^ https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2879
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting
 | Artikel bertopik pemilihan umum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |