Pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (Inggris: Original Local Government Revenue) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.[1] PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[2] PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.[3] PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.[4]

Pengaruh sunting

Pengeluaran pemerintah sunting

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika sebuah kebijakan untuk membeli barang dan jasa telah ditetapkan oleh pemerintah, pengeluaran pemerintah mengindikasikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.[5]

Jumlah penduduk sunting

Para perencana pembangunan memandang jumlah penduduk yang besar di Indonesia sebagai aset modal dasar sekaligus sebagai beban pembangunan. Dalam hal aset, jika jumlah penduduk yang besar mampu meningkatkan kualitas, keahlian dan keterampilannya, hal tersebut akan meningkatkan kualitas produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya yang menuntut pelayanan sosial serta tingkat produksi yang rendah hanya akan menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif dan produktif.[6]

Referensi sunting

  1. ^ Nizar, Fauzan; Arif, Muhammad (2023-01-19). "PENGARUH RATA LAMA SEKOLAH, PENGELUARAN PERKAPITA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012-2021". Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen (dalam bahasa Inggris). 4 (1): 48–58. doi:10.15575/jim.v4i1.23599. ISSN 2723-1526. 
  2. ^ Muta'ali,Lutfi.(2015).Teknik Analisis Ragional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan.Yograkarta:Badan perbit Fakultas Gegrafi (BPFG) Universitas Gajah Mada
  3. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 15.
  4. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 9.
  5. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 12.
  6. ^ Santosa & Rahayu 2005, hlm. 14.

Bacaan lebih lanjut sunting