Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.^[1] Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi.^[2]

Tempat kedudukan

Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.^[3]Kesalahan pengutipan: Parameter dalam tag <ref> tidak sah;^[4] Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.^[5] Untuk provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah hukum DKI Jakarta^[1]

Kewenangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

tindak pidana korupsi;
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.^[1]

Susunan Pengadilan

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim

Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim ad hock. Hakim karier ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Daftar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

No	Pengadilan	Daerah Hukum	Dasar Hukum Pembentukan	Banding
1	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004	Pengadilan Tinggi Jakarta
2	Pengadilan Negeri Bandung	Jawa Barat	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010	Pengadilan Tinggi Bandung
3	Pengadilan Negeri Semarang	Jawa Tengah	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010	Pengadilan Tinggi Semarang
4	Pengadilan Negeri Surabaya	Jawa Timur	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010	Pengadilan Tinggi Surabaya
5	Pengadilan Negeri Medan	Sumatera Utara	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Medan
6	Pengadilan Negeri Padang	Sumatera Barat	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Padang
7	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Riau	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
8	Pengadilan Negeri Palembang	Sumatera Selatan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Palembang
9	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Lampung	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
10	Pengadilan Negeri Serang	Banten	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Banten
11	Pengadilan Negeri Yogyakarta	DI. Yogyakarta	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
12	Pengadilan Negeri Banjarmasin		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
13	Pengadilan Negeri Pontianak		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
14	Pengadilan Negeri Samarinda		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
15	Pengadilan Negeri Makassar		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
16	Pengadilan Negeri Mataram	NTB	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
17	Pengadilan Negeri Kupang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
18	Pengadilan Negeri Jayapura		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
19	Pengadilan Negeri Banda Aceh		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
20	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
21	Pengadilan Negeri Jambi		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
22	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
23	Pengadilan Negeri Bengkulu		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
24	Pengadilan Negeri Palangkaraya		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
25	Pengadilan Negeri Mamuju		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
26	Pengadilan Negeri Palu		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
27	Pengadilan Negeri Kendari		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
28	Pengadilan Negeri Manado		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
29	Pengadilan Negeri Gorontalo		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
30	Pengadilan Negeri Denpasar		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
31	Pengadilan Negeri Ambon		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
32	Pengadilan Negeri Ternate		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
33	Pengadilan Negeri Manokwari		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011

Referensi

^ ^a ^b ^c "UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-03-12. Diakses tanggal 2012-09-29.
^ MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia
^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-10-07. Diakses tanggal 2009-08-02.
^ http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs=^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-03-12. Diakses tanggal 2012-09-29.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[UU_Nomor_46_Tahun_2009_tentang_Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi-1] "UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-03-12. Diakses tanggal 2012-09-29.

[2] MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia

[3] "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-10-07. Diakses tanggal 2009-08-02.

[Kepres_No_59_Tahun_2004-4] ttp://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs=^{[pranala nonaktif permanen]}

[5] "UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-03-12. Diakses tanggal 2012-09-29.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]