Mahkamah Pidana Internasional
Mahkamah Pidana Internasional (bahasa Inggris: International Criminal Court, ICC atau ICCt; bahasa Prancis: Cour pénale internationale, CPI) merupakan sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Namun, pengadilan ini hanya dapat melaksanakan yurisdiksi apabila pengadilan negara enggan atau tidak sanggup untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti yang disebutkan di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.
Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court (ICC) Cour pénale internationale (CPI) | |
---|---|
Negara-negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (hijau gelap) dan negara Statuta Roma ditandai tetapi tidak disahkan (oranye) | |
Kantor pusat | Den Haag, Belanda |
Bahasa yang digunakan | Inggris dan Prancis |
Anggota negara | 123 negara |
Pemimpin | |
• Presiden | Song Sang-Hyun |
• Jaksa | Fatou Bensouda |
Pendirian | |
• Statuta Roma diadopsi | 17 Juli 1998 |
• Mulai berlaku | 1 Juli 2002 |
Situs web resmi www.icc-cpi.int | |
Mahkamah Pidana Internasional juga disingkat sebagai ICC untuk membedakannya dengan beberapa organisasi lain yang disingkat ICC, seperti Kamar Dagang Internasional. Namun, singkatan ICC untuk Mahkamah Pidana Internasional lebih umum digunakan. ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan Hukum Kejahatan Perang.
Sejarah
suntingPada Juli 1998 di Roma, 120 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah perjanjian untuk menetapkan -pertama kalinya dalam sejarah dunia- pengadilan pidana internasional permanen. Perjanjian ini mulai berlaku enam puluh hari setelah enam puluh negara menjadi pihak Statuta melalui ratifikasi atau aksesi.[1] Tepatnya, ICC mulai beroperasi pada 1 Juli 2002, setelah berlakunya Statuta Roma. Negara-negara yang menjadi pihak Statuta Roma kemudian menjadi anggota ICC dan bertugas di Majelis Negara-negara Pihak yang mengelola pengadilan. Per Desember 2020, terdapat 123 negara anggota ICC yang 42 negara di antaranya tidak menandatangani dan tidak menjadi pihak Statuta Roma.
Bahasa
suntingBahasa resmi yang dapat digunakan di ICC adalah bahasa Inggris dan Prancis, tetapi penggunaan beberapa bahasa internasional juga diperbolehkan di sana, seperti bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Namun, pada kenyataannya ICC tidak hanya menghadapi kasus dengan bahasa-bahasa tersebut. Tersangka, saksi, dan korban datang dari berbagai negara dengan beragam bahasa sehingga ICC harus menggunakan juru bahasa untuk menerjemahkan bahasa yang tidak umum digunakan di kancah internasional, seperti bahasa Acholi, Lango, Lingala, dan Swahili.[2]
Ada dua struktur Unit Layanan Bahasa di ICC, yaitu unit yang melayani Kantor Kejaksaan yang berisi 4 staf dan unit yang melayani Registrasi, Kamar, dan Kepresidenan yang berisi 16 staf. Unit Layanan Bahasa dari Kantor Kejaksaan menangani penerjemahan dari Kantor Kejaksaan, seperti bukti, pidato, bahan pendukung untuk dakwaan, dan lain-lain). Bagian Interpretasi dan Penerjemahan Pengadilan (dalam bahasa prancis: Section de traduction et d'interprétation de la Cour, disingkat STIC) menyediakan penerjemahan untuk pertemuan, seminar, konferensi, kuliah dan sidang pengadilan. Unit Layanan Bahasa dan STIC bersama-sama mengembangkan sistem akreditasi untuk juru bahasa lapangan. Staf STIC pertama kali direkrut pada 2003 dan terus berkembang sejak saat itu. Pada 2005, saat beban kasus ICC meningkat, STIC merekrut hingga 20 anggota staf baru.[2]
Hakim
suntingSaat ini
sunting- Per 18 Maret 2021.
Terdapat 18 hakim yang bertugas, di mana enam di antaranya merupakan wanita.
Terdahulu
suntingHakim | Negara | Terpilih | Berakhir | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tuiloma Neroni Slade | Samoa | 2003 | 2006 | Kalah dalam pemilihan tahun 2006.[3] |
Maureen Harding Clark | Irlandia | 2003 | 2006 | Mengundurkan diri untuk bertugas dalam Mahkamah Tinggi Irlandia.[4] |
Claude Jorda | Prancis | 2003 | 2007 | Mengundurkan diri karena alasan kesehatan.[5] |
Karl Hudson-Phillips | Trinidad dan Tobago | 2003 | 2007 | Mengundurkan diri "karena alasan pribadi".[6] |
Navanethem Pillay | Afrika Selatan | 2003 | 2008 | Mengundurkan diri untuk menjadi Komisaris Tinggi HAM PBB.[7] |
Philippe Kirsch | Kanada | 2003 | 2009 | Tidak dapat dipilih kembali, Presiden 2003–2009. |
Georghios Pikis | Siprus | 2003 | 2009 | Tidak dapat dipilih kembali. |
Mauro Politi | Italia | 2003 | 2009 | Tidak dapat dipilih kembali. |
Fumiko Saiga | Jepang | 2007, 2009[8] | 2009 | Meninggal dunia saat menjabat.[9] |
Daniel David Ntanda Nsereko | Uganda | 2007 | 2012 | Tidak dapat dipilih kembali. |
René Blattmann | Bolivia | 2003 | 2012 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2009, tetap bertugas pada bagian peradilan. |
Adrian Fulford | Britania Raya | 2003 | 2012 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2012, tetap bertugas pada bagian peradilan. |
Elizabeth Odio Benito | Kosta Rika | 2003 | 2012 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2012, tetap bertugas pada bagian peradilan. |
Anthony Carmona | Trinidad dan Tobago | 2012 | 2013 | Mengundurkan diri untuk menjadi Presiden Trinidad dan Tobago. |
Bruno Cotte | Prancis | 2007 | 2014 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2012, tetap bertugas pada bagian peradilan. |
Fatoumata Dembélé Diarra | Mali | 2003 | 2014 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2012, tetap bertugas pada bagian peradilan. |
Miriam Defensor Santiago | Filipina | 2012 | 2014 | Mengundurkan diri karena alasan kesehatan.[10] |
Hans-Peter Kaul | Jerman | 2003, 2006[8] | 2014 | Mengundurkan diri karena alasan kesehatan.[11] |
Erkki Kourula | Finlandia | 2003, 2006 | 2015 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2015. |
Akua Kuenyehia | Ghana | 2003, 2006 | 2015 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2015. |
Song Sang-hyun | Korea Selatan | 2003, 2006 | 2015 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2015. |
Ekaterina Trendafilova | Bulgaria | 2006 | 2015 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2015. |
Anita Ušacka | Latvia | 2003, 2006 | 2015 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2015. |
Sanji Monageng | Botswana | 2009 | 2018 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2017. |
Chris van den Wyngaert | Belgia | 2009 | 2018 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2017. |
Cuno Tarfusser | Italia | 2009 | 2018 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2017. |
Kuniko Ozaki | Jepang | 2009 | 2018 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2017. |
Sylvia Steiner | Brasil | 2003 | 2012 | Tidak dapat dipilih kembali pada tahun 2012. |
Chile Eboe-Osuji | Nigeria | 2012 | 2021 | |
Robert Fremr | Ceko | 2012 | 2021 | |
Geoffrey A. Henderson | Trinidad dan Tobago | 2014 | 2021 | |
Olga Venecia Herrera Carbuccia | Republik Dominika | 2012 | 2021 | |
Howard Morrison | Britania Raya | 2012 | 2021 | |
Raul Cano Pangalangan | Filipina | 2015 | 2021 |
Lihat pula
suntingPranala luar
suntingPBB
sunting- Situs resmi
- UN website on the Statute of the International Criminal Court Diarsipkan 2017-10-13 di Wayback Machine.
- Text of the ICC Rome statute (treaty)
- Rome Statute of the International Criminal Court: depositary notifications
Lainnya
sunting- The Coalition for the International Criminal Court
- No Peace Without Justice
- American NGO Coalition for the International Criminal Court Diarsipkan 2021-03-06 di Wayback Machine.
- Objections to the ICC under the U.S. Constitution and International Law Diarsipkan 2004-11-12 di Wayback Machine.
- The Pitfalls of Universal Jurisdiction: Risking Judicial Tyranny by Henry Kissinger
- A reply to Henry Kissinger's paper by Benjamin B. Ferencz, a former Prosecutor at the Subsequent Nuremberg Trials.
- Why Bilateral Agreements with the U.S. are not valid under Art.98 of ICC Statute by Derechos.org
- "International court hears anti-war claims", Richard Norton-Taylor, The Guardian, 6 May 2005
- American Justice and the International Criminal Court Remarks by John R. Bolton, Under Secretary for Arms Control and International Security, at the American Enterprise Institute in Washington, D.C. on November 3, 2003
- Indict Zimbabwe's demagogue before the International Criminal Court - the International Bar Association calls in the International Herrald Tribune for Robert Mugabe's indictment
- "Myths and Facts About the International Criminal Court" - by Human Rights Watch
Referensi
sunting- ^ "The International Criminal Court". web.archive.org. 2006-12-05. Archived from the original on 2006-12-05. Diakses tanggal 2021-11-03.
- ^ a b "The International Criminal Court: An Introduction". web.archive.org. 2013-03-03. Archived from the original on 2013-03-03. Diakses tanggal 2021-11-04.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaUNDPI2006
- ^ International Criminal Court (11 December 2006). Resignation of Judge Maureen Harding Clark. Retrieved 18 January 2008.
- ^ International Criminal Court (8 May 2007). Resignation of Judge Claude Jorda Diarsipkan 20 January 2008 di Wayback Machine.. Retrieved 18 January 2008.
- ^ International Criminal Court (19 March 2007). Resignation of Judge Karl T. Hudson-Phillips Diarsipkan 27 September 2007 di Wayback Machine.. Retrieved 18 January 2008.
- ^ International Criminal Court (30 July 2008). Resignation of Judge Navanethem Pillay Diarsipkan 9 August 2008 di Wayback Machine.. Retrieved 1 September 2008.
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamare-election
- ^ International Criminal Court (24 April 2009). Passing of Judge Fumiko Saiga Diarsipkan 27 April 2009 di Wayback Machine.. Retrieved 29 April 2009.
- ^ "Miriam quits as ICC judge".
- ^ Resignation of ICC Judge Hans-Peter Kaul Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine.. ICC press release. 30 June 2014. Retrieved 6 July 2014.