Pengguna:Andiazamuddin/Andiaz

Kata Pengantar

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Swt, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya hingga Penulis akhirnya bisa menyelesaikan penyusunan Proposal Perencanaan Pengembangan Kota ini sebagai salah satu tugas pada mata kuliah xxxxxxxxxx

Tak lupa shalawat dan salam Penulis haturkan ke hadirat Nabi Muhammad saw, penghulu semua Nabi dan Rasul, pembawa rahmat bagi sekalian alam beserta seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat Beliau hingga hari kiamat kelak.

Terimakasih kepada Bapak xxxxxxxxxx, Dosen Pengampu Mata Kuliah xxxxxxx, yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka penyusunan Proposal ini.

Penulis menyusun Proposal ini dengan tajuk "Dana RTLH Sebagai Upaya Mengentaskan Permukiman Kumuh: Sebuah Analisa Terhadap Perencanaan Pengembangan Kota di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan". Hal ini didasarkan pada fenomena saat ini di mana permukiman kumuh di kota Banjarmasin masih menjadi pemandangan suram untuk sebuah kota besar.

Pemerintah Indonesia secara umum dan Pemerintah daerah Kota Banjarmasin pada khususnya, telah banyak berupaya meminimalisir problema perkotaan seperti permukiman kumuh ini. Beragam program telah dirancang dan dijalankan dengan harapan bisa mengatasi permasalahan ini. Namun seiring berkembangpesatnya pertumbuhan perkotaan, kompleksitas permasalahan pun turut jua berkembang.

Saat ini, bantuan sosial berupa pemberian dana Rumah Tidak Layak Huni (Dana RTLH) tengah menjadi program pemerintah untuk mengentaskan permasalahan permukiman kumuh. Harapan kita semua adalah program ini bisa menjadi semacam indikator untuk mengukur keberhasilan perencanaan pengembangan kota di Banjarmasin.

Proposal ini tentunya masih jauh dari sempurna dari segi konseptual, penalaran, maupun dari segi penyusunannya. Dari hal tersebut, maka Penulis senantiasa mengharapkan masukan, feedback, dan input yang membangun dari pembaca sekalian guna menyempurnakan tulisan ini sebagai sebuah karya ilmiah yang lebih baik, akurat, dan kompatibel dalam arti yang sebenarnya.

Bab 1 Pendahuluan

Permukiman yang menjadi cikal bakal kota telah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada awalnya, permukiman merupakan tempat sementara untuk tinggal, yang ditempati selama lingkungan sekitar permukiman tersebut dapat menyediakan kebutuhan akan air dan makanan. Kemudian, setelah dikenalnya sistem pertanian dan peternakan di permukiman tersebut, maka kecenderungan untuk hidup mengembara dan berpindah-pindah (nomadis) mulai bergeser. Masyarakat mulai membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang mulanya sangat sederhana demi sebuah kehidupan yang lebih mapan. (Modul 2.4)

Seiring dengan perjalanan sejarah masyarakat tersebut, tercipta pula sejarah perjalanan cikal bakal kota tersebut, mulai dari peradaban Mesir kuno (kota Babilonia), peradabanan Yunani dan Romawi, berlanjut ke abad pertengahan, sampai ke abad Revolusi Industri dan abad Gerakan Reformasi sekarang ini. (Modul 2.6)

Pada sebuah titik di mana kekuatan ekonomi, sosial, dan politik mulai mencuat ke permukaan, aspek fisik kota juga lantas menjadi sorotan. Pada titik ini, terlihat bahwa dinamika perkembangan kota dipengaruhi oleh perkembangan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, perkembangan masyarakat pun dipengaruhi oleh perkembangan kotanya. Hal ini memberikan gambaran bahwa kedua faktor yang saling pengaruh-mempengaruhi ini akan terus berkembang dan berlanjut. (Modul 2.28)

Sejarah Kota Banjarmasin

Dalam konteks perkembangan sebuah kota, khususnya kota Banjarmasin, maka kita perlu memahami bagaimana sejarah mencatat perkembangan kota ini.

Pada tahun 1520, Banjarmasin dulunya hanyalah sebuah perkampungan yang bernama "Banjarmasih" yang terletak di bagian utara muara sungai "Kuyin" (sekarang: Sungai Kuin), yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini.

Kata Banjar berasal dari Bahasa Melayu yang berarti kampung atau juga berarti berderet-deret seperti rumah-rumah kampung yang berderet sepanjang tepian sungai.

Saat itu wilayah Banjarmasih berada dalam kekuasaan Kerajaan Negara Daha. Setelah mendapat dukungan Kesultanan Demak untuk lepas dari Kerajaan Negara Daha pada tahun 1526, Kerajaan Banjarpun berdiri dengan Pangeran Samudera sebagai Raja I. Pada tanggal 24 September 1526, Pangeran Samudera memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Suriansyah. Momen ini ditandai sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin hingga sekarang.

Kota Banjarmasin sebelumnya merupakan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang telah beralih ke Kota Banjarbaru. Sebagai sebuah kota (Modul 1.7), Banjarmasin memiliki populasi sebesar 667.489 jiwa dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,01% dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah populasi sebanyak ini, maka menurut Hoekveld Geograf dari Belanda, Banjarmasin termasuk dalam kategori sebuah kota yang besar (Modul 1.15).

Latar Belakang Masalah

Sebagai kota yang pernah menyandang status sebagai ibukota provinsi, tentu saja Banjarmasin memiliki beberapa permasalahan perkotaan layaknya ibukota-ibukota provinsi lainnya, seperti masalah sampah, kesehatan lingkungan, dan pemukiman kumuh atau perkampungan liar.

Istilah pemukiman kumuh (slum settlements) atau perkampungan liar (squatter settlements) mengacu kepada kawasan yang tertekan atau bagian dari populasi perkotaan yang tidak sepenuhnya terintegrasi, secara sosial atau ekonomi. Pemukiman kumuh sebenarnya merupakan kawasan yang legal, hanya saja biasanya memiliki beberapa rumah tua yang kondisinya semakin memburuk karena kurang terawat, terlalu padat, dan bobrok. Adapun perkampungan liar merupakan kawasan di mana penghuninya menggunakan lahan yang tidak sesuai dan tanpa ada izin resmi. (Modul 3.28)

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2015 lalu, ada seluas 549 hektare kawasan kumuh di Banjarmasin. Dalam kurun 5 tahun pembenahan, Pemerintah Kota telah menekan hingga hanya tersisa 36 hektare kawasan kumuh yang sedianya akan diselesaikan di tahun 2021. Alih-alih terselesaikan, malah luasan kawasan kumuh justeru bertambah 344 hektare hingga mencapai 380 hektare. Penyebabnya disinyalir karena perubahan revisi RTRW yang mengubah jalur hijau menjadi jalur kuning.

Dari fakta tersebut bisa kita simpulkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah ataupun tata ruang kota masih tidak sempurna, bahkan memburuk jika dilihat dari perkembangan kawasan kumuh yang ada.

Kemudian, menurut SK Kumuh 2022, terdapat 588 hektare kawasan kumuh yang harus ditangani, dan di akhir tahun 2022 hanya 38 hektare saja yang bisa dirampungkan.

Dengan kata lain, sejak tahun 2015 yang menyisakan 549 hektare kawasan kumuh hingga tahun 2022 dengan luasan sampai 588 hektare, bukannya meminimalkan kawasan kumuh, malah luasannya semakin meluas dan merata.

Pada Januari 2023, menurut revisi RTRW 2022-2026, kawasan industri di Alalak Selatan dipandang sebagai kawasan kumuh.

Jadi hingga sekarang, total luasan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin sebanyak 480 hektare.

Bab 2 Tinjauan Literatur

Perencanaan

Untuk mencapai suatu tujuan, seseorang tentunya akan dihadapkan dengan beragam pilihan yang akan melahirkan sebuah keputusan. Idealnya, sebuah keputusan dibuat berdasarkan rencana dan perhitungan yang valid dan matang agar keputusan nantinya berdampak ke sesuatu yang diharapkan (mencapai tujuan).

Terdapat beberapa teori mengenai definisi suatu perencanaan:

• C. Brobowski (1964): Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.
• Waterston (1965): Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu
• Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. (Modul 1.33)
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Modul 1.34)

Berdasarkan teori-teori perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka Pemerintah menyusun suatu perencanaan pengembangan kota dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU no 24/1992 pengganti UU no 26/2007 tentang Penataan Ruang

Adapun Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Banjarmasin, berpegang pada Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041.

Dengan berpegang pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin menyusun program-program kerja yang terkait permukiman kumuh, sesuai dengan Tupoksi Disperkim yaitu:

• Pasal 9: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
• Pasal 10: melaksanakan kajian teknis dan desain serta penyusunan rencana teknik penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh.
• Pasal 11: melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Pendanaan dan bantuan sosial

Menurut Muta'ali (2019), penanganan permukiman kumuh harus dilakukan dengan perencanaan yang strategis dengan basis perspektif kondisi kekumuhan, bukan sekedar current well-being (keadaan yang membaik saat ini saja), tapi sebagai future well-becoming (keadaan yang membaik di masa-masa mendatang).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan tidak sekedar penataan spasial permukiman kumuh, namun lebih sebagai right-based policy (kebijakan berbasis hak)

Untuk merealisasikan hal ini, sudah banyak program-program pemerintah bergulir dari tahun ke tahun untuk menangani permasalahan kawasan kumuh di Indonesia umumnya, seperti:

• KIP (Kampung Improvement Program)
• P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)
• P2BPK (Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok)
• NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)
• Sapola (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
• PLP2KBK (Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan)
• PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Secara generalisasi, semua program-program tersebut dimaksudkan untuk mengentaskan permasalahan kawasan kumuh di kawasan perkotaan di Indonesia. Seiring pergantian pemerintahan, program-program tersebut pun turut berganti-ganti sehingga berdampak kepada diskonsistensi yang berujung kepada ketidakefektifan dalam penerapannya.

Bansos Dana RTLH

Hingga tahun ini, program yang tengah digenjot pemerintah dalam konteks mengentaskan permasalahan permukiman kumuh adalah Program Bantuan Sosial Dana Rumah Tidak Layak Huni (Dana RTLH).

Di Banjarmasin, Pemerintah Daerah memprakarsai pedataan Bansos Dana RTLH ini melalui sebuah aplikasi berbasis web dengan nama "bakawan" (bahasa Indonesia: berteman) yang bisa diakses di https://bakawan.banjarmasinkota.go.id/

Adapun syarat dan ketentuan penerima Bansos Dana RTLH adalah:

• Terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
• Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
• Foto rumah yang diusulkan (tampak dari depan, belakang, kanan, dan kiri)
• Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (sertifikat tanah)
• Surat Keterangan tidak berstatus PNS/TNI/POLRI/BUMN
• Surat keterangan hanya memiliki satu-satunya rumah yang ditempati tidak layak huni dari lurah atau kades setempat
• Surat Keterangan belum pernah memperoleh bantuan rehabilitas sosial tidak layak huni

Berikut merupakan ketentuan sebuah rumah dikatakan RTLH:

• Konstruksi bangunan membahayakan
• Standar luasan ruang < 9 m2 per orang
• Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari).
• Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
• Kelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
• Terletak di daerah membahayakan
• Air bersih belum/tidak memenuhi standar
• Sanitasi buruk

Bab 3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur, teknik, atau langkah untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data (informasi) yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian umumnya terbagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Metode penelitian kuantitatif
2. Metode penelitian kualitatif
3. Metode penelitian campuran

Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian ilmiah di mana peneliti memperoleh data (informasi) dalam bentuk angka, atau jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. (Sugiyono, 2010).

Contoh: Hasil survey, olahan data statistik

Adapun metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

Sedangkan metode penelitian campuran merupakan penggabungan kedua metode penelitian tersebut di atas.

Pada proposal ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi.

Glosarium

• kawasan kumuh (slums settlements)
• perkampungan liar (squatter settlements)
• masalah perkotaan (urban problems)
• RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
• future well-becoming vs current well-being
• kebijakan berbasis hak (right-based policy)