Perkawinan sejenis di Australia
Perkawinan sejenis di Australia telah sah sejak 9 Desember 2017. Undang-undang yang mengizinkan perkawinan sejenis, Undang-Undang Amendemen Pernikahan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017, lolos di Parlemen Australia pada 7 Desember 2017 dan menerima pengesahan kerajaan oleh Gubernur-Jenderal Australia pada hari berikutnya. Undang-undang ini berlaku pada 9 Desember, yang dengan segera mengakui perkawinan sejenis di luar negeri. Pernikahan pertama dalam hukum Australia diselenggarakan pada 15 Desember 2017. Di Australia, pasangan yang ingin kawin harus menunggu setidaknya satu bulan setelah menandatangani surat keinginan untuk kawin, yang berarti pernikahan sah pertama dimulai dari 9 Januari 2018. Akan tetapi, beberapa pasangan sejenis berhasil mengajukan dispensasi dari masa tunggu ini dan akibatnya, pernikahan sah pertama diselenggarakan pada 15 Desember 2017. Penerimaan hukum itu menyusul sebuah survei pos sukarela bagi seluruh warga Australia, yang mana 61.6% responden mendukung perkawinan sejenis.
Jenis pengakuan lain bagi pasangan sejenis pun ada. Dalam hukum federal, pasangan sejenis dapat pula diakui sebagai hubungan de facto, yang memberikana hak dan kewajiban yang hampir sama dengan perkawinan, meskipun hak tersebut terkadang sulit didapatkan dan tidak selalu diakui dalam kenyataannya. Meskipun tidak ada persatuan sipil atau hubungan terdaftar di Australia, kebanyakan negara bagian dan teritori telah mengesahkan pendaftaran bagi persatuan sipil atau kemitraan domestik. Persatuan semacam itu diakui sebagai hubungan de facto dalam hukum federal.
Sebelum undang-undang tersebut, pengesahan ditolak oleh Parlemen Federal sebanyak 22 kali selama September 2004 hingga Mei 2017. Percobaan yang gagal ini terjadi setelah Pemerintahan Howard mengamendemen undang-undang tersebut pada Agustus 2004 untuk mengecualikan perkawinan sejenis. Wilayah Ibu Kota Australia meloloskan sebuah aturan perkawinan sejenis pada Desember 2013, meski kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atas dasar bahwa hukum semacam itu hanya dapat diajukan oleh Persemakmuran tersebut.