Pemilihan umum Wali Kota Depok 2015

Lihat pula: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015

Pemilihan Umum Wali Kota Depok 2015 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok 2015, Akronim: Pilkada Depok 2015) adalah langkah politik melalui pemungutan suara untuk menentukan wali kota dan wakil wali kota untuk masa bakti 2016 sampai 2021 yang dipilih secara langsung oleh pemilih yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok setiap lima tahun sekali. Wali kota petahana, Nur Mahmudi Ismail tidak dapat maju kembali pada pemilihan umum kali ini karena sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala daerah maksimal dua periode yang terpilih berdasarkan pemilihan umum.

Pemilihan Umum Wali Kota Depok 2015
2010 2020 9 Desember 2015
Pemilih terdaftar	1.225.163 jiwa
Kehadiran pemilih	56.84% 2,65 pst
Kandidat
Calon Mohammad Idris Dimas Oky Nugroho Partai PKS PDI-P Aliansi Koalisi Pelangi Koalisi Damai Wakil Pradi Supriatna Babai Suhaimi Suara rakyat 411.367 253.086 Persentase 61,91% 38,09%
Peta persebaran suara Hasil rekaputilasi penghitungan suara kecamatan. Dimas-Babai: merah; Idris-Pradi: emas tua.
Wali Kota petahana Nur Mahmudi Ismail PKS Wali Kota terpilih Mohammad Idris PKS

Pada pilkada 2015, Mohammad Idris Abdul Shomad yang merupakan wakil wali kota petahana berhasil memenangkan pemilihan umum bersama dengan Pradi Supriatna dari Partai Gerindra.

Calon

Tokoh-tokoh yang sebelumnya berpeluang dicalonkan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota ditetapkan oleh gabungan partai politik sebagai salah satu kandidat pada pilkada ini. Beberapa di antara mereka adalah pejabat petahana di pemerintahan, Mohammad Idris yang tidak berafiliasi dengan partai politik berdampingan dengan seorang wirausahawan, Pradi Supriatna yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra. Kemudian, seorang pengamat politik, Dimas Oky Nugroho diusung oleh PDI Perjuangan dan empat partai politik parlemen lainnya dicalonkan sebagai calon wali kota dengan didampingi oleh mantan legislator DPRD Kota Depok Fraksi Partai Golongan Karya, Babai Suhaimi. Kedua pasangan calon yang berkontestasi sama-sama mengajukan pendaftaran pada 27 Juli 2015. Berikut merupakan daftar pasangan calon yang berkontestasi pada Pilkada Depok 2015.

Kandidat dari Koalisi Damai

Kandidat 1
Dimas Oky Nugroho	Babai Suhaimi
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota
Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (2012–sekarang)	Anggota DPRD Kota Depok (2004–sekarang)
18 / 50 （36%）

Kandidat dari Koalisi Pelangi

Kandidat 2
Mohammad Idris	Pradi Supriatna
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota
Wakil Wali Kota ke-3 Depok (2011–2016)	Wirausahawan
15 / 50 （30%）

Kandidat dari Pemilihan Internal Raya Partai Keadilan Sejahtera 2024
Muhammad Supariyono	Imam Budi Hartono	Tifatul Sembiring	Sohibul Iman	Syahfan Badri Sampurno	Nur Azizah Tamhid	Mohammad Idris
Anggota DPRD Kota Depok (2004–2024)	Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014)	Anggota DPR RI (2009, 2014–sekarang)	Presiden ke-7 PKS (2015–2020)	Anggota DPR RI (2009–2014)	Ketua TP PKK Kota Depok (2006–2016)	Wakil Wali Kota ke-3 Depok (2011–2016)

Kursi parlemen

Ambang batas parlemen mengisyaratkan minimal partai politik pengusung untuk mengusung calon kepala daerah. Untuk mengusung calon wali kota dan wakil wali kota dibutuhkan setidaknya sepuluh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, baik satu partai politik dengan jumlah legislator minimal sepuluh kursi maupun gabungan partai politik yang mempunyai kursi di parlemen dengan jumlah minimalnya sepuluh kursi. Berikut merupakan jumlah kursi parlemen hasil Pileg 2014 di Kota Depok.

Nomor urut	Partai		Calon legislatif (2014)	Perolehan kursi (2014)		Perubahan kursi (2009)	Calon wali kota	Deklarasi	Koalisi
			DPRD II
1		Partai Nasional Demokrat	50 / 50	1 / 50	2,0%	(baru)	Dimas Oky Nugroho	27 Juli 2015	Damai
2		Partai Kebangkitan Bangsa	48 / 50	1 / 50	2,0%	1	Dimas Oky Nugroho	27 Juli 2015	Damai
3		Partai Keadilan Sejahtera	47 / 50	6 / 50	12,0%	11	Mohammad Idris	Tidak ada	Pelangi
4		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49 / 50	11 / 50	22,0%	5	Dimas Oky Nugroho	27 Juli 2015	Damai
5		Partai Golongan Karya	50 / 50	5 / 50	10,0%	7	Dimas Oky Nugroho (kubu Bakrie)	27 Juli 2015	Damai (kubu Bakrie)
							Netral (kubu Agung)
6		Partai Gerakan Indonesia Raya	50 / 50	9 / 50	18,0%	3	Mohammad Idris	Tidak ada	Pelangi
7		Partai Demokrat	50 / 50	5 / 50	10,0%	15	Mohammad Idris	Tidak ada	Pelangi
8		Partai Amanat Nasional	50 / 50	6 / 50	12,0%	6	Dimas Oky Nugroho	27 Juli 2015	Damai
9		Partai Persatuan Pembangunan	41 / 50	4 / 50	8,0%	1	Dimas Oky Nugroho (kubu Romy)	27 Juli 2015	Damai (kubu Romy)
							Mohammad Idris (kubu Djan)	Tidak ada	Pelangi (kubu Djan)
10		Partai Hati Nurani Rakyat	50 / 50	2 / 50	4,0%	0	Netral
14		Partai Bulan Bintang	30 / 50	0 / 50	0,0%	0	Mohammad Idris	Tidak ada	Pelangi
15		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	40 / 50	0 / 50	0,0%	0	Netral

Perhitungan suara

Suara menurut kecamatan
	Dimas Oky Nugroho PDI-P		Mohammad Idris PKS
	Suara	%	Suara	%
Beji	16.920	29.86%	39.750	70.14%
Bojongsari	14.568	35.63%	26.320	64.37%
Cilodong	14.770	30.61%	33.485	69.39%
Cimanggis	30.848	37.67%	51.045	62.33%
Cinere	8.442	29.56%	20.116	70.44%
Cipayung	31.878	57.57%	23.497	42.43%
Limo	10.658	33.09%	21.553	66.91%
Pancoran Mas	36.893	41.99%	50.960	58.01%
Sawangan	23.880	41.71%	33.379	58.29%
Sukmajaya	33.283	38.46%	53.252	61.54%
Tapos	30.745	35.04%	57.004	64.96%
Jumlah	252.885	38.13%	410.361	61.87%
	662.891 / 95.81%
Sumber: KPU RI Diarsipkan 2021-03-04 di Wayback Machine.

Kontroversi

PDI-P sebagai partai pengusul Dimas Oky dan Babai sebelumnya memunculkan konflik internal di partai. Pimpinan partai di Depok mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak memberi rekomendasi pencalonan Dimas, sehingga penandatanganan pada dokumen pendaftaran dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya, simpatisan partai melakukan demonstrasi di KPUD Kota Depok. Mereka menuntut agar pimpinan KPUD diadili. Sebabnya adalah menerima dan memverifikasi dokumen yang dinyatakan palsu tersebut dan dinilai tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Terkait hal itu, KPUD Kota Depok kemudian menerangkan kepada pihak PDI-P Depok dan ditemukan bahwa tanda tangan pada berkas tersebut adalah asli. dan menyatakan pasangan Dimas-Babai sah. Meski telah dinyatakan sah, kasus ini masih berlanjut dengan pernyataan salah satu pimpinan PDI-P Depok yang menyatakan adanya kemungkinan bahwa tandatangannya dipalsukan.

Konflik internal terjadi di dalam partai PDIP yang membawa nama Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi. Sekretaris PDIP cabang Depok menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merestui nama Dimas Oky Nugroho, sehingga kemungkinan tanda tangannya yang ada pada berkas pendaftaran adalah palsu. Masyarakat dan simpatisan PDIP mendemo KPUD. Mereka menginginkan ketua KPUD diadili karena meloloskan berkas palsu tersebut dan dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, meminta pilkada ditunda dan menganulir pasangan Dimas-Babai.

Bakal calon Rudi Samin mengaku ditipu oleh PDIP cabang Depok. Ia diminta uang sebesar 300 juta rupiah oleh PDIP cabang Depok yang disebutnya digunakan untuk memperbesar hasil survei untuknya dan mempermulus jalannya menjadi calon wali kota.

Dukungan Demokrat terhadap pasangan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna "terlambat" diumumkan dan didaftarkan, sehingga partai Demokrat tidak secara resmi menjadi partai pengusung keduanya. Hal ini menyebabkan ketua umum partai Demokrat cabang Depok dipecat dari jabatannya. Namun kader dari Partai Demokrat tetap masuk ke dalam tim pemenangan pasangan Idris-Pradi.

Partai yang mengalami perpecahan dan kepengurusan ganda (Golkar dan PPP) tidak dapat menyatakan dukungannya di pilkada manapun, termasuk di Depok. Meskipun Babai Suhaimi merupakan ketua Partai Golkar cabang Depok, Golkar tidak memberikan dukungannya secara resmi pada pasangan Dimas-Babai maupun pasangan lainnya yang mengklaim telah didukung salah satu kepengurusan Golkar. Di sisi lain, meski tidak mengusung secara resmi, disinyalir bahwa PPP kubu Romahurmuziy mendukung Dimas-Babai dan kubu Djan Faridz mendukung Idris-Pradi.

Satu pasangan independen, Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johanes Karundeng, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPUD Depok. Keduanya mengajukan gugatan ke PTUN Bandung karena "melihat ada tindakan KPU kota Depok yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku".

Pranala luar

• Deklarasi Seribu Pulau
• Peresmian Pilkada Depok 2015 Diawali Senam Sehat
• Tahapan Pilkada Depok Dimulai, KPU Buka Pendaftaran PPK dan PPS