Presiden Hungaria, atau nama resminya adalah Presiden Republik (Magyarország köztársasági elnöke, államelnök, atau államfő) adalah kepala negara Hungaria. Jabatan ini bersifat seremonial, tetapi juga dapat memveto undang-undang atau mengirimkan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali. Kekuasaan eksekutif, seperti memilih menteri kabinet dan memimpin iniasiasi pembentukan ruu berada dibawah jabatan Perdana Menteri Hungaria.

Presiden Republik Hungaria
Magyarország köztársasági elnöke
Bendera Presiden Hungaria
JenisKepala Negara
KediamanIstana Sándor, Budapest
Ditunjuk olehMajelis Nasional
Masa jabatan5 Tahun, dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan
Gaji36,000,000 Ft Per Tahun
Situs webwww.sandorpalota.hu

Presiden Hungaria saaat ini dijabat oleh Tamás Sulyok sekaligus menjadi presiden perempuan pertama Hungaria yang menjabat sejak tanggal 5 Maret 2024.

Proses Pemilihan

sunting

Konstitusi Hungaria menyatakan bahwa Majelis Nasional (Országgyűlés) memilih Presiden Hungaria unutk masa jabatan lima tahun yang kemudiannya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.[1]

Syarat Pencalonan

sunting

Berdasakan Pasal 10 Ayat 2 Konstitusi Hungaria, setiap warga negara Hungaria dapat dicalonkan menjadi presiden dengan umur minimal 35 tahun.[1]

Proses Elektoral

sunting

Diputuskan oleh Presiden Majelis Nasional, pemilihan presiden harus digelar antara 30 sampai 60 hari sebelim masa jabatan presiden petahana habis, atau dalam waktu 30 hari jika jabatan tersebut kosong.[2]

Konsitusi menyatakan bahwa pencalonan dapat diajukan secara tertulis oleh stidaknya seperlima anggota Majelis Nasional sebelum diadakan pemilihan. Seorang anggota Majelis Nasional hanya dapat mencalonkan satu orang kandidat.[3]

Putaran pemilihan secara rahasia harus selesai dalam waktu dua hari berturut-turut. Pada putaran pertama jika seorang calon memperoleh suara lebih dari dua per tiga anggota Majelis Nasional, maka ia terpilih secara resmi.[4] Jika tidak, maka di putaran kedua akan dilaksanakan dengan dua calon yang memperoleh suara terbanyak di putaran pertama. Calon yang memperoleh suara mayoritas akan dipilih menjadi presiden. Jika pada tahap putaran kedua ini tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas maka pemilihan baru akan dilaksanakan dengan mengajukan calon yang baru.[5]

Kompetensi dan Hak Prerogatif

sunting

Berdasarkan konstitusi Hungaria, "Kepala Negara Hungaria adalah Presiden Republik yang mengekspresikan persatuan bangsa dan mengawasi fungsi demokrasi dari institusi negara." Menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, simbol perwakilan Hungaria, "dapat berpartisipasi dalam sidang Majelis Nasional dan mengambil keputusan", "memulai undang-undang" atau referendum nasional. Ini menentukan tanggal pemilihan, berpartisipasi dalam "keputusan tentang keadaan hukum tertentu" (keadaan perang, darurat ...), memanggil Majelis Nasional setelah pemilihan, dapat membubarkannya, memeriksa kesesuaian hukum oleh Mahkamah Konstitusi.[1]

Kepala negara "mengusulkan nama-nama Perdana Menteri, Presiden Kuria, Jaksa Penuntut Umum Utama dan Komisaris Hak-Hak Fundamental", satu-satunya calon hakim dan Presiden Dewan Anggaran. Dengan "tanda tangan kontra dari anggota pemerintah", kepala negara menunjuk menteri, presiden Bank Nasional Hungaria, kepala badan pengatur independen, profesor universitas, jenderal, duta besar mandat dan rektor universitas, "penghargaan dekorasi , penghargaan dan gelar". Namun, presiden dapat menolak untuk membuat penunjukan ini "jika persyaratan undang-undang tidak terpenuhi atau jika disimpulkan karena alasan yang kuat bahwa akan ada gangguan serius terhadap fungsi demokrasi lembaga-lembaga Negara".[1]

Juga dengan persetujuan pemerintah, kepala negara "melaksanakan hak pengampunan individu", "memutuskan hal-hal organisasi wilayah" dan "kasus-kasus mengenai perolehan dan perampasan kewarganegaraan".[1]

Daftar Presiden Hungaria

sunting

Artikel Utama : Daftar Presiden Hungaria

Referensi

sunting
  1. ^ a b c d e THE BASIC (FUNDAMENTAL) LAW OF HUNGARY A Commentary of the New Hungarian Constitution Diarsipkan 2021-08-31 di Wayback Machine. (Clarus Press, 2015, ISBN 978-1-905536-81-8), pp. 153–163
  2. ^ Pasal 11 (1) Konstitusi Negara
  3. ^ Pasal 11 (2) Konstitusi Negara
  4. ^ Pasal 11 (3) Konstitusi Negara
  5. ^ Pasal 11 (4) Konstitusi Negara

Pranala luar

sunting