Referendum kemerdekaan

Referendum kemerdekaan adalah sejenis referendum di mana masyarakat suatu wilayah memutuskan apakah wilayah tersebut harus menjadi negara merdeka yang berdaulat atau tidak. Referendum kemerdekaan yang menghasilkan suara mayoritas untuk kemerdekaan tidak selalu berujung pada kemerdekaan.

Referendum kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999

Referendum kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011

Tata cara

Referendum kemerdekaan biasanya muncul pertama kali setelah keberhasilan politik bagi kelompok nasionalis suatu wilayah. Hal ini bisa datang dalam pemilihan politisi atau partai dengan kebijakan separatis, atau dari tekanan organisasi nasionalis.

Perundingan

Perundingan untuk syarat referendum kemerdekaan dapat terjadi antara para nasionalis dan pemerintah yang menjalankan kedaulatan atas wilayah tersebut. Jika syarat dapat disepakati, maka referendum kemerdekaan dapat dipegang dengan hasil yang mengikat, dan dihormati oleh masyarakat internasional. Referendum kemerdekaan dapat diselenggarakan tanpa persetujuan pemerintah, tetapi hasilnya biasanya diabaikan oleh masyarakat internasional.

Berbagai isu dapat dibahas dalam perundingan, seperti tanggal dan waktu pemungutan suara, serta kelayakan pemilih. Untuk kasus ini, praktik pemilihan umum sering kali banyak digunakan, walaupun ada penyimpangan, seperti yang terlihat pada menurunnya ambang batas usia memilih untuk referendum kemerdekaan Skotlandia 2014.

Isu lain yang harus dirundingkan mencakup pertanyaan apa yang harus diajukan dalam surat suara, dan apa saja pilihan yang terdapat pada pemungutan suara. Referendum kemerdekaan dapat menawarkan pilihan otonomi yang lebih besar dan juga, atau sebagai gantinya, status quo. Mereka juga dapat mengajukan pertanyaan konstitusional lainnya untuk dalam surat suara. Pertanyaan yang diajukan dalam referendum dapat direvisi jika pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan menganggap pertanyaan tersebut terlalu mengemuka.

Perundingan terutama perlu untuk mengalamatkan apa yang akan membuat hasil referendum tersebut mengikat. Untuk beberapa referendum kemerdekaan, mayoritas secara sederhana diperlukan untuk satu pilihan. Dalam kasus lain, kuota dapat digunakan, di mana persentase tertentu dari suara atau pemilih perlu mendukung pilihan untuk mengikat.

Perundingan yang berhasil bisa sulit dicapai bagi para nasionalis, karena pemerintah dapat enggan melepaskan kedaulatannya. Sebagai contoh, para nasionalis berencana mengadakan referendum di Catalunya pada tahun 2014, tetapi mendapat tentangan dari pemerintah Spanyol. Akibatnya, referendum yang sedang berjalan dianggap tidak resmi dan tidak mengikat.

Akibat

Dalam hal pemungutan suara untuk kemerdekaan, mungkin ada perundingan mengenai syarat pemisahan diri untuk wilayah dari negara yang berdaulat. Deklarasi kemerdekaan untuk sebuah negara baru kemudian dibuat, dan pengakuan internasional dapat mengikuti, serta keanggotaan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kasus yang melibatkan referendum yang tidak mengikat, hal ini dapat mengarah pada deklarasi kemerdekaan sepihak, dan oleh karena itu menjadi negara yang diakui secara terbatas atau diproklamirkan sendiri.

Dalam hal terjadi pemungutan suara menentang kemerdekaan, mungkin masih ada gerakan nasionalis yang kuat dan menyerukan agar diadakan kembali referendum kemerdekaan. Sebagai contoh, setelah dua referendum di Quebec, Partai Québécois terus meningkatkan harapan untuk mengadakan referendum lagi, dan Partai Nasional Skotlandia telah mengatakan bahwa harus ada pengulangan referendum 2014 jika Britania Raya meninggalkan Uni Eropa.

Lihat pula

• Balkanisasi
• Dekolonisasi
• Kedaulatan
• Perang pembebasan bangsa
• Suksesi negara