Referendum otonomi Greenland 2008
Referendum otonomi Greenland 2008 adalah sebuah referendum yang diadakan untuk menentukan sikap terhadap Undang-Undang Otonomi Greenland. Penyelenggaraan referendum ini pada tanggal 25 November 2008 dan tidak mengikat secara hukum. Referendum ini diikuti oleh 72% pemegang hak suara dan 75% pemilih di antaranya memilih setuju (63% di Nuuk).[1] Isu yang diangkat adalah perluasan pemerintahan mandiri di 30 sektor, termasuk kepolisian, pengadilan, dan penjaga pantai; melibatkan Greenland dalam kebijakan luar negeri; menetapkan bagi hasil pendapatan minyak masa depan; dan menetapkan bahasa Greenland sebagai satu-satunya bahasa resmi.
Referendum ini diumumkan oleh Perdana Menteri Hans Enoksen pada 2 Januari 2008.[2] Enoksen juga memulai sosialisasi dan diskusi otonomi daerah lewat serangkaian rapat umum di seluruh Greenland.[3]
Latar belakang sunting
Greenland menjadi koloni Denmark–Norwegia pada tahun 1775, lalu provinsi Denmark pada tahun 1953. Tahun 1979, Greenland ditetapkan sebagai negara otonom di dalam Kerajaan Denmark dengan parlemen sendiri dan hak mengatur kesehatan, pendidikan, dan urusan sosial. Tahun 1985, Greenland keluar dari Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang Uni Eropa) untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya alam (perikanan) di perairannya. Ada desakan untuk merdeka yang didukung oleh Denmark, tetapi ditunda karena Greenland lebih membutuhkan subsidi ekonomi.
Laporan Komisi Otonomi tahun 2003 menentukan enam peluang Greenland di masa depan:[4]
- Kemerdekaan
- Bersatu dengan negara lain, persatuan pribadi dengan Denmark, sama seperti Kerajaan Islandia (1918–44).
- Asosiasi bebas, sama seperti asosiasi Palau dengan Amerika Serikat, atau Britania Raya dengan wilayah dominionnya seperti Kanada dan Australia pada permulaan abad ke-20.
- Federasi
- Otonomi yang lebih luas daripada pemerintahan mandiri saat ini.
- Integrasi penuh dengan Denmark
Perluasan kewenangan sunting
Meski tidak mengikat, Parlemen Denmark mendukung referendum ini dan berjanji akan menghormati hasilnya. Perluasan pemerintahan mandiri Greenland berlaku pada 21 Juni 2009, bertepatan dengan 30 tahun berlakunya Undang-Undang Otonomi Greenland. Greenland memiliki kewenangan yang lebih besar atas kepolisian, penjaga pantai, dan sistem pengadilan.[5] Selain itu, bahasa Greenland menjadi satu-satunya bahasa resmi.[5]
Pendapatan minyak akan dibagi dengan skema yang berbeda. 75 juta kronor Denmark (US$13,1 juta) pertama diserahkan ke Greenland, lalu sisanya dibagi dua dengan Denmark.[5] Subsidi dari pemerintah pusat berjumlah 3,5 miliar kroner ($588 juta) per tahun akan dikurangi secara perlahan.[6] Subsidi ini setara dengan sepertiga produk domestik bruto Greenland (10,5 miliar kroner)[7] dan hampir dua per tiga total pendapatan pemerintah daerah (6,1 miliar kroner).[8] Penduduk Greenland juga diakui sebagai bangsa sendiri menurut hukum internasional.[9]
Sejumlah politikus Denmark skeptis dengan perubahan ini. Per Ørum Jørgensen, salah satu negosiator perjanjian ini, mengatakan bahwa Greenland butuh "30–40 tahun" agar siap mengurus dirinya sendiri. Anggota Parlemen Søren Espersen dari Partai Rakyat Denmark mengklaim warga Greenland "dicuci otak oleh propaganda" dan ia yakin "masalah besar akan menanti".[10]
Hasil sunting
Mayoritas pemilih menyetujui Undang-Undang Otonomi.[11] Pemerintah Greenland mengupayakan kemerdekaan penuh di masa depan.[12] Sejumlah pengamat menganggap hasil referendum ini "langkah yang besar" menuju kemerdekaan penuh.[13]
| Pilihan | Suara | % |
|---|---|---|
 Ya
|
21,355 | 75.54 |
| Tidak | 6,663 | 23.57 |
| Suara tidak sah/kosong | 250 | 0.89 |
| Total suara | 28,268 | 100.00 |
| Pemilih terdaftar | 39,285 | 71.96 |
| Sumber: Valg | ||
Lihat pula sunting
Referensi sunting
- ^ Cowell, Alan (26 November 2008). "Greenland Vote Favors Independence". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-04-17. Diakses tanggal 30 November 2008.
- ^ Ukiortaami oqalugiaat 2008 Diarsipkan 2007-06-20 di Archive.is Namminersornerullutik Oqartussat, 2 January 2008 (Kalaallisut)
- ^ Namminersorneq pillugu paasititsiniaaneq[pranala nonaktif permanen] Namminersornerullutik Oqartussat, 7 January 2008 (Kalaallisut)
- ^ "Report from the Commission on Self-Governance, March 2003" (PDF).[pranala nonaktif permanen] Namminersornerullutik Oqartussat
- ^ a b c McSmith, Andy (2008-11-27). "The Big Question: Is Greenland ready for independence, and what would it mean for its people?". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-01. Diakses tanggal 2008-11-27.
- ^ "Facts and figures about Greenland". International Herald Tribune. 2008-11-26. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-11-26. Diakses tanggal 2008-11-28.
- ^ Greenland in figures 2008 (PDF) (edisi ke-5th revised). Statistics Greenland. Greenland Home Rule Government. July 2008. hlm. 19. ISBN 9788798678724. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 30 November 2008.
- ^ "Offentlige finanser 2008:2" (PDF) (dalam bahasa Danish). Statistics Greenland. 2008. hlm. 6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-11-18. Diakses tanggal 30 November 2008.
- ^ Cowell, Alan (2008-11-26). "Greenland Vote Favors Independence". New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2008-11-27.
- ^ "Danish doubts over Greenland vote". BBC News. 2008-11-27. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-01-30. Diakses tanggal 2008-12-05.
- ^ Referendum set to give Greenland more autonomy Diarsipkan 2009-06-27 di Wayback Machine. Trend News, 8 November 2008
- ^ McSmith, Andy (2008-11-27). "The Big Question: Is Greenland ready for independence, and what would it mean for its people?". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-01. Diakses tanggal 2008-11-27.
- ^ Greenland votes for more autonomy Diarsipkan 2008-11-27 di Wayback Machine. BBC News, 26 November 2008
Pranala luar sunting
- Act on Greenland Self-Government Diarsipkan 2020-10-18 di Wayback Machine. on the Greenland Self-Govenment website