Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal ; Dewan Perwakilan Daerah ; Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Susunan organisasi
Sekretaris Jenderal	Dr Rahman hadi, M.Si.
Deputi Sekretariat Jenderal	Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si. (Administrasi); Oni Choiruddin, S.H., M.M. (Persidangan)
Biro/Pusat
Biro Perencanaan dan Keuangan	Hartawan, S.IP
Biro Sekretariat Pimpinan	Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., M.Si.
Biro Persidangan I	Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
Biro Persidangan II	Dra. Mesranian, M.Dev.Plg.
Biro Protokol, Humas dan Media	Mahyu Darma, S.H., M.H.
Biro Umum	Irma Febrianti, ST.M.Si.
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi	Zulfikar Saifuddin, S.STP., M.Si.
Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian	Dr. Fitriani, A.P., M.Si.
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D.
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.
Inspektorat	Nana Sutisna, S.IP., M.Si.
Kantor pusat
	Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270
Situs web
	http://www.dpd.go.id

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (di singkat Setjen DPD RI) adalah sistem pendukung yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Susunan organisasi dan tata kerja Setjen DPD RI diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPD bertanggung jawab kepada pimpinan DPD RI.^[2]

Setjen DPD RI pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD RI.^[2]^[3]

Tugas dan Fungsi

Tugas

Setjen DPD RI Mempunyai Tugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.^[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Setjen DPD RI mempunyai fungsi:^[1]

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
Pemberian dukungan administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan, pertimbangan dan pengawasan dalam fungsi politik lembaga dan anggota DPD RI
Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan di lingkungan DPD RI

Lihat pula

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Referensi

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o "Setjen DPD RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-07. Diakses tanggal 2014-11-25.
^ ^a ^b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "LAKIP 2013". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-28. Diakses tanggal 2014-11-25.

[Setjen_DPD-1] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o "Setjen DPD RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-07. Diakses tanggal 2014-11-25.

[UU_Nomor_17_tahun_2014-2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah^{[pranala nonaktif permanen]}

[3] "LAKIP 2013". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-28. Diakses tanggal 2014-11-25.

[2]

[1]

[3]