Sjoerkani
Drs. H. Sjoerkani (EYD: Syurkani) gelar Datuak Rajo Intan (18 Agustus 1931 – 5 Februari 2007)[1] adalah birokrat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat sejak 1987 hingga 1992, Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Barat sejak 1981 hingga 1987, dan Wali Kota Medan sejak 1966 hingga 1974. Ia juga merupakan salah seorang pemrakarsa berdirinya organisasi Solok Saiyo Sakato.[2]
Sjoerkani | |
|---|---|
 | |
| Wakil Gubernur Sumatera Barat ke-2 | |
| Masa jabatan 1987–1992 | |
| Presiden | Soeharto |
| Gubernur | Hasan Basri Durin |
| Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Barat | |
| Masa jabatan 1981–1987 | |
| Presiden | Soeharto |
| Gubernur | Azwar Anas |
| Wali Kota Medan ke-10 | |
| Masa jabatan 26 September 1966 – 3 Juli 1974 | |
| Presiden | Soeharto |
| Gubernur | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 18 Agustus 1931 Solok, Sumatra's Westkust, Hindia Belanda |
| Meninggal | 5 Februari 2007 (umur 75) |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Suami/istri | Isnaini |
| Anak | 2 |
| Almamater | Universitas Gadjah Mada |
| Pekerjaan | |
  | |
Pendidikan
suntingSjoerkani dilahirkan di Solok, Sumatera Barat pada 18 Agustus 1931. Ia menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat Padang (1944), SMP Bukittinggi (1948), dan SMA Bukittinggi (1951). Ia meraih gelar Sarjana S1 Jurusan Pemerintahan Fakultas Sospol Universitas Gadjah Mada pada 1958.[3]
Karier
sunting
Sjoerkani memilai karier birokrat pada 1955 sebagai Asisten Wedana di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Tengah di Bukittinggi. Tiga tahun kemudian, ia ditugaskan di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Pada 1963, ia sempat mengikuti pendaftaran pemilihan Sekretaris Daerah Kotamadya Medan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Medan. Ia mengaku didatangi oleh beberapa petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) Medan dan mengiming-iminginya kemenangan jika ia bersedia menjadi anggota rahasia PKI. Namun, Sjoerkani menolaknya dan ia akhirnya tidak dicalonkan dalam pemilihan itu. Yang terpilih adalah bawahannya di Bidang Pemerintahan.[3]
Pascaperistiwa Gerakan 30 September, Gubernur Sumatera Utara Roos Telaumbanua langsung menunjuk Sjoerkani menjadi Wali Kota Medan pada 26 September 1966 dan menjabat hingga 3 Juli 1974.[3][4]
Pada masa kepemimpinannya, pada 1971 Sjoerkani membentuk Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan dan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan yang kedua-duanya diketuai oleh Prof. Mahadi untuk meneliti hari jadi yang semula diperingati jatuh pada 1 April 1909, tetapi dipertentangkan banyak pihak. Dari berbagai penelitian, diperoleh informasi bahwa 1 Juli 1590 telah terdapat perkampungan yang didirikan Guru Patimpus (nenek moyang Datuk Hamparan Perak) dan diusulkan kepada Wali Kota untuk disidangkan oleh DPRD Kota Medan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pansus DPRD Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A. Harahap pada Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi kota Medan dengan bukti didirikannya Si Sepuluh Dua Kuta di areal Medan.[5]
Setelah selesai menjabat wali kota, Sjoerkani diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut sejak 1974 hingga 1980. Pada 1981, ia diangkat menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Barat hingga 1987.[6][7] Pada 1987, ia diangkat menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat mendampingi Hasan Basri Durin hingga 1992.[3][8]
Organisasi
suntingSjoerkani aktif dalam banyak organisasi. Ia menjadi pendiri Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Medan pada 1959 dan mengetuai organisasi itu pada 1980. Pada 1982, ia diangkat menjadi Ketua Kagama Sumatera Barat hingga 1992. Pada 1982 ia juga menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Sumbar hingga 1994. Ia juga menjabat Ketua Yayasan Pengembangan Al Qur'an Sumbar mulai 1982. Yayasan ini membawahi kampus STAI-PIQ Sumatera Barat.[9] Selain itu, ia juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumbar (1982—1987), Ketua Kwartir III Gerakan Pramuka Sumbar (1983—1993), Ketua Yayasan Dana Sosial Islam Sumbar (1986—1993), Ketua Pergeri Sumbar (1994—), dan Ketua Pengelola Operasional Gebu Minang di Padang (1999—).[3]
Kehidupan pribadi
suntingSjoerkani menikahi Isnaini dan memiliki seorang putra dan seorang putri.[3]
Tanda Kehormatan
suntingDalam Negeri
sunting
Indonesia :
Satyalancana Wira Karya (1992)
Lencana Darma Bakti - Gerakan Pramuka (1986)
Satyalancana Karya Satya XX tahun (1982)
Satyalancana Penegak (1966)- Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN (1992)
_Satyalencana_Wira_Karya.png){kind=small}
_Satyalencana_Karya_Satya.png){kind=small}
Luar Negeri
sunting
Malaysia :
Negeri Sembilan :
Darjah Dato' Paduka Tuanku Ja'afar (DPTJ) (1991) – Dato' Paduka[10]
Karya
sunting- Sumatera Utara Membangun, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, 1976[11]
Referensi
sunting- ^ Hasril Chaniago; Rahmat Irfan Denas, ed. (2023). Ensiklopedia Tokoh 1001 Orang Minang. 3. Padang: UMSB Press.
- ^ https://soloksaiyosakato.wordpress.com/sekilas-s3-jakarta-dan-sekitarnya/
- ^ a b c d e f https://books.google.co.id/books?id=XnCfAAAAMAAJ&pg=PA518
- ^ "Wali Kota Medan Sepanjang Masa". Situs web resmi Pemerintah Kota Medan. 2 Januari 2014. Diakses tanggal 17 Desember 2016.
- ^ https://portal.pemkomedan.go.id/menu/selayang-pandang/hari-jadi-kota-medan
- ^ https://books.google.co.id/books?id=TsMBtKkOK28C&pg=PA17
- ^ Yusra, Abrar (2011). Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 277. ISBN 978-979-709-585-7.
- ^ http://www.oocities.org Pertarungan Politik Lokal di Sumbar.
- ^ https://pmb.staipiq.ac.id/2018/04/sejarah-stai-piq-sumatera-barat.html
- ^ "SEMAKAN PENERIMA DARJAH KEBESARAN BINTANG DAN PINGAT". istiadat.gov.my (dalam bahasa Malaysian). Diakses tanggal 28 October 2024.
- ^ https://books.google.co.id/books/about/Sumatera_Utara_membangun.html?id=tWpZGwAACAAJ