Tambakharjo, Semarang Barat, Semarang
Tambakharjo merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tawangsari di sebelah timur, Kalibanteng Kulon dan Krapyak di sebalah selatan, Jerakah dan Tugurejo di sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah utara.
Tambakharjo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Tengah | ||||
Kota | Semarang | ||||
Kecamatan | Semarang Barat | ||||
Kodepos | 50145 | ||||
Kode Kemendagri | 33.74.13.1004 | ||||
Kode BPS | 3374140012 | ||||
Luas | 2,64 km² | ||||
|
Nama kelurahan ini didasari atas banyaknya tambak ikan di sana. Sebagian tambak tersebut sudah dibeli oleh pengembang lahan dan dialihfungsikan menjadi pemukiman, salah satunya adalah Graha Padma, sebuah perumahan elite yang didirikan pada tahun 1996.[1] Pada tahun 2019, PT Indo Permata Usahatama mengumumkan pembangunan Pearl of Java City (POJ City), sebuah kawasan kota terencana yang dibangun di lahan tepi pantai Tambakharjo. Salah satu proyek POJ City adalah kampus Universitas Bina Nusantara.[2]
Selain pemukiman, Tambakharjo adalah tuan rumah dari Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, baik terminal lama yang terletak dekat dengan markas Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro maupun terminal baru yang dibangun dekat laut.[3]
Rujukan
sunting- ^ "Lurah Hebat: Kelurahan Tambakharjo Kembangkan Kampung Kuliner". Suara Merdeka. 29 Juli 2022.
- ^ "Binus Dirikan Kampus di Semarang, Ini Lokasinya". Solo[os Jateng. 18 Mei 2022.
- ^ "Profil Bandara Ahmad Yani Semarang, Floating Airport Pertama di Indonesia". RCTI+. 21 Juli 2023.
Pranala luar
sunting- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan