Tionghoa Filipina
Tionghoa Filipina (Hanzi sederhana: 华菲; Hanzi tradisional: 華菲; Pinyin: Huáfēi; Hokkien: Huâ-hui; Kanton: Wàhfèi; Tagalog/Filipina: Intsik (dibaca [ɪntʃɪk]) (atau "Tsinoy", dibaca [tʃɪnoɪ]) adalah orang Filipina keturunan Tionghoa, yang umumnya lahir dan tinggal di Filipina.
| Daerah dengan populasi signifikan | |
|---|---|
| Metro Manila, Metro Cebu, Angeles Baguio, Bacolod, Davao, Iligan, Iloilo, Laguna Lucena, Sulu, Tarlac, Vigan, Zamboanga | |
| Bahasa | |
| Hokkien, Mandarin, Kanton, Teochew (Chao Chow), bahasa Filipina, Inggris
Tionghoa Min, Tionghoa Yue, Hakka beragam dialek Tionghoa lainnya | |
| Agama | |
| Katolik Roma, Protestantisme, Buddhisme, Daoisme | |
| Kelompok etnik terkait | |
| Sangley, Tionghoa Selatan Tionghoa perantauan |
Tionghoa Filipina adalah salah satu kelompok keturunan Tionghoa terbesar di Asia Tenggara. Terdapat sekitar 1.35 juta orang Filipina dengan keturunan Tionghoa murni, atau 1.6% dari jumlah penduduk negara tersebut.[1]
Tionghoa Mestizo dan totok
suntingOrang Tionghoa yang telah menikahi penduduk asli Filipina telah berasimilasi dengan budaya setempat selama beberapa generasi. Golongan ini disebut mestizo.[2] Golongan ini berpartisipasi aktif dalam politik.
Sedangkan, imigran Tionghoa totok yang datang belakangan serta keturunan mereka, kurang berpartisipasi dalam politik dan banyak yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kebijakan asimilasi tahun 1975 diterapkan pemerintah Filipina untuk mengatasi hal-hal tersebut.
Kebijakan asimilasi
suntingFilipina mendefinisikan "Bangsa Filipina" berdasarkan kebudayaan. "Ras Filipina" tidak berlaku. Tionghoa mestizos (keturunan campuran) dianggap sebagai warga negara, begitu juga dengan Tionghoa totok. Akulturasi etnis Tionghoa Filipina adalah yang paling baik di Asia Tenggara di samping etnis Tionghoa Thailand.[2]
Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan kebijakan asimilasi dengan meliberalisasikan undang-undang kewarganegaraan Filipina pada tahun 1975.[2] Hal ini memungkinkan orang Tionghoa di Filipina menjadi warga negara tanpa banyak kesulitan. Pendidikan nasional juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan asimilasi orang Tionghoa dengan orang Filipina. Beberapa hal yang berubah sejak tahun 1976 antara lain adanya kebijakan pemerintah menetapkan sekolah Tionghoa menjadi sekolah nasional yang dikelola warga negara sendiri. Bahasa kurikulum yang menggunakan Bahasa Tionghoa diganti menjadi Bahasa Inggris dan Tagalog.[2] Bahasa Tionghoa cukup sebagai mata pelajaran.
Referensi
sunting- ^ (Inggris)The ethnic Chinese variable in domestic and foreign policies in Malaysia and Indonesia Diarsipkan 2018-11-01 di Wayback Machine., accessdate=2012-04-23
- ^ a b c d Suryadinata, Leo (1999). Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa. Jakarta: Pustaka LP3ES. ISBN 979-8391-76-4.
Pranala luar
sunting