Konstitusi Montenegro
Undang-Undang Dasar Montenegro disetujui oleh Parlemen Montenegro pada tanggal 12 Oktober 1992. Dengan disetujuinya konstitusi ini, Montenegro diakui sebagai sebuah republik demokratis dari Republik Federal Yugoslavia, dengan bahasa Serbia sebagai bahasa resminya. Cetinje didefinisikan sebagai ibu kota negara bagian. Kekuatan pemerintahan diserahkan kepada penduduknya, yang melakukannya melalui pemilihan dewan perwakilan Parlemen. Keputusan yang berhubungan dengan perubahan status konstitusional atau perubahan perbatasan negara didasarkan pada pilihan penduduk Montenegro dan dilakukan pada sebuah referendum. Pada Undang-Undang Dasar yang asli, terdapat 121 artikel di dalamnya.
Undang-Undang Dasar baru untuk Republik Montenegro dicalonkan menjadi Undang-Undang Dasar berikutnya pada musim semi hingga musim panas 2007. Setelah Undang-Undang Dasar baru membuat perubahan di Montenegro, negara tersebut diperbolehkan bergabung dengan Council of Europe.[1]