Undang-Undang Otonomi Negeri Basque 1979
Undang-Undang Otonomi Negeri Basque (bahasa Basque: Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua, Gernikako Estatutua) adalah dokumen hukum yang mengatur sistem politik Komunitas Otonom Negeri Basque (bahasa Basque: Euskadiko Autonomi Erkidegoa) yang meliputi wilayah historis Álava, Vizcaya, dan Gipuzkoa. Undang-undang ini membentuk wilayah yang dimaksud menjadi salah satu komunitas otonom yang telah menjadi visi dalam Konstitusi Spanyol tahun 1978. Undang-undang ini juga dikenal sebagai Undang-Undang Gernika (bahasa Spanyol: Estatuto de Guernica), yang namanya berasal dari kota Gernika tempat bentuk akhir undang-undang ini disetujui pada tanggal 29 Desember 1978. Undang-undang ini diratifikasi melalui referendum pada tanggal 25 Oktober 1979, meskipun lebih dari 40% pemilih abstain. Undang-undang ini diterima oleh majelis rendah Parlemen Spanyol pada 29 November dan oleh Senat Spanyol pada 12 Desember 1979.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk melingkupi semua provinsi historis yang ditempati oleh orang Basque di Spanyol, yang telah membuktikan kemauan yang kuat untuk diakui sebagai suatu identitas dan status terpisah, bahkan dalam lingkaran non-nasionalis Basque. Konsep undang-undang untuk Negeri Basque Spanyol kemudian disusun untuk memberikan dorongan dengan pandangan yang meliputi seluruh wilayah Basque secara historis. Namun, cetak biru tersebut mendapat perlawanan di Navarra (tempat berdirinya Partai Unión del Pueblo Navarro) dan dari sayap kanan dan nasionalis pemerintahan pusat Franco. Pada awal tahun 1980-an Partai Sosialis Spanyol dan cabang regional mereka juga berbelok arak ke sikap "hanya Navarra", untuk membentuk jalan menuju pemisahan komunitas otonom.
Undang-Undang Otonomi Negeri Basque dipertahankan, meskipun dalam kata-kata semangat awal cetak birunya, untuk membuka sarana yang diperlukan untuk pengembangan kebebasan orang-orang Basque, yang sementara ini dibatasi hanya ke barat, yaitu Provinsi Álava, Gipuzkoa, dan Vizcaya. Kemungkinan Navarra bergabung, juga ditekankan dan ditetapkan karena mereka juga adalah orang Basque, yang seharusnya itulah kehendak mereka.
Undang-undang ini menetapkan sistem pemerintahan parlementer, yang dalam sistem itu presiden (kepala pemerintahan) atau lehendakari dipilih oleh Parlemen Otonom Basque dari anggota-anggotanya. Pemilihan Parlemen berdasarkan hak pilih universal dan parlemen terdiri atas 75 deputi, 25 deputi dari masing-masing dari tiga Wilayah Historis komunitas. Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih luas di berbagai bidang, termasuk pertanian, industri; mulai dari budaya, seni, dan perpustakaan, hingga pemungutan pajak, kepolisian, dan transportasi. Bahasa Basque (sebagai hak) dan bahasa Spanyol (sebagai hak dan kewajiban) ditetapkan sebagai bahasa resmi.
Setiap perwakilan provinsi memiliki kedudukan yang sama terlepas dari penduduk provinsi itu sebenarnya memilih Alava dan Navarra, provinsi berpenduduk paling sedikit dan paling kurang dukungannya terhadap nasionalisme Basque.
Rancangan Ibarretxe adalah suatu usulan untuk merevisi undang-undang ini untuk memperkuat otonomi Basque yang diajukan oleh Partai Nasionalis Basque yang sedang berkuasa.
Undang-undang sebelumnya
suntingHingga awal abad ke-19, distrik-distrik Basque mempertahankan suatu tingkat pemerintahan sendiri berdasarkan piagam mereka (mereka kemudian dikenal sebagai Provinsi-provinsi yang Dibebaskan), yaitu mereka memiliki status yang berbeda dari daerah lain dalam wilayah Kerajaan Spanyol, termasuk pajak dan cukai, wajib militer terpisah, dll.), yang beroperasi hampir secara otonom.
Setelah Perang Karlis Pertama (1833-1839), aturan dalam negeri dihapuskan dan diganti dengan Undang-Undang Kompromi (Ley Paccionada) di Navarra (1841) dan rezim piagam berkurang di tiga provinsi barat (hingga 1876). Setelah penghapusan Piagam yang definitif (akhir Perang Karlis Ketiga), undang-undang dan adat istiadat sebelumnya sebagian besar diserap ke dalam aturan terpusat Spanyol dengan sedikit pengecualian untuk daerah-daerah istimewa. Akibatnya, pendukung Karlis, nasionalis Basque, dan beberapa pasukan liberal di wilayah Basque Spanyol melakukan upaya-upaya untuk mendirikan sebuah kolaborasi di antara mereka dan mengembalikan beberapa jenis kekuasaan sendiri ("otonomi") sementara orang Katalan mengembangkan Persemakmuran Katalan sendiri.
Upaya-upaya mewujudkan undang-undang Basque bersatu, termasuk Navarra telah berulang kali ditunda hingga kesempatan tersebut muncul pada awal periode Republik Spanyol Kedua dengan suatu undang-undang untuk empat provinsi Basque. Sebuah rancangan Undang-Undang Basque disetujui oleh semua empat provinsi (1931), tapi kaum Karlis terbagi, dan rancangan Undang-Undang Estella tahun 1931 tidak memperoleh dukungan yang cukup, dengan latar belakang kontroversi yang memanas mengenai keabsahan suara, serta dugaan adanya tekanan-tekanan yang kuat pada perwakilan-perwakilan lokal berujung pada penentangan opsi penyatuan (Majelis Pamplona, 1932).
Menyusul dimulainya penyusunan Undang-Undang Basque, usulan lain akhirnya disetujui oleh pemerintah Republik Spanyol, setelah terombang-ambing akibat Perang Saudara, pada saat itu hanya mencakup provinsi Gipuzkoa, Vizcaya, dan Álava. Undang-undang itu secara efektivitas terbatas pada daerah Vizcaya yang dikuasai Republik dan pinggiran Gipuzkoa.
Setelah Tentara Basque menyerah pada tahun 1937, undang-undang itu dihapuskan. Namun, Francisco Franco diperbolehkan melanjutkan pemerintahan sendiri yang terbatas untuk Alava dan Navarra, sebagai bentuk terima kasih atas dukungan mereka dalam pemberontakan Nasionalis Spanyol.
Sumber
sunting- Bilbao, Iban (1983). "The Basque Parliament and Government". Basque Program Studi Newsletter (dalam bahasa Inggris). University of Nevada, Reno (27). Diarsipkan dari versi asli tanggal 03-08-2009. Diakses tanggal 12-12-2017.
- Euskadi Net, Statuta Otonomi, instrumen kelembagaan dasar yang mengatur País Vasco.