Wang Suwandi
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wang Suwandi, S.H. (8 Desember 1929 – 26 Februari 2011) merupakan seorang perwira tinggi angkatan darat dan birokrat berkebangsaan Indonesia. Wang menjabat Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dimasa Menteri Amir Machmud dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR/MPR RI Tahun 1978-1989.
Wang Suwandi | |
|---|---|
.jpg) | |
| Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Masa jabatan 29 Juli 1978 – 1 Maret 1989 | |
| Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah | |
| Masa jabatan 1975 – 5 Agustus 1978 | |
 Pendahulu Diri sendiri (sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan Umum) Erman Harirustaman (sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah)  | |
| Gubernur Nusa Tenggara Timur (Penjabat) | |
| Masa jabatan 5 Mei 1978 – 1 Juli 1978 | |
| Presiden | Soeharto |
| Direktur Jenderal Otonomi Daerah | |
| Masa jabatan 26 September 1973 – 1975 | |
Pengganti Diri sendiri (sebagai Direktur Jenderal PUOD) | |
| Direktur Jenderal Khusus | |
| Masa jabatan 1970 – 26 September 1973 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 8 Desember 1929 Yogyakarta, Hindia Belanda |
| Meninggal | 26 Februari 2011 (umur 81) Jakarta, Indonesia |
| Karier militer | |
| Pihak | Indonesia |
| Dinas/cabang |  TNI Angkatan Darat |
| Masa dinas | 1945 – ? |
| Pangkat |  Mayor Jenderal TNI |
| NRP | [a] |
| Satuan | Kehakiman (CKH) |
  | |
Karier militer sunting
Wang Suwandi lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 1929[1] sebagai anak dari Ibnu Hardjosumarto.[2] Wang mulai terlibat dalam militer sejak masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia bergabung dengan Tentara Pelajar dan ditugaskan memimpin sebuah kompi Tentara Pelajar yang berkedudukan di Yogyakarta. Peleton yang dipimpinnya tersebut kemudian dileburkan ke dalam kesatuan Detasemen IV Tentara Pelajar di bawah pimpinan Solihin G. P., dan Wang dipromosikan menjadi komandan peleton di dalam detasemen tersebut. Detasemen IV terlibat dalam penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Setelah kota Yogyakarta diduduki oleh pasukan Belanda, Wang beserta pasukannya mengikuti long march dari Yogyakarta ke Panjalu di Jawa Barat.[3]
Setelah Revolusi Nasional Indonesia berakhir pada tahun 1950, Wang mulai bertugas dalam kesatuan Angkatan Darat. Ia mengikuti pendidikan intelijen angkatan darat selama beberapa bulan pada tahun 1952.[4] Usai menjalani pendidikan intelijen, Wang diangkat menjadi wakil direktur sekolah intelijen angkatan darat di Jakarta. Setelah dua tahun bertugas sebagai wakil direktur,[1] Wang menjalani pendidikan perwira lanjutan dan pendidikan hukum di Akademi Hukum Militer dan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Wang memperoleh gelar sarjana hukum setelah mengikuti pendidikan hukum dan diangkat menjadi Kepala Hukum pada Komando Daerah Militer I/Iskandar Muda di Aceh. Setelah beberapa tahun bertugas, Wang dipindahkan dari Aceh ke Sumatera Utara dan menjabat sebagai kepala kejaksaan tentara dan kepala kehakiman tentara di provinsi tersebut.[1]
Pada tahun 1963, Wang diangkat oleh Panglima Komando Daerah Militer V/Jayakarta Umar Wirahadikusumah menjadi Kepala Kehakiman Daerah Militer Jayakarta. Wang kemudian pindah ke Jakarta untuk memegang jabatan ini. Dua tahun kemudian, Umar digantikan oleh Amirmachmud, namun Wang tetap pada jabatannya sebagai kepala kehakiman.[1][4] Pada tahun yang sama, Wang terpilih menjadi Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya cabang Jakarta, sebuah gabungan organisasi militer dan sipil yang kemudian bertransformasi menjadi organisasi Golongan Karya.[5]
Wang kemudian dipromosikan menjadi wakil oditur jenderal angkatan darat pada tahun 1968 dan menjabat hingga tahun 1970. Pada masa ini, Wang juga mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan lulus pada tahun 1970.[1][4]
Karier dalam birokrasi sunting
Departemen Dalam Negeri sunting
Pada tahun 1969, Amirmachmud diangkat menjadi menteri dalam negeri oleh Presiden Soeharto. Beberapa saat setelah diangkat menjadi menteri, Amirmachmud mengusulkan kepada Soeharto mengenai pembentukan suatu direktorat jenderal di dalam departemen dalam negeri yang menangani permasalahan mengenai politik dalam negeri. Rencana ini kemudian disetujui dan direktorat jenderal khusus kemudian dibentuk sebagai perwujudan dari usulan ini.[6] Wang Suwandi, yang pada saat itu berpangkat kolonel, ditunjuk oleh Amirmachmud untuk memimpin direktorat jenderal tersebut pada bulan Maret 1970.[4] Selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Khusus, Wang mengetuai panitia penelitian pusat, sebuah panitia yang dibentuk untuk menyeleksi calon anggota parlemen pada pemilihan umum tahun 1971.[7] Setelah pemilihan umum berlangsung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat—yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan-utusan dari daerah dan golongan—berhasil terbentuk, Wang kembali terlibat sebagai sekretaris dari kelompok yang mempersiapkan bahan-bahan untuk sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.[8]
Wang mengakhiri masa jabatannya sebagai direktur jenderal khusus pada tanggal 26 September 1973 dan ditunjuk menjadi direktur jenderal otonomi daerah.[9] Seiring dengan pemindahannya, jabatan direktur jenderal khusus mengalami kekosongan. Jabatan ini baru diisi setelah mengalami perubahan nama menjadi direktur jenderal sosial politik pada tahun 1975. Erman Harirustaman, mantan direktur jenderal pemerintahan umum, diangkat menjadi direktur jenderal sosial politik, dan jabatan lamanya kemudian digabungkan ke dalam jabatan Wang. Sejak tahun 1975, Wang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).[1]
Sebagai direktur jenderal PUOD, Wang ditugaskan untuk mengadakan sidang-sidang gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.[10] Ia juga sempat menjabat sebagai penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur dari tanggal 5 Mei pasca kematian gubernur El Tari pada tanggal 29 April 1978.[11] Wang bertugas untuk mengadakan pemilihan gubernur di NTT pada masa jabatannya. Ben Mboi, calon gubernur yang didukung oleh El Tari, terpilih dan dilantik menjadi gubernur defintif pada tanggal 1 Juli 1978.[12]
Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat sunting
Setelah bertugas di Departemen Dalam Negeri selama beberapa tahun, pada tanggal 29 Juli 1978, Wang dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (MPR/DPR).[1] Wang menggantikan Mudjono yang dilantik menjadi menteri kehakiman pada tanggal 29 Maret. Wang merangkap jabatan selama beberapa lama hingga jabatan lamanya di Departemen Dalam Negeri diserahkan kepada Prapto Prayitno pada tanggal 5 Agustus.[13]
Selama masa jabatannya, Wang menyelenggarakan dua sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni sidang umum tahun 1983 dan sidang umum tahun 1988. Pada bulan September 1985, sekretariat jenderal yang dipimpinnya ditugaskan untuk melaksanakan sidang Organisasi Antar-Parlemen Perbara. Wang juga melakukan pemugaran terhadap gedung MPR/DPR dengan memberikan hiasan agar gedung MPR/DPR dapat menjadi objek turisme.[10]
Setelah menjabat sebagai sekretaris jenderal selama lebih dari satu dasawarsa, pada tanggal 1 Maret 1989 Wang digantikan oleh Soelaksono.[14]
Wafat sunting
Wang wafat pada pukul 18.35 tanggal 26 Februari 2011 di Rumah Sakit Siloam Asri, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sehari setelah wafat.[2]
Kehidupan pribadi sunting
Wang menikah dengan Sri Ambar Astuti.[2]
Catatan sunting
- ^ 17356 (menurut Harsya W. Bachtiar dalam buku Siapa Dia? Perwira Tinggi TNI-AD), 11461 (menurut Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1957), 11481 (menurut situs resmi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat)
Referensi sunting
- ^ a b c d e f g Bachtiar, Harsya W. (1988). Siapa dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Jakarta. hlm. 419–420. ISBN 9789794281000.
- ^ a b c "REST IN PEACE". Kompas. 26 Februari 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-12. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
- ^ Sejarah, Indonesia Angkatan Darat Kodam VI/Siliwangi Dinas (1979). Siliwangi dari masa ke masa. Angkasa. hlm. 76.
- ^ a b c d Hari, Sutrisna (Mei 1977). "Kita Kenalkan: Wang Suwandi SH, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah". Mimbar Departemen Dalam Negeri. hlm. 4, 54. Diakses tanggal 19 Januari 2023.
- ^ Kenang-kenangan Sekber Gokar-Kino-Golkar dari Mukernas ke Munas - V Golkar: Sejarah kepeloporan, pembauran & pembangunan politik. Sekber Golkar. 1993. hlm. 26.
- ^ Machmud, Amir (1987). H. Amirmachmud, prajurit pejuang: otobiografi. Panitia Penerbitan Otobiografi Bapak H. Amirmachmud. hlm. 405–406.
- ^ Pemilihan Umum 1971. Lembaga Pemilihan Umum. 1973. hlm. 252.
- ^ Pemilihan Umum 1971, Buku Lampiran III. Lembaga Pemilihan Umum. 1973. hlm. 303.
- ^ Bachtiar, Harsya W. (1988). Siapa dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Jakarta. hlm. 123. ISBN 9789794281000.
- ^ a b "Wang Suwandi". Apa dan Siapa Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 Desember 2005. Diakses tanggal 19 Januari 2023.
- ^ "Wang Suwandi Pj. Gubernur NTT". Kompas. 6 Mei 1978. hlm. 16. Diakses tanggal 19 Januari 2023.
- ^ Mboi, Ben (2011). Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 298.
- ^ "Serah Terima Dirjen PUOD dan Agraria". Mimbar Departemen Dalam Negeri. August 1978. hlm. 16. Diakses tanggal 19 June 2021.
- ^ "Sekjen Baru Soelaksono, SH: MPR/DPR-RI Diharapkan Membawa Gairah dan Semangat Baru". Parlementaria (2). 1989. hlm. 43. Diakses tanggal 19 Januari 2023.