Pelarangan becak di Jakarta: Perbedaan antara revisi

Pada'''''Pelarangan tahun[[Becak]] di Jakarta (2000),''''' Becakadalah dilarangperistiwa pelarangan beroperasi Becak yang terjadi di Jakarta pada tahun 2000. HalDampak dari pelarangan becak ini membuat para tukang becak menggugatpun Pelaranganmelayangkan Becak inigugatan. Pada 31 Juli 2000 bertempat di PN[[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]], Majelis Hakim pada persidangan yang diketuai Manis Soejono, S.H mengabulkan sebagian tuntutan dari para penggugat. DalamDi dalam putusan tersebut, para tukang becak yang saat itu didampingi [[Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia|YLBHI]]<ref>{{Cite web|url=https://ylbhi.or.id/|title=YLBHI – Keadilan Untuk Semua|language=en-US|access-date=2019-05-13}}</ref> (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan LBH ApikAPIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) diizinkan untuk kembali menarik becak di pemukiman-pemukiman tertentu dan jalur-jalur khusus yang akan diatur oleh Pemda. Dasar dari permasalahan ini adalah Perda nomor 11 tahun 1988 Pasal 18 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi di Jakarta.

Namun, pada tahun 2007 Pemda Jakarta kembali mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang isinya adalah melarang becak untuk beroperasi di seluruh wilayah Jakarta. Pelarangan untuk becak tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bandung.<ref>{{Cite book|title=Catatan akhir tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tahun 2017 : demokrasi Indonesia dalam pergulatan|url=https://www.worldcat.org/oclc/1084466979|location=[Jakarta]|isbn=9786021152188|oclc=1084466979|last=Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,}}</ref>