Hostis humani generis: Perbedaan antara revisi

'''''Hostis humani generis''''' ([[bahasa Latin]] yang berarti "musuh umat manusia") adalah istilah hukum yang berasal dari [[hukum angkatan laut|hukum kelautan]]. Sebelum diadopsi dalam [[hukum internasional]], [[Perompakan|bajak laut]] dan [[Sejarah perbudakan|perbudakan]] sudahtelah dianggap berada di luar perlindungan hukum sehingga dapat ditangani oleh negara mana pun, bahkan negara yang tidak diserang secara langsung sekalipun.

Salah satu ketentuan hukum kelautan yang tertua adalah larangan [[Perompakan|pembajakan]] karena bahaya yang ditimbulkan oleh bajak laut dapat menimpa kapal dan pelaut dari semua negara. Dengan demikian, pembajakan merupakan kejahatan terhadap semua bangsa. Sejak [[Zaman Klasik|zaman klasik]], bajak laut dianggap sebagai individu atau sekelompok orang yang mengobarkan perang, melakukan kampanye [[perampokan]] dan [[penjarahan]]. Tindakan-tindakan ini dianggap tidak hanya dilakukan terhadap korban mereka, tetapi juga terhadap semua bangsa. Oleh karena itu, bajak laut memiliki status khusus yang dianggap sebagai {{Lang|la|<i>''hostis humani generis</i>''}}, musuh umat manusia. Karena pembajakan adalah bahaya bagi setiap pelaut dan kapal di mana pun, maka tindakan ini dianggap berkaitan hak universal dan kewajiban universal semua negara, terlepas dari apakah kapal mereka telah diserang oleh kelompok perompak tertentu yang bersangkutan. Negara-negara dapat menangkap dan mengadili perkara pembajakan laut dalam [[Pengadilan Militer|pengadilan militer]] atau [[pengadilan angkatan laut|pengadilan laksamana]] yang dibentuk (dalam keadaan ekstrim, perkara diadili dalam [[Pengadilan Militer Pertempuran|pengadilan militer pertempuran]] yang diselenggarakan oleh perwira kapal penangkap). Jika terbukti bersalah, bajak laut dapat [[Hukuman mati|dieksekusi]] dengan cara [[Hukuman gantung|digantung]] di kapal, yang duludulunya menjadi [[kebiasaan laut|kebiasaan otoritatif laut]].<ref name="PunishmentOfPirates">{{Cite book|date=2006-02-21|url=http://www.defence.gov.au/sydneyii/SUBM/SUBM.007.0057.pdf|title=Submission to the HMAS ''Sydney'' II Commission of Inquiry|location=Australia|publisher=Ministry of Defense|editor-last=Ward|editor-first=Graham|pages=6th pg. in excerpt|chapter=Under The Brave Black Flag: Pirates and Mutineers|access-date=2009-05-10}}</ref>

Dalam perkembangannya, kejahatan-kejahatan seperti perompakan, [[Kebanditan|bandit]], [[pembajakan pesawat]], [[terorisme]], [[penyiksaan]], kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional (seperti diplomat perwakilan negara asing)<ref>[http://legal.un.org/avl/ha/cppcipp/cppcipp.html The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents](also referred to as the “[[Protection of Diplomats Convention]]”) was adopted by the United Nations General Assembly on 14 December 1973.</ref> dan pendanaan terorisme tunduk pada prinsip ''[[aut dedere aut judicare]]'' (artinya menuntut atau mengekstradisi). Dalam iklim global terorisme internasional, beberapa komentator telah menyerukan agar orang yang melakukan kejahatan terorisme diperlakukan sebagai ''hostis humani generis''.<ref>[http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/miaicr13&div=12&g_sent=1&collection=journals Hostis Humani Generi: Piracy, Terrorism and a New International Law]</ref>

Satu-satunya aplikasi aktual dari konsep {{Lang|la|''hostis humani generis''}} yang telah diperluas adalah penggunaannya dalam pengadilan terhadap orang yang melakukan penyiksaan. Hal ini telah dilakukan olehdalam putusan pengadilan Amerika Serikat dan pengadilan internasional. Dalam perkara yang diadili di Amerika Serikat pada tahun 1980, ''[[Filártiga v. Peña-Irala|Filártiga v.Peña-Irala]]'', [[Kutipan kasus|630 F.2d 876]], [[Pengadilan Tinggi Federal Amerika Serikat untuk Wilayah II|Pengadilan Tinggi Federal Amerika Serikat]] memutuskan bahwa pengadilan ini mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan agen [[Pemerintah Paraguay]]<ref>Under the legal principles of the United States, the government of a nation, as a [[Juristic person|legal body]], cannot be held liable for willful or intentional acts against its [[constitution]], the [[law of nations]], or its internal laws. This is because a government is a creature created by action of positive law, and therefore, as a creature of law, cannot act in a matter inimical to the very thing that gives it meaning. However, this poses a problem: what if a government does act unlawfully? How can this conduct be punished? Over the years, the courts have created a [[legal fiction]] so as to give relief to victims of unlawful governmental acts. This fiction supposes that these unlawful acts are not engaged, conspired, or otherwise directed by the government in question, but by the individual officers of a government who carried out the unlawful acts. Therefore, even though a government may not be held liable for acts committed in its name, individual government agents who commit acts against the Constitution or the law of nations can be held personally liable. (Indeed, their liability is heightened, as they acted under [[color of law]], gravely aggravating the magnitude of the offense; see ''[[Ex parte Young]]'', [[Case citation|209 U.S. 123]] (1908), as well as ''[[Bivens v. Six Unknown Named Agents]]'', [[Case citation|403 U.S. 388]] (1971).) This provides an incentive to government agents not to "[[Nuremberg Defense|just follow orders]]" when those "orders" are criminal.</ref> yang ditemukandinyatakan telah melakukan kejahatan penyiksaan terhadap warga negara Paraguay,. menggunakanPengadilan yurisdiksinyamenyatakan dimempunyai kewenangan hukum untuk mengadili perkara ini atas bawahdasar ''Klausul Pelanggaran''<ref>Article 1, Section 8, Clause 10 of the [[Constitution of the United States]], which provides that the [[Congress of the United States|Congress]] is granted the power to "[t]o define and punish Piracies and [[Felonies]] on the high Seas, and Offenses against the Law of Nations"; this clause both expressly provides that the Congress may [[Codification (law)|codify]] [[customary international law]] into federal law, and implicitly recognizes this law, or, as it has been known, since time immemorial, as the [[Law of Nations]], as a source of law outside of the Constitution, like the [[common law]] is.</ref> [[Undang-Undang Dasar Amerika Serikat|Konstitusi Amerika Serikat]], Undang-Undang Klaim Perbuatan Melawan Hukum Warga Asing, dan [[Kebiasaan internasional|hukum kebiasaan internasional]]. Dalam memutuskan halperkara ini, pengadilanPengadilan menyatakan bahwa "Memang, untuk tujuan pertanggungjawaban perdata, penyiksa telah menjadi seperti bajak laut dan pedagang budak di hadapannya: ''hostis humani generis'', musuh seluruh umat manusia." Penggunaan istilah ''hostis humani generis'' ini telah diperkuat oleh putusan [[Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia|Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia]] dalam putusanperkara yang diberikan kepadamelibatkan seorang penyiksa dalam ''Prosecutor v.'' ''Furundija''.<ref>{{Cite web|date=1998-12-10|title=Decision of ICTY in Prosecutor v. Furundžija|url=https://www.un.org/icty/furundzija/trialc2/judgement/index.htm|archive-url=https://web.archive.org/web/20080313204736/http://www.un.org/icty/furundzija/trialc2/judgement/index.htm|archive-date=2008-03-13|access-date=2008-09-10}}</ref><ref>Janis, M. and Noyes, J. "International Law: Cases and Commentary (3rd ed.)", Page 148 (2006)</ref>