Kontrak sosial: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
[[Berkas:Leviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg|jmpl|319x319px|Sampul buku ''[[Leviathan (buku)|Leviathan]]'' (1651), karya [[Thomas Hobbes]] yang membahas konsep teori kontrak sosial.]]▼
'''Kontrak sosial''' adalah sebuah perjanjian antara [[rakyat]] dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu.<ref name="Audi">{{en}}Jean Hampton. 1999. "Social Contract". In ''Cambridge Dictionary of Philosophy''. Robert Audi, ed. 855. London: Cambridge University Press.</ref> Dalam filsafat moral dan politik, kontrak sosial adalah teori yang berasal dari Zaman Pencerahan yang berkenaan dengan legitimasi otoritas negara atas individu-individu.<ref>{{Cite book|last=Gough|first=John Wiedhoff|date=1936|title=The Social Contract|url=https://archive.org/details/socialcontract0000jwgo|location=Oxford|publisher=Clarendon Press|url-status=live}}</ref> ▼
▲[[Berkas:Leviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg|jmpl|319x319px|Sampul buku ''[[Leviathan (buku)|Leviathan]]'' (1651), karya [[Thomas Hobbes]] yang membahas
Argumen kontrak sosial biasanya mengandaikan bahwa individu-individu dalam telah menyetujui, baik secara eksplisit ataupun implisit, untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka dan untuk tunduk kepada otoritas (Penguasa, atau keputusan mayoritas). Sebagai gantinya, mereka mendapatkan perlindungan hak atau pemeliharaan tatanan sosial.<ref>{{Cite book|last=Friend|first=Celeste|title=Social Contract Theory|url-status=live}}</ref> Hubungan antara [[Hak kodrati dan hak ikhtiyari|hak kodrati dan hak hukum]] sering menjadi isu dalam teori kontrak sosial. Istilah kontrak sosial berasal dari karya Jean-Jacques Rousseau, [[Du contrat social|The Social Contract]] (bahasa Prancis: ''Du contract social ou Principes du droit politique''), sebuah buku yang dipublikasikan pada tahun 1762. Meskipun teori kontrak sosial dapat ditemukan pada zaman kuno, seperti dalam [[Filsafat Yunani kuno|filsafat Yunani]], [[Stoikisme]] dan [[Hukum Romawi]] dan [[Kanonik (imam)|Kanonik]], kontrak sosial berkembang menjadi doktrin utama legitimasi politik mulai pada pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-19.▼
▲'''Kontrak sosial''' adalah sebuah perjanjian antara [[rakyat]] dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu.<ref name="Audi">{{en}}Jean Hampton. 1999. "Social Contract". In ''Cambridge Dictionary of Philosophy''. Robert Audi, ed. 855. London: Cambridge University Press.</ref> Dalam filsafat moral dan politik, kontrak sosial adalah teori yang berasal dari [[Zaman Pencerahan]] yang berkenaan dengan legitimasi otoritas negara atas individu-individu.<ref>{{Cite book|last=Gough|first=John Wiedhoff|date=1936|title=The Social Contract|url=https://archive.org/details/socialcontract0000jwgo|location=Oxford|publisher=Clarendon Press|url-status=live}}</ref>
▲Argumen kontrak sosial biasanya mengandaikan bahwa individu-individu dalam
Para pemikir teori kontrak sosial dan hak kodrati abad ke-17 dan ke-18 yang terkenal antara lain [[Hugo Grotius|Hugo de Groot]] (1625), [[Thomas Hobbes]] (1651), [[Samuel von Pufendorf]] (1673), [[John Locke]] (1689), [[Jean-Jacques Rousseau]] (1762) dan [[Immanuel Kant]] (1797). Masing-masing pemikir ini menggunakan pendekatan terhadap konsep otoritas politik yang berbeda. Grotius mengemukakan bahwa setiap individu manusia memiliki hak kodrati. Thomas Hobbes terkenal mengatakan bahwa dalam "[[keadaan alamiah]]", kehidupan manusia adalah "terisolasi, malang, jahat, brutal dan singkat". Dengan tidak adanya tatanan politik dan hukum dalam keadaan alamiah, setiap orang akan memiliki kebebasan alami yang tidak terbatas, termasuk "hak untuk melakukan segala sesuatu" termasuk kebebasan untuk menjarah, memperkosa, dan membunuh; oleh karena itu, akan ada "perang antara semua melawan semua" tanpa akhir (''[[Bellum Omnium Contra Omnes|bellum omnium contra omnes]]''). Untuk menghindari hal tersebut, "manusia bebas" membuat kontrak satu sama lain untuk membangun komunitas politik (masyarakat sipil) melalui kontrak sosial di mana mereka semua mendapatkan keamanan sebagai imbalan karena menundukkan diri merekea pada kedaulatan mutlak, satu orang atau kumpulan orang. Meskipun dektir penguasa mungkin sewenang-wenang dan tirani, Hobbes melihat pemerintahan absolut sebagai satu-satunya alternatif untuk anarki yang mengerikan dari keadaan alam. Hobbes menegaskan bahwa manusia setuju untuk melepaskan hak-hak mereka demi otoritas absolut pemerintah (monarki atau parlementer). sebagai alternatif, Locke dan Rousseau berpendapat bahwa kita memperoleh hak-hak sipil sebagai imbalan untuk menerima kewajiban untuk menghormati dan membela hak-hak orang lain, melepaskan beberapa kebebasan untuk melakukannya.▼
▲Para pemikir teori kontrak sosial dan hak kodrati abad ke-17 dan ke-18 yang terkenal antara lain [[Hugo Grotius|Hugo de Groot]] (1625), [[Thomas Hobbes]] (1651), [[Samuel von Pufendorf]] (1673), [[John Locke]] (1689), [[Jean-Jacques Rousseau]] (1762) dan [[Immanuel Kant]] (1797). Masing-masing pemikir ini menggunakan pendekatan terhadap konsep otoritas politik yang berbeda. Grotius mengemukakan bahwa setiap individu manusia memiliki hak kodrati. Thomas Hobbes terkenal mengatakan bahwa dalam "[[keadaan alamiah]]", kehidupan manusia adalah "terisolasi, malang, jahat, brutal dan singkat". Dengan tidak adanya tatanan politik dan hukum dalam keadaan alamiah, setiap orang akan memiliki kebebasan alami yang tidak terbatas, termasuk "hak untuk melakukan segala sesuatu" termasuk kebebasan untuk menjarah, memperkosa, dan membunuh; oleh karena itu, akan ada "perang antara semua melawan semua" tanpa akhir (''[[Bellum Omnium Contra Omnes|bellum omnium contra omnes]]''). Untuk menghindari hal tersebut,
Di sisi lain, pemikir-pemikir lainnya seperti Locke dan Rousseau berpendapat bahwa individu-individu mendapatkan hak-hak sipil sebagai ganti dari penerimaan kewajiban untuk menghormati dan membela hak-hak orang lain dengan melepaskan beberapa kebebasan yang mereka miliki.
Pada abad ke-19, teori kontrak sosial memudar dengan semakin berkembangnya [[utilitarianisme]], [[hegelianisme]], dan [[marxisme]]. Teori kontrak sosial dikembangkan kembali pada abad ke-20, terutama dalam bentuk eksperimen pemikiran oleh [[John Rawls]].
== Referensi ==
{{reflist}}
[[Kategori:Filsafat Politik]]▼
[[Kategori:Sosiologi]]
[[Kategori:Kedaulatan]]
[[Kategori:Konsep politik]]
|