Hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
k Membatalkan 1 suntingan oleh Torangkobes (bicara) ke revisi terakhir oleh Claralarisa Tag: Pembatalan |
||
(19 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Hukum di Indonesia''' menganut sistem hukum campuran
Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian hukum sangat luas. Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia, sistem terpenting dalam hukum yakni melaksanakan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang [[politik]]<ref name='unimed'/>. Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat [[pemerintahan]] atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpere atau corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan
|url=https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/05/peran-dan-kedudukan-empat-pilar-dalam-penegakan-hukum-hakim-jaksa-polisi-serta-advocat-dihubungkan-dengan-penegakan-hukum-pada-kasus-korupsi/|access-date=2022-07-24|website=RASINDONEWS.COM|language=id}}</ref><ref>https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf</ref>
Baris 8:
== Sejarah Singkat dan Jenis hukum ==
Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1) pengadilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda; 2) peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu suatu peradilan yang diselenggarakan oleh sebuah Kerajaan, diatur dalam suatu peraturan swapraja tahun 1938 (Zelffbestuursregelen 1938); 3) peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad 1932-80 yang dalam pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari 13 (tiga belas) karesidenan yang ada peradilan adat; 4) peradilan agama (godienstigerechtspraak) diatur dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. 1882-152, kemudian diubah dalam S. 1935-102 yang dalam pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa (dorpsrechter).<ref name="tory">http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf</ref>
=== Hukum perdata ===
Baris 55:
Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Hukum
=== Hukum antartata hukum ===
Baris 62:
=== Hukum adat ===
{{Utama|Hukum adat Indonesia}}
Hukum [[adat]] adalah [[
=== Hukum Islam ===
Baris 102:
=== Jaksa dan polisi ===
Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah [[jaksa|kejaksaan]] dan [[polisi|kepolisian]]. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya.
Apabila ditemukan unsur-unsur tindak [[pidana]], baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi.
Baris 112:
Oleh karena itu putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan hukum materil dan hukum formil termasuk dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembuktian. Putusan itu sendiri merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara dan merupakan ukuran dari keprofesionalan seorang hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir suatu perkara.<ref>{{Cite web|last=Rasindo Group|first=CFJ|date=2022-06-06|title=PERAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PUTUSAN
|url=https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/06/peran-hakim-peradilan-agama-dalam-mewujudkan-keadilan-dan-kepastian-hukum-melalui-putusan/|access-date=2022-07-24|website=RASINDONEWS.COM|language=id}}</ref>
== Prinsip Kesetaraan Hukum ==
Kesetaraan Hukum merujuk pada perlakuan yang [[adil]] dan merata di ambang hukum, tanpa diskriminasi berlandaskan aspek-aspek apa pun. Pada era [[Demokrasi]] dan [[Reformasi]] saat ini kesadaran masyarakat terhadap [[hukum]] semakin meningkat tajam dari pada tahun sebelumnya. Jika dicermati di masyarakat bawah, setiap perkara yang tidak dapat di damai biasanya langsung di bawah ke [[Pengadilan]] dengan harapan ada hadapan akan ad kepastian hukum yang dapat diterima tergugat dan pengugat oleh parat penegak hukum yang terlibat.
Di Indonesia, kasus-kasus sepele sering terjadi namun dibesar-besarkan oleh [[media]] karena ketidak adilan [[hukum di Indonesia]]. Bahwasanya keadilan di negara ini memberikan hukuman yang lebih berat kepada kelas menengah<ref name='thelaw'/>. Begitulah dinamika hukum di Indonesia, seakan paradigmanya berubah, yang menengah adalah yang berkuasa, yang memiliki uang tunai yang paling banyak, dan yang berkuasa.<ref name='thelaw'/>
Penulis sepakat bahwa apa pun yang disebut pidana adalah sebuah kesalahan. Namun, jangan lupa bahwa hukum juga memiliki prinsip kemanusiaan.<ref name='thelaw'>https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law</ref>
== Lihat pula ==
Baris 129 ⟶ 134:
* {{id}} [http://www.polri.go.id/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)]
* {{id}} [http://www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm Produk Perundang-Undangan Republik Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060405135054/http://www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm |date=2006-04-05 }}
* [https://berbagi.co.id/perbedaan-serta-contoh-hukum-perdata-dan-pidana/ Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana]
{{topik dunia|Hukum di}}
|