Agus Widjojo: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Officeholder

|honorific-prefix =

|image = Gubernur Lemhannas Agus Widjojo.jpg

|caption = Agus Widjojo

|term_end2 = 12 Januari 2022

|predecessor2 = [[Budi Susilo Soepandji]]

|birth_date = {{birth date and age|1947|6|8}}

|death_date = <!--{{death date and age||||||}}-->

|death_place =

|allegiance = {{flag|Indonesia}}

|branch = [[Berkas:Insignia of the Indonesian Army.svg|25px]] [[TNI Angkatan Darat]]

|rank = [[Berkas:Pdu letjendtni staf.png|25px]] [[Letnan Jenderal]] [[TNI]]

|unit = [[Infanteri]]

|commands =

|awards =

|occupation = [[Tentara]]

}}

 

 

== Karier ==

 

 

 

Dalam peluncuran bukunya tahun 2015 mengenai Transformasi TNI, dia mengemukakan pada pemerintahan saat ini banyak peran di luar profesi kemiliteran yang “dititipkan” untuk dilaksanakan TNI, di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan lain-lain. Menurut Widjojo, peran dan tugas utama TNI adalah pertahanan negara dan setelah disadari banyak peran di luar kemiliteran pada saat itu mengganggu kehidupan demokrasi Indonesia maka jangan lagi TNI ditarik ke wilayah itu. Dia tegaskan, kepercayaan diri kalangan elite dan pucuk pimpinan sipil negara ini dapat ditinggikan dengan lebih menumbuhkan kapasitas di antara mereka.<ref>[http://www.antaranews.com/berita/520503/letjen-purn-agus-widjojo-luncurkan-buku-transformasi-tni "Letjen Purn Agus Widjojo luncurkan Buku Transformasi TNI"]</ref> [[Tentara Nasional Indonesia]] perlu memusatkan perhatian pada tugas pokoknya menjaga pertahanan nasional, sehingga sebagai implikasinya mesti melepaskan tanggung jawab di sektor keamanan dalam negeri, seperti dalam kasus tumpang tindih [[TNI AL]] dengan [[Bakamla]]. “Masih ada salah pengertian bahwa keamanan laut dan keamanan maritim berada di tangan TNI Angkatan Laut. Perlu ditanamkan pengertian, fungsi keamanan maritim merupakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sipil,” kata Agus.<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-20-82691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim/"Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim"]</ref>

Ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala [[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]] (UKP3R) pada masa Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] periode pertama. Dia adalah Senior Fellow dari [[Centre for Strategic and International Studies]] dan ''Visiting Fellow Senior'' dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura. Ia juga merupakan penasihat di Dewan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD), [[Universitas Udayana]], [[Bali]] yang menggagas [[Bali Democracy Forum]]. Ia telah menulis berbagai artikel tentang isu-isu keamanan di wilayah [[Asia-Pasifik]].

 

 

== Operasi Militer ==

* Perwira Pertama Pussenif

* Wadan Yonif Linud 328/Dirgahayu

* Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I

* Asisten Operasi Kasdam III/Siliwangi

* Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya

* Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI

* Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad

 

== Jabatan Pemerintahan ==

* Anggota Dewan Penasihat Lembaga Ketahanan Nasional

* Duta Besar RI untuk Filipina (2022—)

 

== Publikasi ==

# Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri (Center for Strategic International Studies, 2015)

 

== Referensi ==

{{Incumbent succession box|title=[[Daftar Duta Besar Indonesia untuk Filipina|Duta Besar Indonesia untuk Filipina]]|before=[[Sinyo Harry Sarundajang]]|after=[[Petahana]]|years=2022—sekarang}}

{{s-gov}}

{{kotak selesai}}

 

{{DEFAULTSORT:Widjojo, Agus}}

[[Kategori:Gubernur Lemhannas]]

[[Kategori:Tokoh Jawa Tengah]]

[[Kategori:Tokoh dari Surakarta]]