Parlemen: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Aulia Zuhria (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Wadaihangit (bicara | kontrib)
k Menambahkan foto ke halaman #WPWP
 
(75 revisi perantara oleh 43 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:Swiss Council of States Session Spectators.jpg|jmpl|300x300px|Sesi Dewan Negara Swiss, dengan penonton di galeri.]]
'''Parlemen''' adalah sebuah dewan perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih untuk satu periode.
'''Parlemen''' adalah sebuah [[badan legislatif]], khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari [[Britania Raya]]. Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14, berasal dari Parlemen Prancis abad ke-11, dari "parler", yang berarti "untuk berbicara". Makna ini berkembang dari waktu ke waktu, awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial, sering kali dipanggil oleh seorang raja. Pada abad ke-15, di Inggris, itu secara khusus berarti badan legislatif.
Parlemen adalah sebuah lembaga [[legislatif]]. Kita lebih sering menyebutnya sebagai DPR.
 
Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan [[sistem parlementer]] di mana [[eksekutif]] secara [[konstitusional]] bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan [[sistem presidensial]] di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat [[kepala pemerintahan]] dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen. Beberapa negara mengembangkan [[sistem semipresidensial]] yang menggabungkan seorang [[Presiden]] yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen.
Pada masa 1949 - 1959, Indonesia menganut Konstitusi RIS yang berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlanjut sampai Konstitusi Undang - undang Dasar Sementara 1950 dimulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, parlemen menjadi bagian yang utama dan penting. Karena Indonesia pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer ( kabinet atau menteri bertanggung jawab kepada parlemen yaitu DPR ).
 
Parlemen dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk [[unikameral]] atau [[bikameral]] meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit.
Dalam Konstitusi RIS, hal tersebut diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa "Presiden tidak dapat diganggu gugat". Artinya Presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas - tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, bukan kepala Pemerintahan.
Pada pasal 118 ayat 2 ditegaskan bahwa "Menteri - menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama - sama untuk seluruhnya maupun masing - masing untuk bagiannya sendiri - sendiri".
 
Seorang [[Perdana Menteri]] ('''PM''') adalah hampir selalu seorang pemimpin partai yang memiliki posisi mayoritas di [[majelis rendah]] pada parlemen, tetapi hanya menduduki jabatan tersebut selama parlemen masih mempercayainya. Jika anggota majelis rendah kehilangan kepercayaan dengan alasan apapun, maka mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya dan memaksa PM untuk mengundurkan diri. Hal ini dapat sangat berbahaya bagi kestabilan pemerintahan jika jumlah posisi suara relatif seimbang.
Sedangkan ketika Kopnstitusi berubah menjadi UUD Sementara 1950, hal tersebut diatur dalam pasal 83 ayat 1 UUDS 1950 ditegaskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat". Kemudian, pada ayat 2 disebutkan bahwa "Menteri - menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama - sama untuk seluruhnya maupun masing - masing untuk bagiannya sendiri - sendiri".
 
== Sejarah ==
Jadi, sebenarnya pokok parlementar dari tahun 1949 sampai 1959 tidak berbeda.
Sejak zaman kuno, ketika masyarakat adalah suku, ada dewan atau kepala desa yang keputusannya dinilai oleh tetua desa. Ini disebut tribalisme. Beberapa ahli berpendapat bahwa di Mesopotamia kuno ada pemerintahan demokratis primitif di mana raja-raja dinilai oleh dewan. Hal yang sama telah dikatakan tentang India kuno, di mana beberapa bentuk majelis deliberatif ada, dan oleh karena itu ada beberapa bentuk demokrasi. Namun, klaim ini tidak diterima oleh sebagian besar ulama, yang melihat bentuk-bentuk pemerintahan ini sebagai oligarki.
 
Athena kuno adalah tempat lahir demokrasi. Majelis Athena (ἐκκλησία, ekklesia) adalah lembaga yang paling penting, dan setiap warga negara dapat mengambil bagian dalam diskusi. Namun, demokrasi Athena tidak representatif, tetapi lebih langsung, dan karena itu ekklesia berbeda dari sistem parlementer.
== Daftar parlemen ==
 
Republik Romawi memiliki majelis legislatif, yang memiliki keputusan akhir mengenai pemilihan hakim, pengesahan undang-undang baru, pelaksanaan hukuman mati, deklarasi perang dan perdamaian, dan penciptaan (atau pembubaran) aliansi. Senat Romawi mengendalikan uang, administrasi, dan rincian kebijakan luar negeri.
'''Contemporary'''
 
* [[European Parliament]]
Beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa syura Islam (metode pengambilan keputusan dalam masyarakat Islam) analog dengan parlemen. Namun, yang lain menyoroti apa yang mereka anggap perbedaan mendasar antara sistem syura dan sistem parlementer.
 
== Sistem ==
=== Unikameral ===
Sistem unikameral (badan legislatif hanya satu majelis yang langsung mewakili rakyat) mulai populer sejak akhir abad XVIII dan awal abad XIX.
Keuntungan sistem satu kamar:
* lebih sederhana sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh negara lebih murah;
* efisiensi kerja dalam lapangan perundang-undangan lebih besar;
* pertanggungjawaban ada padanya secara tegas;
* lebih menggambarkan kekuasaan yang langsung dari pemilih (konstituen).
 
Kerugian sistem satu kamar:
* dalam membicarakan persoalan bangsa/ negara kurang teliti dibandingkan sistem dua kamar;
* kepentingan daerah-daerah tidak diwakili secara langsung
 
=== Bikameral ===
Sistem dua kamar merupakan pengembangan sistem aristokrasi ke sistem demokrasi. Pada awalnya [[majelis tinggi]] dimaksudkan sebagai pertahanan terakhir dari kekuasaan raja dan para bangsawan karena secara langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan raja. Kini majelis tinggi pada umumnya tidak lagi merupakan perwakilan dari golongan bangsawan (kalangan atas), melainkan wakil-wakil dari negara-negara bagian karena pada umumnya yang menggunakan sistem dua kamar adalah negara-negara serikat.
 
Keuntungan sistem dua kamar:
* dapat mempertimbangkan persoalan secara lebih teliti;
* karena sistem dua kamar ini dipilih atas dasar yang berbeda, maka lebih mencerminkan sikap umum dari kehendak rakyat;
* menjamin kepentingan tertentu bagi daerah-daerah atau negara bagian.
 
Kerugian sistem dua kamar:
* biaya yang dikeluarkan negara semakin besar;
* perselisihan antara dua majelis sering mengakibatkan jalan buntu (dead-locked).
 
Contoh negara yang menggunakan sistem dua kamar:
* Amerika Serikat: Senate dan House of Representatives
* Inggris: House of Lords dan House of Commons
* Belanda: Eerste Kamer dan Tweede Kamer
* Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
 
== Daftar parlemen ==
'''Kontemporer'''
* [[Parlemen Eropa]]
* [[Parlemen Australia]]
* [[Parlemen Kanada]]
Baris 28 ⟶ 64:
** [[Parlemen Skotlandia]]
 
'''Tak berfungsiTerdahulu'''
* [[Parlemen Irlandia]] ([[1200]]-[[1801]] AD)
* [[Parlemen Irlandia Selatan]] ([[1921]]-[[1922]])
* [[Parlemen Irlandia Utara]] ([[1921]]-[[1973]])
 
== Lihat pula ==
* [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR)]]
* [[MPR]]
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)]]
* [[DPR]]
* [[Volksraad]] parlemen Indonesia mulai tahun 1918 sampai tahun 1939
* [[Kongres]]
 
== Pranala luar ==
* [http://www.mpr.go.id/ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia]
* [http://www.dpr.go.id/ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120204074445/http://www.dpr.go.id/ |date=2012-02-04 }}
* [http://www.kabarparlemen.com/ Kabar Parlemen Indonesia]
 
<!-- interwiki -->
 
[[Kategori:Parlemen| ]]
[[Kategori:Politik]]
 
{{Link FA|ms}}
{{Link FA|sh}}
 
[[ar:برلمان]]
[[arz:برلمان]]
[[ast:Parllamentu]]
[[az:Məclis]]
[[be:Парламент]]
[[be-x-old:Парлямэнт]]
[[bg:Парламент]]
[[br:Parlamant]]
[[bs:Parlament]]
[[ca:Parlament]]
[[cs:Parlament]]
[[cy:Senedd]]
[[da:Parlament]]
[[de:Parlament]]
[[en:Parliament]]
[[eo:Parlamento]]
[[es:Parlamento]]
[[et:Parlament]]
[[eu:Parlamentu]]
[[fa:پارلمان]]
[[fi:Parlamentti]]
[[fr:Parlement]]
[[ga:Parlaimint]]
[[gan:議會]]
[[gd:Pàrlamaid]]
[[gl:Parlamento]]
[[he:פרלמנט]]
[[hi:भारत की संसद]]
[[hr:Parlament]]
[[hu:Parlament]]
[[is:Þing]]
[[it:Parlamento]]
[[ja:議会]]
[[kn:ಸಂಸತ್ತು]]
[[ko:의회]]
[[krc:Парламент]]
[[ku:Parleman]]
[[la:Parlamentum]]
[[lb:Parlament]]
[[ln:Palemá]]
[[lo:ສະພາ]]
[[lt:Parlamentas]]
[[lv:Parlaments]]
[[mi:Pāremata]]
[[mk:Парламент]]
[[ms:Parlimen]]
[[my:လွှတ်တော်]]
[[nl:Parlement]]
[[nn:Parlament]]
[[no:Parlament]]
[[nrm:Parlément]]
[[oc:Parlament]]
[[pl:Parlament]]
[[ps:ولسي جرګه]]
[[pt:Parlamento]]
[[qu:Rimana huñunakuy]]
[[ro:Parlament]]
[[ru:Парламент]]
[[sh:Parlament]]
[[simple:Parliament]]
[[sk:Parlament]]
[[sl:Parlament]]
[[so:Baarlamaan]]
[[sr:Скупштина]]
[[sv:Parlament]]
[[sw:Bunge]]
[[tg:Парламент]]
[[th:รัฐสภา]]
[[tl:Batasan]]
[[tr:Parlamento]]
[[uk:Парламент]]
[[ur:Parliament]]
[[wuu:议会]]
[[yi:פארלאמענט]]
[[zh:议会]]