Media di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Pada masa pemerintahan [[orde baru]], [[media]] di [[Indonesia]] mengalami “masa kelam”, karena pada saat itu media tidak memperoleh kebebasan pers untuk memberitakan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Media masih diatur dan dikuasai oleh pemerintahan, sehingga belum dapat secara bebas dan independen menyampaikan informasi kepada [[khalayak]]. Pada saat itu, media terancam mengalami pembredelan apabila memberitakan atau pesan komunikasi dan informasi yang menentang penguasa atau pemerintahan. Media harus tunduk dan hanya diperbolehkan menyebarkan hal yang menguntungkan dan baik bagi [[pemerintah]]. Pada masa ini, media digunakan untuk menjaga kestabilan penguasa dan pemerintahan<ref>http://www.kompasiana.com/andi.kc/media-pasca-orde-baru_55285a606ea834cb6a8b4599</ref>.Setelah berakhirnya masa kekuasaan dan pemerintahan Presiden Soeharto, kebebasan media di Indonesia meningkat dengan pesat. Setelah lama ditekan, diawasi, dibatasi, dan dilecehkan oleh pemerintahan orde baru, akhirnya kini media atau pers di Indonesia menjadi salah satu media yang paling bebas dan hidup di Asia.<ref name="Kuipers, Joel C 2011">Kuipers, Joel C. "The Media", in (Frederick, William H. and Worden, Robert L. 2011. Indonesia: a country study. Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress. )</ref> Setelah orde baru berakhir, media yang tadinya serupa dan hanya memberitakan hal dari sudut pandang yang sama perlahan mulai berubah menuju pluralisme yang agak lebih besar atau sudut pandang yang berbeda-beda, terbuka pada hal-hal baru, dan independen, dan tidak lagi tergantung pada pemerintahan.▼

[[Pluralisme]] mulai terjadi ketika pemerintahan [[Reformasi]] (pemerintahan setelah orde baru) mulai mengizinkan berdirinya sebuah stasiun [[radio]] dan [[televisi]] yang baru. Pada awalnya, terdapat aturan bahwa seluruh stasiun televisi harus berbasis di Jakarta. Lisensi atau izin untuk mendirikan stasiun televisi pada awalnya juga hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, seperti anggota keluarga mantan [[Presiden]] [[Soeharto]], orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, dan beberapa konglomerat lainya<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Dalam beberapa tahun runtuhnya orde baru, perkembangan media, khususnya media televisi dapat dikatakan cukup pesat. Saat itu sebagian media televisi telah mampu menjangkau sekitar 70 hingga 80 persen populasi seluruh [[masyarakat Indonesia]]. Karena beberapa televisi baru mulai bermunculan, maka mengakibatkan persaingan antar televisi tersebut untuk mendapatkan pendapatan [[iklan]] dan penonton. Persaingan yang cukup pesat menyebabkan beberapa media mulai tertarik dan tergoda untuk mendorong batas-batas yang selama ini dipegangnya. Salah satu batasan yang mulai ditinggalkan adalah mengenai larangan menayangkan program [[berita]] selain yang dihasilkan oleh negara, yaitu berita dari [[TVRI]] (Televisi Republik Indonesia)<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Saat itu TVRI adalah sebuah stasiun televisi yang dikelola oleh pemerintah, sehingga berita yang dihasilkan oleh stasiun televisi tersebut lebih memihak dan menguntungkan pemerintah.▼

Stasiun-stasiun televisi tersebut ternyata sangat menguntungkan dan mampu menghasilkan profit yang sangat besar. Hal itu menyebabkan pemerintah atau [[Rezim]] menjadi sulit untuk menghukum kerabat maupun teman dekat sendiri. Walau stasiun televisi melanggar aturan yang telah dibuat dengan menyiarkan program berita independen yang diproduksi sendiri, namun pemerintah kesulitan untuk menutup stasiun televisi tersebut<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. [[Surya Citra Televisi]] (SCTV) dan [[Rajawali Citra Televisi Indonesia]] (RCTI) adalah contoh dari stasiun televisi yang memproduksi dan menyiarkan program berita sendiri pada saat itu. Ternyata, program berita tersebut menjadi sangat populer serta disukai oleh pemirsa diseluruh negeri. Program berita independen menjadi program berita alternatif yang memiliki pandangan berbeda dari TVRI. Meskipun program berita yang diproduksi dan disiarkan oleh stasiun televisi tersebut masih relatif “jinak” dan tidak terlalu menentang ataupun memojokan pemerintahan, tetapi program berita tersebut cukup efektif dan berpengaruh untuk melemahkan TVRI<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Sejak berakhirnya masa orde baru, media menjadi lebih bebas dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 2003, pemerintah melaporkan bahwa terdapat lebih dari 2.000 stasiun televisi dan radio illegal di seluruh negeri. Hal ini membuat pemerintah mendesak seluruh stasiun televisi dan radio illegal untuk mengajukan izin atau menutupnya.▼

{{see also|Daftar surat kabar di Indonesia}}▼

Jumlah surat kabar atau Koran dan beragam media cetak lainnya telah berkembang dengan signifikan sejak tahun [[1998]], atau sejak berakhirnya masa pemerintahan orde baru<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Lebih dari 50 surat kabar harian utama diterbitkan di seluruh [[Nusantara]], dengan mayoritas di pulau [[Jawa]]. Bahkan, terdapat ratusan surat kabar, [[majalah]], dan [[tabloid]] baru bermunculan. Surat kabar yang memperoleh pembaca terbanyak adalah surat kabar [[Kompas]], yang berbasis di [[Jakarta]]. Surat kabar Kompas memproduksi 523.000 eksemplar, disusul oleh [[Suara Merdeka]] yang berbasis di [[semarang]], [[Berita Buana]] yang berbasis di Jakarta, [[Pikiran Rakyat]] yang berbasis di [[Bandung]], dan [[Sinar Indonesia Baru]] yang berbasis di [[Medan]] dengan masing-masing produksi sekitar 150.000 eksemplar<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Selain itu terdapat juga surat kabar yang beredar dengan menggunakan [[Bahasa Inggris]]. Surat kabar berbahasa Inggris yang diterbitkan di Jakarta adalah [[Jakarta Post]] dan [[Jakarta Globe]], dengan masing-masing produksi sekitar 40.000 eksemplar<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Pada tahun 2003. Surat kabar dibaca oleh sekitar 8,6 persen masyarakat Indonesia, sedangkan menurut lembaga survei [[Nielsen]], sebanyak 12 persen masyarakat Indonesia saat ini masih membaca dan mengkonsumsi surat kabar<ref name="nielsen.com">http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html</ref>. Selain surat kabar, juga terdapat majalah mingguan yang terbit dengan menggunakan bahasa Inggris. Majalah tersebut adalah majalah berita mingguan [[Tempo]] dan [[Grata]]. Saat ini, total pembaca majalah menurut lembaga survei Nielsen adalah sekitar 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia<ref name="nielsen.com"/>. Saat ini, hampir seluruh surat kabar dan majalah selain memproduksi berita dalam bentuk cetak, juga memiliki edisi online-nya. Produsen surat kabar yang memiliki luas jangkauan yang besar juga menggunakan digital printing remote untuk dapat mencetak surat kabar dari tempat berbeda, agar dapat memecahkan masalah distribusi di daerah-daerah terpencil di Indonesia<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. [[ANTARA]] adalah kantor berita resmi [[pemerintah Indonesia]]. [[Monumen Pers Nasional]] saat ini memiliki lebih dari satu juta koleksi surat kabar dan majalah, serta berbagai pameran dan [[artefak]] yang terkait dengan [[sejarah]] [[pers]] di Indonesia<ref>http://mpn.kominfo.go.id/index.php/2013/12/11/pelestarian-arsip-dan-peningkatan-pelayanan-melalui-digitalisasi/</ref>.▼

{{artikel utama|Televisi di Indonesia}}▼

[[Televisi]] adalah media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk [[suara]] (audio) dan [[gambar]] (visual). Karena kemampuannya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa televisi lebih menarik, sehingga banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, menurut survei yang dilakukan oleh [[Nielsen]], sekitar 95 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi dan menonton televisi<ref>http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html.</ref>. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan [[media penyiaran]], khususnya televisi sangat tinggi di Indonesia. Televisi bahkan mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi televisi untuk mencari informasi, mengetahui keadaan [[politik]], [[ekonomi]], dan [[sosial]], menggunakan sebagai [[pendidikan]], [[pengetahuan]] dan juga [[hiburan]]. Saat ini, terdapat beragam program yang ditayangkan televisi guna untuk memenuhi kepuasan penontonnya, di antara lain adalah program [[berita]], [[sinetron]], [[komedi]], [[talk show]], [[reality show]], [[pencarian bakat]] dan sebagainya.▼

Saat ini, televisi diatur oleh pemerintahan melalui [[Direktorat Jendral Telekomunikasi]] dan [[Komisi Penyiaran Indonesia]] (KPI)<ref name="ReferenceA">Kuipers, Joel C. " Post and Telecommunications", in (Frederick, William H. and Worden, Robert L. 2011. Indonesia: a country study. Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress. )</ref>. Saat ini, televisi dan radio nasional dikendalikan dan dikelola oleh jaringan pemerintah, sedangkan televisi dan radio swasta yang bersifat komersial dikendalikan oleh pihak [[swasta]] atau pemilik perorangan. Televisi komersial swasta muncul dan berkembang sejak diperkenalkannya RCTI di wilayah Jakarta pada tahun 1988<ref name="ReferenceA"/>. Pada awal abad 21, sistem komunikasi terus menerus ditingkatkan hingga mampu membawa membawa sinyal televisi untuk setiap desa di negara ini. Saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses dan menonton 11 saluran program televisi. Saluran televisi tersebut terdiri dari saluran televisi nasional yang dimiliki oleh Negara, serta 15 saluran komersial swasta. Saluran nasional adalah [[TVRI]], sedangkan 15 saluran televisi komersial swasta adalah [[RCTI]], [[GTV (Indonesia)|GTV]], [[MNCTV]], [[iNews]], [[SCTV]], [[Indosiar]], [[antv]], [[tvOne]], [[Metro TV]], [[Trans7]], [[Trans TV]], [[Rajawali Televisi|RTV]], [[Kompas TV]], [[NET.]], dan [[INTV]].Selain 15 saluran televisi yang memiliki luas jangkauan siaran nasional, terdapat juga 54 stasiun televisi berjaringan pada tahun 2016, seperti [[Jawa Pos TV]], [[JTV]], [[Sunda Kiwari TV|SKTV]], [[Radar TV]], [[Nirwana TV]], [[Bali TV]], [[Jak TV]], [[O Channel]], [[DAAI TV]], [[KTV]], [[Gramedia TV]] atau [[Antara TV]].▼