Penataan daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
UdinIbrahim (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (163 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Pembagian administratif Indonesia}}
'''Penataan daerah di Indonesia''' dilaksanakan oleh [[Pemerintah Indonesia]] dalam rangka pelaksanaan kewenangan [[desentralisasi]] dan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Penataan daerah dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selain berdasarkan kesepakatan daerah dan/atau hasil evaluasi, penataan daerah dapat dicanangkan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional oleh Pemerintah.{{Sfn|UU23|2014|p=24}}
Landasan hukum bagi penataan daerah tersebut ditetapkan dalam [[s:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014|Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]].
== Pembentukan daerah ==
Pembentukan daerah merupakan proses penetapan status [[Otonomi daerah di Indonesia|daerah]] pada wilayah tertentu di [[Indonesia]]. Penetapan tersebut dapat berupa pemekaran daerah atau penggabungan daerah, serta dilaksanakan pada tingkat [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] atau tingkat [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten/kota]].{{Sfn|UU23|2014|p=25}}
=== Pemekaran daerah ===
[[Berkas:Indonesia provinces 1945-2012.gif|pus|500px|Animasi pemekaran provinsi di Indonesia pada tahun 1945–2012]]
Pemekaran daerah di Indonesia berupa hal-hal berikut ini.{{Sfn|UU23|2014|p=25}}
* Pemecahan daerah [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] atau daerah [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten/kota]] untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.
* Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam suatu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
Menurut [[s:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014|UU Pemerintahan Daerah]], daerah yang akan dimekarkan perlu memenuhi sejumlah persyaratan terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, calon daerah akan ditetapkan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu. Daerah persiapan yang telah lolos evaluasi akan ditetapkan sebagai [[daerah otonom]] baru melalui [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU).
==== Persyaratan ====
Bagian daerah yang akan diusulkan menjadi daerah otonom yang baru perlu memenuhi syarat-syarat kewilayahan berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=35}}
* ''Luas wilayah minimal/maximal,'' yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
* ''Jumlah penduduk minimal/maximal'', yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
* ''Batas wilayah'', yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
* ''Cakupan wilayah'', yang meliputi syarat di bawah ini. Cakupan wilayah yang wilayahnya berupa pulau-pulau perlu mendaftar perincian nama pulau di dalamnya.
** Paling sedikit 5 [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten/kota]] untuk membentuk daerah [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] baru
** Paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk daerah [[kabupaten]] baru
** Paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk daerah [[kota]] baru
* ''Batas usia minimal/maximal'', yang memiliki maksud berikut.
** Provinsi-provinsi yang bersangkutan telah berdiri minimal 10 tahun sejak pembentukan
** Kabupaten-kabupaten dan/atau kota-kota yang bersangkutan telah berdiri minimal 7 tahun sejak pembentukan
** Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah pemekaran daerah telah berdiri minimal 5 tahun sejak pembentukan
Calon daerah yang akan dimekarkan perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait agar dapat diusulkan ke [[Pemerintah Indonesia|pusat]]. Syarat administratif untuk pemekaran daerah provinsi mencakup tahapan berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=28}}
# Persetujuan bersama antara [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|DPRD kabupaten/kota]] dengan [[bupati]]/[[wali kota]] dari setiap daerah kabupaten dan/atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi baru.
# Persetujuan bersama antara [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta|DPRD provinsi]] dengan [[gubernur]] dari daerah provinsi induk.
Sementara syarat administratif untuk pemekaran daerah kabupaten/kota mencakup tahapan berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=28}}
# Keputusan [[Musyawarah Desa|musyawarah desa]] dari setiap [[Desa di Indonesia|desa]] yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
# Persetujuan bersama antwara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari daerah kabupaten/kota induk.
# Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi calon daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
==== Pengusulan ====
Calon daerah yang telah memenuhi syarat kewilayahan dan mendapat semua persetujuan kemudian diusulkan oleh [[gubernur]] yang bersangkutan ke pusat ([[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]], atau [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]]). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD). Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah. Persyaratan kapasitas daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat yang didasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=27–29}}{{columns-start|style=}}
''Geografi''
* Lokasi ibu kota
* Hidrografi
* Kerawanan bencana
''Demografi''
* Kualitas sumber daya manusia
* Distribusi penduduk
''Keamanan''
* Tindakan kriminal umum
* Konflik sosial
''Sosial politik, adat, dan tradisi''
* Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
* Kohesivitas sosial
* Organisasi kemasyarakatan
{{column}}
''Potensi ekonomi''
* Pertumbuhan ekonomi
* Potensi unggulan daerah
* Keuangan daerah
''Keuangan''
* Kapasitas pendapatan asli daerah induk
* Potensi pendapatan asli calon daerah baru
* Pengelolaan keuangan dan aset daerah
''Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan''
* Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
* Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
* Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
* Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk
* Rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah baru
{{columns-end}}Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk daerah persiapan.{{Sfn|UU23|2014|p=27–29}}
==== Daerah persiapan ====
Calon daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian tersebut akan ditetapkan sebagai daerah persiapan melalui [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|peraturan pemerintah]] (PP) dengan masa percobaan 3 tahun, serta dipimpin oleh kepala daerah persiapan dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|Aparatur Sipil Negara]] (ASN). Kepala daerah persiapan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh [[Presiden Indonesia|Presiden]] atas usul [[Kementerian Dalam Negeri|Menteri Dalam Negeri]] (Mendagri), sementara kepala daerah persiapan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usul [[gubernur]] yang memimpin provinsi yang mencakup daerah persiapan tersebut.{{Sfn|UU23|2014|p=29}}
Selama masa percobaan, daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan bantuan dari daerah induk serta dukungan dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat setempat. Pemerintah memberikan bantuan dana serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan. Proses persiapan mendapat pengawasan dari DPR dan DPD.{{Sfn|UU23|2014|p=30–31}}
Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah persiapan untuk menjadi daerah otonom sejati. Hasil evaluasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah asal induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai [[daerah otonom]] baru.{{Sfn|UU23|2014|p=31}}
===
Penggabungan daerah di Indonesia meliputi hal-hal berikut ini.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
* Penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru
* penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru.
Tidak seperti pemekaran daerah, penggabungan daerah sangat jarang dilakukan di Indonesia. Beberapa contoh penggabungan wilayah yang pernah terlaksana yakni penggabungan [[Kabupaten Adikarto]] ke dalam [[Kabupaten Kulon Progo]],<ref>{{Cite web|title=PEMKAB - Sejarah|url=https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7671/sejarah|website=kulonprogokab.go.id|language=en|access-date=2024-10-13}}</ref> peleburan sejumlah [[Kota administratif di Indonesia|kota administratif]] ke dalam kabupaten induknya,<ref>{{Cite act|title=Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/52313|type=Peraturan Pemerintah|index=33|year=2003}}</ref> serta pembatalan [[Daerah Istimewa Surakarta]] yang berakibat pada meleburnya wilayah tersebut ke dalam [[Jawa Tengah]].<ref>{{Cite web|last=Matanasi|first=Petrik|date=2020-12-29|title=Penculikan Pakubuwono XII dan Dihapusnya Daerah Istimewa Surakarta|url=https://tirto.id/penculikan-pakubuwono-xii-dan-dihapusnya-daerah-istimewa-surakarta-f8aC|website=tirto.id|language=id|access-date=2024-10-13}}</ref>
Penggabungan daerah dapat diproses apabila terdapat kesepakatan untuk menggabungkan diri di antara semua daerah yang bersangkutan atau terdapat usulan dari [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]] untuk menggabungkan daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
==== Berdasarkan kesepakatan ====
Dalam kasus penggabungan daerah berdasarkan kesepakatan, dua atau lebih daerah yang akan digabungkan itu harus melalui tahapan persetujuan administratif, layaknya seperti pemekaran daerah dengan ''[[mutatis mutandis]]'' (adanya perubahan dan penyesuaian seperlunya). Syarat administratif untuk penggabungan daerah provinsi adalah sebagai berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
#Persetujuan bersama antara [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|DPRD kabupaten/kota]] dengan [[bupati]]/[[wali kota]] dari setiap [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten dan/atau kota]] yang menjadi cakupan daerah-daerah [[provinsi]] yang akan digabungkan.
# Persetujuan bersama antara [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta|DPRD provinsi]] dengan [[gubernur]] dari semua daerah provinsi yang akan digabungkan.
Sementara syarat administratif untuk penggabungan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
# Keputusan [[Musyawarah Desa|musyawarah desa]] dari setiap [[Desa di Indonesia|desa]] yang menjadi cakupan wilayah daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
# Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari semua daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
# Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan dibentuk.
Setelah persyaratan administratif dari semua daerah tersebut tercapai, gubernur yang bersangkutan (dalam penggabungan daerah kabupaten dan/atau kota) atau semua gubernur dari daerah provinsi yang bersangkutan secara bersama-sama (dalam penggabungan daerah provinsi) mengusulkan penggabungan tersebut ke pusat ([[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]], atau [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]]). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPD. Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah, layaknya seperti pemekaran daerah dengan ''mutatis mutandis'', dengan parameter-parameter yang kurang lebih sama seperti pada pemekaran daerah. Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penggabungan. Jika tidak layak, pusat akan menyampaikan penolakan beserta alasannya secara tertulis kepada gubernur yang bersangkutan. Jika layak, DPR akan mengesahkan [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU) yang akan menetapkan [[daerah otonom]] baru hasil penggabungan daerah.{{Sfn|UU23|2014|p=32–34}}
==== Berdasarkan evaluasi ====
Jika [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]] menilai bahwa salah satu atau beberapa daerah tidak mampu untuk menyelenggarakan [[Otonomi daerah di Indonesia|otonomi daerah]], Pemerintah dapat mengajukan [[rancangan undang-undang]] (RUU) mengenai penggabungan daerah tersebut kepada DPR dan DPD. Jika disetujui, RUU tersebut akan ditetapkan menjadi UU.{{Sfn|UU23|2014|p=34}}
== Penyesuaian daerah ==
Penyesuaian daerah merupakan salah satu dari lima hal berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=34–35}}
* Perubahan batas wilayah daerah
* Perubahan nama daerah
* Pemberian dan perubahan nama bagian rupa bumi pada suatu daerah
* Pemindahan [[ibu kota]] daerah
* Perubahan nama ibu kota daerah
Perubahan batas wilayah harus ditetapkan dengan [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU), sementara poin-poin penyesuaian daerah lainnya ditetapkan dengan [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|peraturan pemerintah]] (PP).{{Sfn|UU23|2014|p=34–35}}
== Kepentingan strategis nasional ==
[[s:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014|UU Pemerintahan Daerah]] Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Bagian tersebut bermaksud bahwa selain tata cara yang telah disebutkan di atas, [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]] juga dapat mengusulkan pembentukan dan penyesuaian daerah demi menjaga kepentingan dan kedaulatan [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]] (NKRI).{{Sfn|UU23|2014|p=24,35}}
Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dapat dilakukan pada daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, atau daerah-daerah tertentu. Daerah yang dibentuk dengan cara demikian harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan NKRI. Rencana pembentukan daerah tersebut dikonsultasikan oleh Pemerintah kepada DPR dan DPD terlebih dahulu sebelum direalisasikan dengan membentuk daerah persiapan melalui [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|peraturan pemerintah]] (PP) dengan masa percobaan 5 tahun. Daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan sokongan dana, sarana dan prasarana, serta tata personel dari Pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan, sembari mendapat pengawasan dari DPR dan DPD. Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah untuk melaksanakan kewajiban daerahnya, lalu hasinya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai [[daerah otonom|daerah]] baru.{{Sfn|UU23|2014|p=35–37}}
Pernyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan UU dan pemindahan ibu kota yang ditetapkan dengan PP.{{Sfn|UU23|2014|p=37}}
{{See also|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia}}
===
''Catatan: Huruf miring menandakan bahwa wilayah tersebut telah bubar atau berganti nama. Nama masing-masing wilayah mengikuti pada saat pemekaran ditetapkan.''
* ''Istilah "kabupaten", "daerah tingkat II" (sebelum tahun 1999), dan "daerah" (hanya digunakan di [[Indonesia Timur]] sebelum 1960-an) semuanya memiliki kesamaan makna, begitu pula dengan "kota", "kotamadya", "kotapraja", dan "kota besar".''
====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Sabang|''Kotapraja'' Sabang]] || [[Kabupaten Aceh Besar]] || 10 Juni 1965
|-
| [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || 4 Juni 1974
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Bireuen]] || [[Kabupaten Aceh Utara]] || 4 Oktober 1999
|-
| [[Kota Lhokseumawe]] || [[Kabupaten Aceh Utara]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kota Langsa]] || [[Kabupaten Aceh Timur]] || 21 Juni 2001
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || [[Kabupaten Aceh Timur]] || 10 April 2002
|-
|
|-
|
|-
| [[Kota Subulussalam]] || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || 2 Januari 2007
|}
==== Sumatera Utara ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten Toba|''Kabupaten Toba Samosir'']] || [[Kabupaten Tapanuli Utara]] || 23 November 1998
|-
|
|-
| [[Kota Padangsidimpuan]] || [[Kabupaten Tapanuli Selatan]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kabupaten Nias Selatan]] || [[Kabupaten Nias]] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Pakpak Bharat]] || [[Kabupaten Dairi]] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || [[Kabupaten Tapanuli Utara]] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Samosir]] || [[Kabupaten Toba|''Kabupaten Toba Samosir'']] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Serdang Bedagai]] || [[Kabupaten Deli Serdang]] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Batu Bara]] || [[Kabupaten Asahan]] || 2 Januari 2007
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Labuhanbatu Selatan]] || [[Kabupaten Labuhanbatu]] || 21 Juli 2008
|-
| [[Kabupaten Labuhanbatu Utara]] || [[Kabupaten Labuhanbatu]] || 21 Juli 2008
|-
| [[Kabupaten Nias Utara]] || [[Kabupaten Nias]] || 26 November 2008
|-
| [[Kabupaten Nias Barat]] || [[Kabupaten Nias]] || 26 November 2008
|-
| [[Kota Gunung Sitoli]] || [[Kabupaten Nias]] || 26 November 2008
|}
* ''Catatan: Kabupaten Toba Samosir berubah nama menjadi [[Kabupaten Toba]] pada tahun 2020''
==== Sumatera Barat ====
[[Sumatera Barat]] dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari [[Provinsi Sumatera Tengah]]
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Payakumbuh|''Kotamadya'' Payakumbuh]] || [[Kabupaten Limapuluh Kota]] || 16 Desember 1970
|-
| [[Kota Solok|''Kotamadya'' Solok]] || [[Kabupaten Solok]] || 17 Desember 1970
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || [[Kabupaten Padang Pariaman]] || 4 Oktober 1999
|-
| [[Kota Pariaman]] || [[Kabupaten Padang Pariaman]] || 10 April 2002
|-
| [[Kabupaten Dharmasraya]] || ''[[Kabupaten Sawahlunto Sijunjung]]'' || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Solok Selatan]] || [[Kabupaten Solok]] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Pasaman Barat]] || [[Kabupaten Pasaman]] || 18 Desember 2003
|}
* ''Catatan: Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berubah nama menjadi [[Kabupaten Sijunjung]] pada tahun 2008''
==== Riau ====
[[Riau]] dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari [[Provinsi Sumatera Tengah]]
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Indragiri Hilir]] || [[Kabupaten Indragiri Hulu|''Kabupaten Indragiri'']] || 14 Juni 1965
|-
| [[Kota Dumai|''Kotamadya'' Dumai]] || [[Kabupaten Bengkalis]] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Pelalawan]] || [[Kabupaten Kampar]] || 4 Oktober 1999
|-
| [[Kabupaten Rokan Hulu]] || [[Kabupaten Kampar]] || 4 Oktober 1999
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Kabupaten Indragiri berubah nama menjadi [[Kabupaten Indragiri Hulu]] pada tahun 1965 bersamaan dengan pembentukan [[Kabupaten Indragiri Hilir]]''
==== Kepulauan Riau ====
[[Kepulauan Riau]], pemekaran dari [[Riau]] (2002)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kota Tanjung Pinang]] || [[Kabupaten Bintan|''Kabupaten Kepulauan Riau'']] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kabupaten Lingga]] || [[Kabupaten Bintan|''Kabupaten Kepulauan Riau'']] || 18 Desember 2003
|-
|
|}
* ''Catatan: Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi [[Kabupaten Bintan]] pada tahun 2006''
==== Jambi ====
[[Jambi]] dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari [[Provinsi Sumatera Tengah]]
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Kerinci]] || [[Kabupaten Pesisir Selatan|''Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci'']] || 17 Juli 1958
|-
| [[Kabupaten Merangin|Kabupaten ''Sarolangun Bangko'']] || ''[[Kabupaten Bungo Tebo|Kabupaten Merangin]]'' || 14 Juni 1965
|-
| [[Kabupaten Tanjung Jabung Barat|''Kabupaten Tanjung Jabung'']] || [[Kabupaten Batanghari]] || 14 Juni 1965
|-
|
|-
| [[Kabupaten Sarolangun]] || [[Kabupaten Merangin|''Kabupaten Sarolangun Bangko'']] || 4 Oktober 1999
|-
| [[Kabupaten Tanjung Jabung Timur]] || [[Kabupaten Tanjung Jabung Barat|''Kabupaten Tanjung Jabung'']] || 4 Oktober 1999
|-
|
|-
| [[Kota Sungai Penuh]] || [[Kabupaten Kerinci]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Kabupaten Persisir Selatan Kerinci berubah nama menjadi [[Kabupaten Pesisir Selatan]] pada tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan [[Kabupaten Kerinci]]''
* ''Catatan: Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung, dan Kabupaten Sarolangun Bunko berubah nama menjadi [[Kabupaten Bungo]], [[Kabupaten Tanjung Jabung Barat]], dan [[Kabupaten Merangin]] pada tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan [[Kabupaten Tebo]], [[Kabupaten Tanjung Jabung Timur]], dan [[Kabupaten Sarolangun]]''
==== Bengkulu ====
[[Bengkulu]], pemekaran dari [[Sumatera Selatan]] (1967)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Mukomuko]] || [[Kabupaten Bengkulu Utara]] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Seluma]] || [[Kabupaten Bengkulu Selatan]] || 25 Februari 2003
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Kepahiang]] || [[Kabupaten Rejang Lebong]] || 18 Desember 2003
|-
|
|}
==== Sumatera Selatan ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Prabumulih]] || [[Kabupaten Muara Enim]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kota Lubuklinggau]] || [[Kabupaten Musi Rawas]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kota Pagar Alam]] || [[Kabupaten Lahat]] || 21 Juni 2001
|-
|
|-
| [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur]] || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan]] || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]] || 18 Desember 2003
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}
==== Kepulauan Bangka Belitung ====
[[Kepulauan Bangka Belitung]], pemekaran dari [[Sumatera Selatan]] (2000)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten Bangka Tengah]] || [[Kabupaten Bangka]] || 25 Februari 2003
|-
|
|-
| [[Kabupaten Belitung Timur]] || [[Kabupaten Belitung]] || 25 Februari 2003
|}
==== Lampung ====
[[Lampung]], pemekaran dari [[Sumatera Selatan]] (1964)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Lampung Barat]] || [[Kabupaten Lampung Utara]] || 16 Agustus 1991
|-
| [[Kabupaten Tanggamus]] || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || 3 Januari 1997
|-
|
|-
| [[Kabupaten Way Kanan]] || [[Kabupaten Lampung Utara]] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Lampung Timur]] || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || 20 April 1999
|-
| [[Kota Metro|''Kotamadya'' Metro]] || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Pesawaran]] || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || 10 Agustus 2007
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || 26 November 2008
|-
|
|}
==== Daerah Khusus Jakarta ====
Daerah Khusus Jakarta, [[Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta#Jakarta_(1945–sekarang)|pemekaran]] dari [[Jawa Barat]] (1959/1961).
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu|Kabupaten Kepulauan Seribu]]
| [[Kota Administrasi Jakarta Utara|Kota Jakarta Utara]]
| 3 Juli 2001
|}
==== Banten ====
[[Banten]], pemekaran dari [[Jawa Barat]] (2000)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Tangerang|''Kotamadya'' Tangerang]] || [[Kabupaten Tangerang]] || 27 Februari 1993
|-
| [[Kota Cilegon|''Kotamadya'' Cilegon]] || [[Kabupaten Serang]] || 20 April 1999
|-
| [[Kota Serang]] || [[Kabupaten Serang]] || 10 Agustus 2007
|-
| [[Kota Tangerang Selatan]] || [[Kabupaten Tangerang]] || 26 November 2008
|}
==== Jawa Barat ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kota Bekasi|''Kotamadya'' Bekasi]] || [[Kabupaten Bekasi]] || 16 Desember 1996
|-
| [[Kota Depok|''Kotamadya'' Depok]] || [[Kabupaten Bogor]] || 27 April 1999
|-
| [[Kota Cimahi]] || [[Kabupaten Bandung]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kota Tasikmalaya]] || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kota Banjar]] || [[Kabupaten Ciamis]] || 11 Desember 2002
|-
|
|-
|
|}
==== Jawa Tengah ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|}
==== Daerah Istimewa Yogyakarta ====
''tidak pernah mengalami pemekaran daerah.''
==== Jawa Timur ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Batu]] || [[Kabupaten Malang]] || 21 Juni 2001
|}
==== Bali ====
[[Bali]], pemekaran dari ''Nusa Tenggara'' (1958)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Badung]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kabupaten Bangli]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
|
|-
| [[Kabupaten Gianyar]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kabupaten Jembrana]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kabupaten Karangasem]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kabupaten Klungkung]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kabupaten Tabanan]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kota Denpasar|''Kotamadya'' Denpasar]] || [[Kabupaten Badung]] || 15 Januari 1992
|}
* ''Catatan: Daerah Bali adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 8 kabupaten pada tabel di atas''
==== Nusa Tenggara Barat ====
[[Nusa Tenggara Barat]], pemekaran dari ''Nusa Tenggara'' (1958)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten Lombok Tengah]] || ''Daerah Lombok'' || 9 Agustus 1958
|-
|
|-
| [[Kabupaten Bima]] || ''Daerah Sumbawa'' || 9 Agustus 1958
|-
|
|-
| [[Kabupaten Sumbawa]] || ''Daerah Sumbawa'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kota Mataram|''Kotamadya'' Mataram]] || [[Kabupaten Lombok Barat]] || 26 Juli 1993
|-
| [[Kota Bima]] || [[Kabupaten Bima]] || 10 April 2002
|-
| [[Kabupaten Sumbawa Barat]] || [[Kabupaten Sumbawa]] || 18 Desember 2003
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Lombok dan Daerah Sumbawa adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 6 kabupaten pada tabel di atas''
==== Nusa Tenggara Timur ====
[[Nusa Tenggara Timur]], pemekaran dari ''Nusa Tenggara'' (1958)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Flores Timur]] || ''Daerah Flores'' || 9 Agustus 1958
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || ''Daerah Timor dan Kepulauannya'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || ''Daerah Timor dan Kepulauannya'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kota Kupang|''Kotamadya'' Kupang]] || [[Kabupaten Kupang]] || 11 April 1996
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Timor dan Kepulauannya, Daerah Flores, dan Daerah Sumba adalah penyusun Provinsi Nusa Tenggara dan dibubarkan tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 12 kabupaten di atas''
==== Kalimantan Barat ====
[[Kalimantan Barat]], pemekaran dari [[Kalimantan (provinsi)|''Kalimantan'']] (1956)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten Landak]] || [[Kabupaten Mempawah|''Kabupaten Pontianak'']] || 4 Oktober 1999
|-
| [[Kota Singkawang]] || [[Kabupaten Bengkayang]] || 21 Juni 2001
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Kubu Raya]] || [[Kabupaten Mempawah|''Kabupaten Pontianak'']] || 10 Agustus 2007
|}
* ''Catatan: Kabupaten Pontianak berubah nama menjadi [[Kabupaten Mempawah]] pada tahun 2014''
==== Kalimantan Tengah ====
[[Kalimantan Tengah]], pemekaran dari [[Kalimantan Selatan]] (1958)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Kotawaringin Barat]] || [[Kabupaten Kotawaringin Timur|''Kabupaten Kotawaringin'']] || 26 Juni 1959
|-
|
|-
| [[Kota Palangka Raya|''Kotapraja'' Palangka Raya]] || [[Kabupaten Kapuas]] || 14 Juni 1965
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Pulang Pisau]] || [[Kabupaten Kapuas]] || 10 April 2002
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Kabupaten Kotawaringin dan Kabupaten Barito berubah nama menjadi [[Kabupaten Kotawaringin Timur]] dan [[Kabupaten Barito Utara]] pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Selatan''
==== Kalimantan Selatan ====
[[Kalimantan Selatan]], pemekaran dari [[Kalimantan (provinsi)|''Kalimantan'']] (1956)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Barito Kuala]] || [[Kabupaten Banjar|''Kabupaten Banjarmasin'']] || 26 Juni 1959
|-
| [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan|''Kabupaten Kandangan'']] || 26 Juni 1959
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kota Banjarbaru|''Kotamadya'' Banjarbaru]] || [[Kabupaten Banjar]] || 20 April 1999
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Kabupaten Banjarmasin dan Kabupaten Kandangan berubah nama menjadi [[Kabupaten Banjar]] dan [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah''
==== Kalimantan Timur ====
[[Kalimantan Timur]], pemekaran dari [[Kalimantan (provinsi)|''Kalimantan'']] (1956)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Balikpapan|''Kotapraja'' Balikpapan]] || [[:en:Special Region of Kutai|''Daerah Istimewa Kutai'']] || 26 Juni 1959
|-
| [[Kota Samarinda|''Kotapraja'' Samarinda]] || [[:en:Special Region of Kutai|''Daerah Istimewa Kutai'']] || 26 Juni 1959
|-
|
|-
| [[Kabupaten Paser|''Kabupaten Pasir'']]{{efn|diserahkan dari wilayah Kalimantan Selatan}} || [[Kabupaten Kotabaru]] || 26 Juni 1959
|-
|
|-
|
|-
| [[Kota Bontang]] || ''[[Kabupaten Kutai]]'' || 4 Oktober 1999
|-
| [[Kabupaten Penajam Paser Utara]] || [[Kabupaten Paser|''Kabupaten Pasir'']] || 10 April 2002
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Istimewa Kutai dibubarkan pada tahun 1959.''
* ''Catatan: [[Kabupaten Kutai]] berubah nama menjadi [[Kabupaten Kutai Kartanegara]] pada tahun 2002''
* ''Catatan: Kabupaten Pasir berubah nama menjadi [[Kabupaten Paser]] pada tahun 2007''
==== Kalimantan Utara ====
[[Kalimantan Utara]], pemekaran dari [[Kalimantan Timur]] (2012)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Tarakan|''Kotamadya'' Tarakan]] || [[Kabupaten Bulungan]] || 8 Oktober 1997
|-
|
|-
|
|-
|
|}
==== Sulawesi Utara ====
[[Sulawesi Utara]], pemekaran dari [[Sulawesi (provinsi)|''Sulawesi'']] (1960)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow|''Daerah'' Bolaang Mongondow]] || ''Daerah Sulawesi Utara'' || 19 Maret 1954
|-
| [[Kota Bitung|''Kotamadya'' Bitung]] || [[Kabupaten Minahasa]] || 15 Agustus 1990
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|''Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud'']] || 10 April 2002
|-
|
|-
| [[Kota Tomohon]] || [[Kabupaten Minahasa]] || 25 Februari 2003
|-
|
|-
| [[Kota Kotamobagu]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 2 Januari 2007
|-
|
|-
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 2 Januari 2007
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|''Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud'']] || 2 Januari 2007
|-
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 21 Juli 2008
|-
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Utara dibubarkan pada tahun 1959''
* ''Catatan: Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] pada tahun 2014''
==== Gorontalo ====
[[Gorontalo]], pemekaran dari [[Sulawesi Utara]] (2000)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Gorontalo|''Kotapraja'' Gorontalo]] ||''Daerah Sulawesi Utara'' || 4 Juli 1959
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Gorontalo Utara]] || [[Kabupaten Gorontalo]] || 2 Januari 2007
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Utara, beribukota di Gorontalo, dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 1 kabupaten dan 1 kota di atas''
==== Sulawesi Tengah ====
[[Sulawesi Tengah]], pemekaran dari [[Sulawesi Utara]] (1964)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Donggala|''Daerah Donggala'']] || ''Daerah Sulawesi Tengah'' || 12 Agustus 1952
|-
| [[Kabupaten Poso|''Daerah'' Poso]] || ''Daerah Sulawesi Tengah'' || 12 Agustus 1952
|-
|
|-
| [[Kabupaten Tolitoli|''Kabupaten Buol Toli-Toli'']]{{efn|gabungan bekas swapraja Toli-Toli dan Buol dari dua daerah yang berbeda}} || [[Kabupaten Donggala|''Daerah Donggala'']] dan [[Kabupaten Gorontalo|''Daerah Sulawesi Utara'']] || 4 Juli 1959
|-
| [[Kota Palu|''Kotamadya'' Palu]] || [[Kabupaten Donggala]] || 22 Juli 1994
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Tengah dipecah menjadi 2 daerah pada tahun 1952''
* ''Catatan: Daerah Poso dan Daerah Donggala dibubarkan pada tahun 1959''
==== Sulawesi Tenggara ====
[[Sulawesi Tenggara]], pemekaran dari [[Sulawesi Selatan]] (1964)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| ''Daerah Sulawesi Tenggara'' || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
| [[Kabupaten Buton]] || ''Daerah Sulawesi Tenggara'' || 4 Juli 1959
|-
| [[Kabupaten Konawe|''Kabupaten Kendari'']] || ''Daerah Sulawesi Tenggara'' || 4 Juli 1959
|-
|
|-
|
|-
| [[Kota Kendari|''Kotamadya'' Kendari]] || [[Kabupaten Konawe|''Kabupaten Kendari'']] || 3 Agustus 1995
|-
|
|-
| [[Kabupaten Konawe Selatan]] || [[Kabupaten Konawe|''Kabupaten Kendari'']] || 25 Februari 2003
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Buton Selatan]] || [[Kabupaten Buton]] || 23 Juli 2014<ref name="buton">{{Cite web |url=http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=404212&filename=UU%20Nomor%2016%20Tahun%202014.pdf |title=Sekretariat Negara Republik Indonesia |access-date=2015-05-23 |archive-date=2015-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150924115125/http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=404212&filename=UU%20Nomor%2016%20Tahun%202014.pdf |dead-url=yes }}</ref>
|-
| [[Kabupaten Buton Tengah]] || [[Kabupaten Buton]] || 23 Juli 2014<ref name="buton" />
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Tenggara yang beribukota di Baubau dibubarkan tahun 1959 bersamaan dengan pemekaran 4 kabupaten di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Kendari berubah nama menjadi [[Kabupaten Konawe]] pada tahun 2004''
==== Sulawesi Selatan ====
[[Sulawesi Selatan]], pemekaran dari [[Sulawesi (provinsi)|''Sulawesi'']] (1960)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Bantaeng|''Daerah Bonthain'']] || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
| [[Kabupaten Bone|''Daerah Bone'']] || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
| [[Kabupaten Gowa|''Daerah Makassar'']] || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
| [[Kabupaten Luwu|''Daerah Luwu'']] || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
| ''Daerah Parepare'' || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
| [[Kabupaten Jeneponto|''Daerah Jeneponto-Takalar'']] || [[Kabupaten Gowa|''Daerah Makassar'']] || 17 Januari 1957
|-
|
|-
| [[Kabupaten Wajo]] || [[Kabupaten Bone|''Daerah Bone'']] || 17 Januari 1957
|-
| [[Kabupaten Tana Toraja]] || [[Kabupaten Luwu|''Daerah Luwu'']] || 17 Januari 1957
|-
| [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]] || [[Kabupaten Gowa|''Daerah Makassar'']] || 4 Juli 1959
|-
|
|-
| [[Kota Parepare|''Kotapraja'' Parepare]] || ''Daerah Parepare'' || 4 Juli 1959
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Selayar|''Kabupaten Selayar'']] || [[Kabupaten Bantaeng|''Daerah Bonthain'']] || 4 Juli 1959
|-
| [[Kabupaten Sinjai]] || [[Kabupaten Bantaeng|''Daerah Bonthain'']] || 4 Juli 1959
|-
| [[Kabupaten Takalar]] || [[Kabupaten Jeneponto|''Daerah Jeneponto-Takalar'']] || 4 Juli 1959
|-
|
|-
| [[Kota Palopo]] || [[Kabupaten Luwu]] || 10 April 2002
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Makassar, Daerah Jeneponto-Takalar, Daerah Luwu, Daerah Bone, Daerah Bonthain, dan Daerah Parepare dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 19 kabupaten dan 1 kota di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Bonthain berubah nama menjadi [[Kabupaten Bantaeng]] pada tahun 1962''
* ''Catatan: Kabupaten Selayar berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] pada tahun 2008''
==== Sulawesi Barat ====
[[Sulawesi Barat]], pemekaran dari [[Sulawesi Selatan]] (2004)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| ''Daerah Mandar'' || ''Daerah Sulawesi Selatan'' || 12 Agustus 1952
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Polewali Mandar|''Kabupaten Polewali Mamasa'']] || ''Daerah Mandar'' || 4 Juli 1959
|-
|
|-
| [[Kabupaten Pasangkayu|''Kabupaten Mamuju Utara'']] || [[Kabupaten Mamuju]] || 25 Februari 2003
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Mandar dengan ibukota di Majene dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 3 kabupaten di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Polewali Mamasa berubah nama menjadi [[Kabupaten Polewali Mandar]] pada tahun 2005''
* ''Catatan: Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi [[Kabupaten Pasangkayu]] pada tahun 2017''
==== Maluku Utara ====
[[Maluku Utara]], pemekaran dari [[Maluku]] (1999)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Halmahera Tengah]] || [[Kabupaten Halmahera Barat|''Kabupaten Maluku Utara'']] || 15 Agustus 1990
|-
| [[Kota Ternate|''Kotamadya'' Ternate]] || [[Kabupaten Halmahera Barat|''Kabupaten Maluku Utara'']] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Halmahera Utara]] || [[Kabupaten Halmahera Barat|''Kabupaten Maluku Utara'']] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Halmahera Selatan]] || [[Kabupaten Halmahera Barat|''Kabupaten Maluku Utara'']] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Sula]] || [[Kabupaten Halmahera Barat|''Kabupaten Maluku Utara'']] || 25 Februari 2003
|-
|
|-
| [[Kota Tidore Kepulauan]] || [[Kabupaten Halmahera Tengah]] || 25 Februari 2003
|-
|
|-
|
|}
* ''Catatan: Kabupaten Maluku Utara berubah nama menjadi [[Kabupaten Halmahera Barat]] pada tahun 2003 bersamaan dengan pemekaran Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula''
==== Maluku ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| [[Kota Tual]] || [[Kabupaten Maluku Tenggara]] || 14 Agustus 2007
|-
| [[Kabupaten Maluku Barat Daya]] || ''[[Kabupaten Kepulauan Tanimbar|''Kabupaten Maluku Tenggara Barat'']]'' || 21 Juli 2008
|-
|
|}
* ''Catatan: Daerah Maluku Selatan dengan ibukota di Ambon dibubarkan pada tahun 1952 bersamaan dengan pembentukan 2 kabupaten di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Maluku Tenggara Barat berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] pada tahun 2019''
==== Papua Barat Daya ====
[[Papua Barat Daya]], pemekaran dari [[Papua Barat]] (2022)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Sorong]] || [[Kabupaten Sorong]] || 4 Oktober 1999
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Tambrauw]]{{efn|wilayah yang berasal dari Manokwari resmi digabungkan oleh Mahkaman Konstitusi pada tahun 2013}} || [[Kabupaten Sorong]] dan [[Kabupaten Manokwari]] || 26 November 2008
|-
| [[Kabupaten Maybrat]] || [[Kabupaten Sorong]]{{efn|awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Sorong Selatan, namun wilayah Maybrat terlebih dahulu dititipkan ke Kabupaten Sorong agar memenuhi syarat pemekaran}} || 16 Januari 2009
|}
==== Papua Barat ====
[[Papua Barat]], pemekaran dari [[Papua]] (1999)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten Teluk Bintuni]] || [[Kabupaten Manokwari]] || 11 Desember 2002
|-
|
|-
| [[Kabupaten Manokwari Selatan]] || [[Kabupaten Manokwari]] || 17 November 2012
|-
|
|}
====Papua Tengah====
[[Papua Tengah]], pemekaran dari [[Papua]] (2022)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Paniai]] || [[Kabupaten Nabire]] || 4 Oktober 1999
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Puncak]] || [[Kabupaten Puncak Jaya]] || 4 Januari 2008
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Deiyai]] || [[Kabupaten Paniai]] || 26 November 2008
|}
==== Papua ====
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Jayapura|''Kotamadya'' Jayapura]] || [[Kabupaten Jayapura]] || 2 Agustus 1993
|-
|
|-
| [[Kabupaten Keerom]] || [[Kabupaten Jayapura]] || 11 Desember 2002
|-
|
|-
|
|-
| [[Kabupaten Mamberamo Raya]]{{efn|gabungan dari masing-masing 5 dan 3 distrik dari kabupaten yang berbeda}} || [[Kabupaten Sarmi]] dan [[Kabupaten Waropen]] || 15 Maret 2007
|}
* ''Catatan: Kabupaten Yapen Waropen berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Yapen]] pada tahun 2008''
====Papua Pegunungan====
[[Papua Pegunungan]], pemekaran dari [[Papua]] (2022)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Pegunungan Bintang]] || [[Kabupaten Jayawijaya]] || 11 Desember 2002
|-
| [[Kabupaten Yahukimo]] || [[Kabupaten Jayawijaya]] || 11 Desember 2002
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}
====Papua Selatan====
[[Papua Selatan]], pemekaran dari [[Papua]] (2022)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten Mappi]] || [[Kabupaten Merauke]] || 11 Desember 2002
|-
| [[Kabupaten Asmat]] || [[Kabupaten Merauke]] || 11 Desember 2002
|}
=== Penggabungan ===
{{See also|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia}}
==== Jawa Tengah ====
# Penggabungan [[Kutoarjo, Purworejo|Kabupaten Kutoarjo]] dengan [[Kabupaten Purworejo]] (tahun 1933)
# Penggabungan [[Kabupaten Karanganyar (Kebumen)|Kabupaten Karanganyar]] dengan [[Kabupaten Kebumen]] (1 Januari 1936)
# Penggabungan [[Purwokerto|Kabupaten Purwokerto]] dengan [[Kabupaten Banyumas]] (1 Januari 1936)
==== Daerah Istimewa Yogyakarta ====
# Penggabungan [[Kabupaten Adikarto]] dengan [[Kabupaten Kulon Progo]] (tahun 1951)
==== Papua ====
# Provinsi [[Irian Jaya Tengah]] yang dimekarkan tahun 1999 dibatalkan pada tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bergabung kembali ke Provinsi [[Irian Jaya]]
== Lihat pula ==
* [[Daftar kabupaten dan kota Indonesia|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia]]
* [[Daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut waktu pembentukan]]
* [[Rencana pemekaran daerah di Indonesia]]
* [[Provinsi di Indonesia]]
Baris 2.153 ⟶ 1.107:
*[[Daerah Istimewa Surakarta]]
==
{{notelist}}
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pustaka ==
* {{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=23|year=2004|ref={{harvid|UU23|2014}}}}
[[Kategori:Indonesia]]
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia]]
| |||